Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Polda Sulteng Ambil Alih Kasus Kematian Riyan Nugraha, Kuasa Hukum Tegaskan Akan Perjuangkan Keadilan Tanpa Kompromi

Polda Sulteng Ambil Alih Kasus Kematian Riyan Nugraha, Kuasa Hukum Tegaskan Akan Perjuangkan Keadilan Tanpa Kompromi

  • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
  • visibility 1.814
  • comment 0 komentar

Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho melakukan foto bersama dengan orang tua korban Riyan Nugraha bersama kuasa hukumnya Muhammad Sidik Lubian, S.H. dan Hasdi Hayan, S.H pasca audiensi. (Foto: mataSMS.id)

PALU, tatandak.id – Kasus kematian Riyan Nugraha alias Bekam yang meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan semakin mendapat perhatian serius. Polda Sulteng akhirnya mengambil alih penanganan kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan profesionalitas. Langkah ini diambil setelah adanya desakan kuat dari keluarga korban dan kuasa hukumnya, yang merasa khawatir adanya potensi konflik kepentingan jika kasus tetap ditangani oleh Polres Bangkep.

Muhammad Sidik Lubian, S.H.,kuasa hukum keluarga korban yang tergabung dalam Aliansi Advokat Banggai Bersaudara, menjelaskan bahwa pihak keluarga mendesak agar kasus ini segera diselesaikan secara terbuka dan tuntas. Keluarga korban berharap agar keadilan untuk Riyan Nugraha dapat segera ditegakkan tanpa ada pihak yang dilindungi atau dibiarkan lolos dari pertanggungjawaban hukum.

“Kami sebagai kuasa hukum keluarga korban meminta agar penanganan kasus ini diambil alih sepenuhnya oleh Polda Sulteng. Kami khawatir bila tetap ditangani oleh Polres Bangkep, potensi adanya konflik kepentingan yang bisa merugikan proses hukum sangat besar,” ungkap Hasdi Hayan, S.H. yang juga salah satu kuasa hukum keluarga korban.

Dalam audiensi sebelumnya dengan Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, kuasa hukum keluarga korban mendapatkan komitmen tegas dari orang nomor satu di Polda Sulteng itu. Kapolda menjamin bahwa kasus ini akan diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

“Kapolda menyampaikan bahwa jika terbukti ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik, beliau akan menindak tegas. Beliau sudah membuktikan komitmennya dengan memecat sekitar 50 anggota yang terbukti melakukan pelanggaran selama beliau menjabat sebagai Kapolda,” jelas Muhammad Sidik Lubian.

Namun, Kapolda Sulteng juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perlindungan kepada anggota yang tidak terbukti bersalah. Ini adalah bentuk prinsip keadilan yang dipegang teguh oleh Polda Sulteng dalam menangani kasus tersebut.

Terkait dengan proses penanganan perkara, Muhammad Sidik Lubian menjelaskan bahwa pihak keluarga menduga bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini dapat dijerat dengan Pasal 531 KUHP, yaitu pelanggaran yang terjadi karena membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan tanpa memberikan bantuan yang semestinya.

“Kapolda menyampaikan dalam audiensi, terkait proses penanganan perkara ini, beliau mengungkapkan bahwa dugaan pelaku dalam kasus ini dapat melanggar Pasal 531 KUHP, karena membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan tanpa memberikan bantuan yang seharusnya. Kami berharap Polda Sulteng dapat mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Kami tidak ingin ada pihak yang terlepas dari tanggung jawab jika terbukti bersalah. Keluarga korban hanya menginginkan kebenaran, dan mereka berhak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum,” tegas Muhammad Sidik Lubian.

Orang tua Riyan Nugraha, Sunarti La Naa dan Harun, juga menyampaikan harapan mereka agar proses hukum ini segera tuntas. Mereka sangat berharap agar penyelidikan berjalan dengan transparansi dan keadilan yang tidak pandang bulu.

“Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putra kami. Kami ingin keadilan untuk Riyan. Tidak ada yang lebih penting bagi kami selain kebenaran dan keadilan,” ujar Sunarti La Naa, ibu dari almarhum Riyan Nugraha.

Pihak keluarga percaya bahwa dengan pengambilalihan penanganan kasus oleh Polda Sulteng, mereka bisa mendapatkan jawaban yang jelas dan tepat mengenai kematian tragis putra mereka. Mereka berharap agar kasus ini bisa dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan.

Dengan pengambilalihan kasus oleh Polda Sulteng, pihak keluarga korban, bersama kuasa hukumnya, berharap agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya. Mereka sangat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan profesional dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum Riyan Nugraha dan keluarganya.

“Kami akan terus memperjuangkan keadilan untuk Riyan Nugraha tanpa kompromi. Tidak ada yang kebal hukum. Jika ada oknum yang terbukti bersalah, mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluarga korban berharap agar Polda Sulteng menuntaskan kasus ini dengan transparansi dan keadilan,” tutup Muhammad Sidik Lubian.

