Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Kaharudin: Masyarakat Jangan Dijadikan Mata dan Telinga Negara Tanpa Jaminan Perlindungan

Kaharudin: Masyarakat Jangan Dijadikan Mata dan Telinga Negara Tanpa Jaminan Perlindungan

  • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
  • visibility 219
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Sekretaris DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Banggai Kepulauan, Kaharudin, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang dilibatkan pemerintah maupun aparat penegak hukum (APH) dalam mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi melanggar aturan.

Menurut Kaharudin, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, anggaran, hingga jangkauan pengawasan kerap menjadi kendala pemerintah dan APH dalam melakukan pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam memberikan informasi mengenai berbagai aktivitas yang terjadi di wilayahnya.

Kaharudin menilai pelibatan masyarakat merupakan langkah positif. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan mengetahui secara langsung kondisi serta dinamika yang terjadi di wilayahnya.

Namun, kata dia, pelibatan masyarakat dalam pengawasan tidak boleh berhenti sebatas meminta informasi atau laporan. Negara juga harus memikirkan konsekuensi dan risiko yang dapat dihadapi masyarakat setelah memberikan informasi.

“Ketika masyarakat diminta ikut mengawasi dan memberikan informasi, pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jangan sampai masyarakat diminta menjadi mata dan telinga negara di lapangan, tetapi ketika menghadapi intimidasi atau ancaman, mereka justru dibiarkan menghadapi risiko sendiri,” kata Kaharudin.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi, memberikan informasi, maupun melaporkan dugaan pelanggaran dapat menghadapi tekanan dan intimidasi, terutama ketika mereka kemudian dicurigai sebagai informan atau pelapor.

Situasi semacam itu, menurut Kaharudin, berpotensi menimbulkan rasa takut dan keraguan di tengah masyarakat. Jika tidak ada jaminan perlindungan yang jelas, masyarakat pada akhirnya bisa memilih diam dan enggan kembali memberikan informasi kepada pemerintah maupun APH.

Kaharudin juga mempertanyakan sejauh mana negara memberikan kepastian terhadap status masyarakat yang dilibatkan dalam fungsi pengawasan.

“Masyarakat berhak mengetahui posisi mereka. Apakah hanya diminta membantu memberikan informasi atau memang secara kelembagaan diakui sebagai bagian dari mekanisme pengawasan? Kalau kemudian mereka mengalami intimidasi atau ancaman akibat keterlibatan itu, siapa yang bertanggung jawab menjamin keselamatan mereka?” ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan tersebut penting dijawab agar pelibatan masyarakat tidak justru melahirkan persoalan baru di tingkat lapangan.

Ia menilai pemerintah dan APH harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari bagaimana informasi masyarakat diterima dan dikelola, bagaimana identitas serta keamanan pemberi informasi dilindungi, hingga langkah pencegahan apabila muncul tekanan maupun potensi konflik.

Kaharudin menyebut kejadian di Okumel sebagai salah satu gambaran bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat menyampaikan informasi.

Menurut dia, ketika informasi yang diberikan masyarakat kemudian menimbulkan ketegangan atau berpotensi memicu konflik horizontal, negara harus hadir secara nyata untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh.

“Kejadian di Okumel harus menjadi perhatian. Negara tidak cukup hanya menerima informasi dari masyarakat. Ketika muncul ketegangan dan ada potensi konflik horizontal, pemerintah dan aparat harus hadir melakukan pencegahan serta memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung risiko sendirian,” tegas Kaharudin.

Ia menekankan bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah maupun APH tidak semestinya menjadi alasan untuk menyerahkan beban pengawasan kepada masyarakat tanpa dibarengi sistem perlindungan yang jelas.

Kaharudin menegaskan, kehadiran negara tidak seharusnya hanya terlihat ketika persoalan telah terjadi dan membutuhkan tindakan penegakan hukum. Kehadiran negara juga harus diwujudkan melalui pencegahan, sistem pengawasan yang aman, serta kepastian perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi.

“Kalau masyarakat diharapkan menjadi mata dan telinga negara di lapangan, maka negara juga harus hadir sebagai pelindung ketika keterlibatan itu membuat masyarakat berada dalam posisi rentan,” katanya.

