IPBK GERAM: JANGAN JADIKAN BATU GAMPING SEBAGAI “HARGA” PEMBANGUNAN BANGGAI KEPULAUAN

PALU, tatandak.id – Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu-Sulawesi Tengah kembali melayangkan kritik keras terhadap gagasan menjadikan tambang batu gamping sebagai bagian dari strategi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

IPBK menilai pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas logika “ambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya, kemudian menyebutnya sebagai pembangunan”. Banggai Kepulauan memiliki kekayaan alam yang jauh lebih bernilai daripada sekadar kandungan batu gamping di dalam tanahnya.

Ketua Umum IPBK Palu-Sulawesi Tengah, Nasrun, dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tidak menjadikan tambang batu gamping sebagai simbol kemajuan daerah.

“Kami ingin tegaskan: jangan jadikan tambang batu gamping sebagai alat untuk membangun Banggai Kepulauan. Jangan sampai kerusakan lingkungan hari ini dibungkus dengan kata pembangunan, lalu masyarakat diminta menerima begitu saja,” tegas Nasrun.

Menurut IPBK, pembangunan sejatinya harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Jika sebuah investasi berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang besar, maka pemerintah wajib memastikan seluruh kajian, proses perizinan, dan kepentingan masyarakat benar-benar ditempatkan di atas kepentingan investasi.

NASRUN: BANGKEP BUKAN TANAH KOSONG UNTUK DIEKSPLOITASI

Nasrun menegaskan bahwa Banggai Kepulauan bukanlah ruang kosong yang bebas dieksploitasi atas nama investasi.

“Banggai Kepulauan punya laut, hutan, pertanian, perikanan, kawasan karst, budaya dan manusia yang hebat. Apakah semua itu harus dikorbankan hanya karena kita ingin mengejar pembangunan dengan cara paling mudah?”

Ia mempertanyakan paradigma pembangunan yang menjadikan eksploitasi sumber daya alam sebagai ukuran kemajuan.

“Kalau hari ini batu gamping kita habiskan, lalu apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu? Mereka tidak bisa hidup dari laporan investasi. Mereka butuh air, tanah, laut yang sehat dan lingkungan yang tetap hidup,” ujar Nasrun.

IPBK SOROT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IPBK secara khusus meminta Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masa depan lingkungan dan masyarakat Banggai Kepulauan.

IPBK mendorong Bupati agar tidak hanya melihat potensi penerimaan daerah dan investasi, tetapi juga menghitung “harga ekologis” yang mungkin harus dibayar masyarakat apabila kawasan penting mengalami kerusakan.

“Kami meminta Bupati Banggai Kepulauan berpikir jauh ke depan. Bupati bukan hanya pemimpin untuk hari ini, tetapi pemimpin yang akan dikenang dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa atas nama pembangunan, lingkungan Banggai Kepulauan justru dikorbankan,” kata Nasrun.

IPBK juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. Masyarakat, pemuda, mahasiswa, akademisi, pemerhati lingkungan dan kelompok masyarakat terdampak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan secara terbuka.

KALAU PEMBANGUNAN HARUS MERUSAK, IPBK MEMILIH UNTUK BERTANYA: PEMBANGUNAN UNTUK SIAPA?

Bagi IPBK, pertanyaan paling mendasar bukan sekadar “berapa besar investasi yang masuk?”, tetapi “siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung risikonya?”

Nasrun menegaskan bahwa IPBK tidak anti-pembangunan dan tidak anti-investasi.

“Kami bukan kelompok yang alergi terhadap pembangunan. Kami justru ingin Banggai Kepulauan maju. Tetapi kemajuan harus punya arah. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat besar di atas kertas, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya dalam jangka panjang.”

IPBK mendorong pemerintah mengembangkan sektor yang lebih berkelanjutan, seperti perikanan, pertanian, pariwisata berbasis lingkungan, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

IPBK: KAMI AKAN TERUS MENGAWAL

Nasrun menegaskan bahwa IPBK akan terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Banggai Kepulauan.

“Kalau kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat dan menjaga lingkungan, IPBK akan menjadi bagian yang mendukung. Tetapi kalau ada kebijakan yang mengancam ruang hidup masyarakat dan lingkungan, kami akan bersuara. Diam bukan pilihan kami,” tegasnya.

IPBK menutup pernyataannya dengan satu pesan kepada seluruh pemangku kebijakan:

“Jangan wariskan lubang tambang kepada anak cucu kita. Wariskan laut yang sehat, tanah yang subur, hutan yang terjaga, budaya yang hidup, dan Banggai Kepulauan yang tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.”