Dengan pengambilalihan kasus oleh Polda Sulteng, pihak keluarga korban, bersama kuasa hukumnya, berharap agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya. Mereka sangat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan profesional dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum Riyan Nugraha dan keluarganya.

“Kami akan terus memperjuangkan keadilan untuk Riyan Nugraha tanpa kompromi. Tidak ada yang kebal hukum. Jika ada oknum yang terbukti bersalah, mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluarga korban berharap agar Polda Sulteng menuntaskan kasus ini dengan transparansi dan keadilan,” tutup Muhammad Sidik Lubian.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muhammad Saleh Gasin Tegaskan: Surat Kerja Berlaku Surut atau Keterangan Bohong untuk Seleksi PPPK Termasuk Pemalsuan Surat

    Muhammad Saleh Gasin Tegaskan: Surat Kerja Berlaku Surut atau Keterangan Bohong untuk Seleksi PPPK Termasuk Pemalsuan Surat

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • visibility 1.100
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Tindakan menggunakan surat perjanjian kontrak kerja atau surat keterangan pengalaman kerja yang dibuat berlaku surut seolah-olah memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., seorang dosen dan praktisi hukum (Advokat), yang menilai […]

  • KaMIMo Banggai Rayakan Milad ke-23, Teguhkan Komitmen Pemuda untuk Daerah dan Bangsa

    KaMIMo Banggai Rayakan Milad ke-23, Teguhkan Komitmen Pemuda untuk Daerah dan Bangsa

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • visibility 117
    • 0Komentar

    BANGGAI, tatandak.id – Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai atau KaMIMo Banggai memperingati Milad ke-23 dengan penuh khidmat, hangat, dan semangat kebersamaan. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi, sekaligus mempertegas komitmen KaMIMo dalam mengambil peran nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa. Mengusung tema “Menguatkan Solidaritas, Membangun Peradaban”, perayaan milad tersebut dihadiri oleh […]

  • PEMUNGUTAN SUARA ULANG: Solusi atau Masalah?

    PEMUNGUTAN SUARA ULANG: Solusi atau Masalah?

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • visibility 1.312
    • 0Komentar

    Oleh: SUPRIATMO LUMUAN Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan periode 2023-2028 Beberap waktu lalu, Mahakamah Konstitusi memerintahakan dilaksanakan PSU di 24 daerah. Kalau kita membaca 24 putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan dilaksanakan PSU, Maka kita bisa mengklaster tiga tahapan penting dalam pilkada yang menjadi penyebab objek sengketa. Partama, Tahapan pencalonan. Masalah di Tahapan ini, adalah soal […]

  • Pelabuhan Ferry Diubah Jadi Terminal Bongkar BBM dan Semen? Kades dan Warga Saiyong Minta Evaluasi

    Pelabuhan Ferry Diubah Jadi Terminal Bongkar BBM dan Semen? Kades dan Warga Saiyong Minta Evaluasi

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • visibility 563
    • 0Komentar

      TINANGKUNG, tatandak.id – Warga Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan mulai angkat suara terkait aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan semen yang semakin intens dilakukan di Pelabuhan Ferry Saiyong. Pasalnya, pelabuhan yang sedianya diperuntukkan untuk menunjang transportasi penumpang, kini beralih fungsi bak terminal logistik. Kepala Desa Saiyong, Abd. Jalil Tangkudung, S.H., […]

  • BBM Subsidi: Yang Kecil Ditangkap, Yang Berton-ton Dibiarkan

    BBM Subsidi: Yang Kecil Ditangkap, Yang Berton-ton Dibiarkan

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • visibility 186
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Di negeri ini, hukum tampaknya masih sangat teliti, asal yang diawasi adalah rakyat kecil. Satu jerigen, satu motor tua, satu nelayan, satu sopir angkot, cukup untuk menggerakkan aparat secara serius, lengkap dengan garis polisi dan konferensi pers. Publik pun diminta bertepuk tangan. Namun ada keanehan yang terus berulang dan makin sulit dijelaskan dengan […]

  • Muhammad Saleh Gasin Ingatkan Masyarakat: Jual Motor atau Mobil yang Masih Kredit Tanpa Izin Leasing Bisa Dipenjara

    Muhammad Saleh Gasin Ingatkan Masyarakat: Jual Motor atau Mobil yang Masih Kredit Tanpa Izin Leasing Bisa Dipenjara

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • visibility 1.248
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Praktik penjualan dan pembelian sepeda motor atau mobil yang masih dalam status kredit tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini diingatkan oleh praktisi hukum Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., yang menekankan bahwa kendaraan yang cicilannya belum dilunasi secara hukum masih merupakan objek jaminan fidusia dan merupakan milik perusahaan pembiayaan atau leasing. “Selama cicilan […]

error: Content is protected !!
expand_less