Menurut Kaharudin, ukuran kehadiran negara bukan hanya seberapa sering pemerintah atau APH melakukan penindakan setelah terjadi persoalan, tetapi juga sejauh mana negara mampu membangun mekanisme pengawasan yang aman dan mencegah munculnya konflik horizontal.

“Jangan sampai masyarakat ditempatkan di garis depan dalam membantu pengawasan, sementara perlindungan negara baru hadir setelah konflik terjadi. Pencegahan dan perlindungan harus berjalan sejak awal,” pungkas Kaharudin.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • visibility 3.063
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Banyak konsumen belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku usaha apabila dirugikan. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika (Untika) Luwuk sekaligus praktisi hukum (advokat), saat memberikan penjelasan […]

  • MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

    MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

    • calendar_month Kam, 17 Sep 2026
    • visibility 170
    • 0Komentar

    POPIDOLON, BANGGAI KEPULAUAN – PemerintahDesa Popidolon bersama masyarakat dan instansi lintassektor secara resmi menetapkan area perlindungan dan pemulihan sumber daya ikan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Inisiatif lokal ini digagasoleh Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi KonservasiRenjala Teluk Kembar (KOMPAK RTK) Desa Popidolonatau KOMPAK Renjala. Pengelolaan wilayah pesisir inidikukuhkan secara […]

  • Indra Banguno Tegas Tolak Tambang Batu Gamping di Banggai Kepulauan: “Jangan Tukar Masa Depan Daerah dengan Kehancuran Lingkungan”

    Indra Banguno Tegas Tolak Tambang Batu Gamping di Banggai Kepulauan: “Jangan Tukar Masa Depan Daerah dengan Kehancuran Lingkungan”

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2026
    • visibility 254
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Warga Kabupaten Banggai Kepulauan, Indra Banguno, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait rencana aktivitas pertambangan batu gamping di wilayah Banggai Kepulauan. Menurutnya, eksploitasi batu gamping berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Indra Banguno menilai batu gamping di Banggai Kepulauan bukan sekadar […]

  • Kapal Pajeko Fiktif Diduga Jadi Modus Mainkan Kuota Solar di Bangkep

    Kapal Pajeko Fiktif Diduga Jadi Modus Mainkan Kuota Solar di Bangkep

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • visibility 670
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Rapat resmi Pemda Banggai Kepulauan menguak dugaan praktik manipulasi dalam distribusi BBM bersubsidi sektor perikanan (17/09/2025). Fakta yang dipaparkan perwakilan Dinas Perikanan menunjukkan adanya klaim penggunaan kapal berkapasitas 30 gros ton atau sejenis kapal pajeko sebagai dasar pengajuan rekomendasi solar. Masalahnya, berdasarkan data resmi, tidak pernah tercatat keberadaan kapal pajeko di […]

  • POLRES BANGKEP SELIDIKI DUGAAN PENIMBUNAN BBM SUBSIDI DI AMP SAIYONG

    POLRES BANGKEP SELIDIKI DUGAAN PENIMBUNAN BBM SUBSIDI DI AMP SAIYONG

    • calendar_month Sel, 20 Okt 2026
    • visibility 366
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP), KM 6 Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, kini tengah ditangani Polres Banggai Kepulauan melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim. Penyelidikan terhadap dugaan tersebut mulai dilakukan sejak 3 Oktober 2026. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan […]

  • Kasus Dugaan Keracunan MBG di Bangkep, Taufik Hidayat E. Lapasang Kritik Lemahnya Pengawasan

    Kasus Dugaan Keracunan MBG di Bangkep, Taufik Hidayat E. Lapasang Kritik Lemahnya Pengawasan

    • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
    • visibility 779
    • 0Komentar

    SALAKAN, tatandak.id – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar justru menimbulkan masalah serius di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sedikitnya 200 lebih siswa SMP, SMA, dan SMK di Kota Salakan dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut pada Rabu (17/09/2025). Para korban mengalami gejala muntah-muntah, diare, serta sakit […]

error: Content is protected !!
expand_less