Pelabuhan Ferry Diubah Jadi Terminal Bongkar BBM dan Semen? Kades dan Warga Saiyong Minta Evaluasi
- calendar_month Rab, 25 Jun 2025
- visibility 625
- comment 0 komentar
Truk pengangkut semen melakukan aktivitas bongkar muat di area Pelabuhan Ferry Saiyong
TINANGKUNG, tatandak.id – Warga Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan mulai angkat suara terkait aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan semen yang semakin intens dilakukan di Pelabuhan Ferry Saiyong. Pasalnya, pelabuhan yang sedianya diperuntukkan untuk menunjang transportasi penumpang, kini beralih fungsi bak terminal logistik.
Kepala Desa Saiyong, Abd. Jalil Tangkudung, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut memicu kekhawatiran warga. Selain karena faktor keselamatan, masyarakat juga mempertanyakan arah kontribusi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pelabuhan tersebut.
“Pelabuhan itu dibangun untuk pelayanan masyarakat, khususnya mobilitas penumpang dan kendaraan umum. Tapi sekarang malah jadi tempat bongkar BBM dan semen. Ini sudah di luar peruntukannya,” tegas Jalil kepada tatandak.id, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, kehadiran logistik seperti BBM di area pelabuhan penumpang menyimpan risiko besar jika tidak dikelola dengan standar keselamatan yang ketat. Apalagi, pelabuhan tersebut kerap dipadati masyarakat saat jam-jam sibuk keberangkatan dan kedatangan kapal.
“Kita tahu BBM adalah bahan berbahaya. Kalau sampai terjadi insiden, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal nyawa,” tambah Jalil.
Lebih lanjut, Jalil menyayangkan tidak adanya kontribusi yang jelas dari pihak perusahaan terhadap desa, meski telah memanfaatkan aset publik yang berada di wilayah administratif Saiyong. Koordinasi pun disebut minim.
“Kami ini hanya menjadi penonton. Fasilitas desa dipakai, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Bahkan untuk urusan komunikasi dan koordinasi, sangat minim,” jelasnya.
Pemerintah desa, kata Jalil, telah mencoba mencari jalan keluar secara administratif. Ia mengaku sedang menyusun agenda resmi untuk melaporkan hal ini kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai bentuk upaya pengawalan dan penataan fungsi pelabuhan.
“Saya lagi cari waktu yang tepat untuk ke Palu, agar hal ini bisa kami sampaikan langsung ke Pak Gubernur. Kita tidak menolak investasi, tapi harus ada aturan main dan penghormatan terhadap peruntukan fasilitas publik,” tegasnya.
Warga berharap ada langkah penertiban dari pemerintah daerah maupun otoritas pelabuhan agar pelabuhan ferry tetap digunakan sesuai fungsinya dan tidak membahayakan keselamatan publik.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
Saat ini belum ada komentar