Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » NELAYAN KECAMATAN LIANG TAK MAU KALAH DI LAUT SENDIRI! KNTI DESAK PERLINDUNGAN APARAT, KAPAL PAJEKO JADI SOROTAN DI KAWASAN KONSERVASI BANGGAI KEPULAUAN

NELAYAN KECAMATAN LIANG TAK MAU KALAH DI LAUT SENDIRI! KNTI DESAK PERLINDUNGAN APARAT, KAPAL PAJEKO JADI SOROTAN DI KAWASAN KONSERVASI BANGGAI KEPULAUAN

  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • visibility 188
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan tradisional di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, kini menjadi ruang perjuangan mempertahankan hak hidup dan keadilan. Masyarakat nelayan mulai mengambil langkah serius untuk melindungi wilayah tangkap mereka dari aktivitas kapal penangkap ikan skala besar jenis pukat cincin (purse seine) atau yang dikenal sebagai pajeko.

Persoalan ini bukan sekadar perebutan hasil tangkapan ikan. Lebih dari itu, menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan kecil, kelestarian ekosistem laut, serta kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai Area XII.

Melalui Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Banggai Kepulauan, masyarakat nelayan Kecamatan Liang secara resmi meminta perlindungan, pengawalan, dan pendampingan kepada Camat Liang, Danramil 1308-11/Liang, serta Kepala Kepolisian Sektor Liang.

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 057/B/DPD-KNTI-BANGKEP/X/2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, DPD KNTI merencanakan pelaksanaan Patroli Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Area XII KKP3K pada periode November 2026 hingga Januari 2027 dengan melibatkan masyarakat nelayan Kecamatan Liang.

KNTI menilai keterlibatan aparat sangat penting mengingat adanya potensi konflik di laut serta risiko keselamatan masyarakat selama kegiatan pengawasan berlangsung.

BUKAN SEKADAR KELUHAN, SUDAH ADA TEMUAN DI LAPANGAN

Persoalan aktivitas kapal pukat cincin di kawasan konservasi bukan isu yang muncul tiba-tiba.

Dokumen laporan patroli partisipatif sebelumnya mencatat bahwa pada patroli 15-16 September 2026, tim gabungan menemukan tiga kapal pukat cincin berukuran 28-29 GT yang beroperasi di Jalur I, yakni:

1. KM Putra Pangkep 77.
2. KMN Cahaya Sinar Pangkep 03.
3. KM Sinar Pangkep 03.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ketiga kapal diperiksa dan dokumen kapalnya ditahan oleh PSDKP Wilker Bangkeplut untuk pemeriksaan administratif serta proses penegakan hukum lebih lanjut.

Temuan tersebut menjadi catatan penting bahwa pengawasan di wilayah perairan Banggai Kepulauan membutuhkan keseriusan dan keberlanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat.

SURAT EDARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH MEMBERIKAN PERINGATAN TEGAS

Menariknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/113/DISLUTKAN tertanggal 9 September 2026.

Surat edaran tersebut memberikan peringatan mengenai sanksi hukum berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal penangkap ikan berukuran 5–30 GT yang terbukti melanggar jalur penangkapan ikan.

Dalam ketentuannya, kapal berukuran 5–30 GT dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Jalur I, yakni 0–4 mil laut dari daratan terdekat, serta dilarang menangkap ikan di kawasan konservasi perairan, kecuali untuk melintas atau berlindung karena cuaca buruk.

Artinya, persoalan ini sudah memiliki landasan kebijakan yang jelas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan.

ADA KOMITMEN BERSAMA, JANGAN SAMPAI HANYA BERHENTI DI ATAS KERTAS!

Sebelumnya, dalam forum Rembuk Agraria Pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan pada 4 November 2026, berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan telah menyatakan komitmen terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir.

Bahkan, dokumen kesepakatan bersama di Kecamatan Liang juga memuat komitmen mengenai:

  • Perlindungan ruang hidup nelayan.
  • Penindakan terhadap destructive fishing dan illegal fishing.
  • Pengawasan dan larangan kapal pajeko melakukan aktivitas di zona yang salah.
  • Perlindungan pelapor dan masyarakat nelayan dari ancaman maupun intimidasi.
  • Penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, KNTI, dan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi sangat penting untuk dibuktikan melalui tindakan nyata.

Jangan sampai masyarakat sudah diminta berpartisipasi menjaga laut, tetapi ketika menghadapi risiko dan potensi konflik justru harus berjuang sendiri.

KNTI: NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI NELAYAN KECIL

Permohonan perlindungan kepada Camat Liang, Danramil Liang, dan Kapolsek Liang merupakan langkah yang menunjukkan bahwa masyarakat nelayan menginginkan pengawasan dilakukan secara terbuka, terkoordinasi, aman, dan sesuai hukum.

Nelayan tradisional tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya menginginkan hak untuk mencari nafkah di wilayah tangkapnya tanpa harus merasa terancam oleh aktivitas yang diduga melanggar ketentuan.

Laut bukan hanya ruang ekonomi bagi pemilik kapal besar. Laut juga merupakan ruang hidup nelayan kecil yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil tangkapan setiap hari.

Karena itu, perlindungan terhadap nelayan tradisional tidak boleh hanya menjadi slogan dalam forum pertemuan maupun dokumen kesepakatan.

PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN PEMERINTAH DAN APARAT

Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah konkret pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan instansi pengawasan perikanan.

Apakah permohonan perlindungan dan pendampingan masyarakat nelayan akan ditindaklanjuti?

Apakah patroli pengawasan partisipatif November 2026 hingga Januari 2027 akan mendapatkan pengawalan sebagaimana dimohonkan?

Dan yang paling penting, apakah setiap dugaan pelanggaran di kawasan konservasi akan ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak mendapatkan jawaban.

JANGAN BIARKAN NELAYAN KECIL MENJADI TAMU DI LAUTNYA SENDIRI!

Menjaga laut berarti menjaga masa depan. Melindungi nelayan tradisional berarti melindungi kehidupan masyarakat pesisir.

Kini saatnya seluruh pihak membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam dalam tulisan, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata.

LAUT HARUS DIJAGA, NELAYAN HARUS DILINDUNGI, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satpol PP Bangkep Respons Cepat Aduan Warga, Investigasi Dugaan Hewan Ternak Berkeliaran di Desa Kautu

    Satpol PP Bangkep Respons Cepat Aduan Warga, Investigasi Dugaan Hewan Ternak Berkeliaran di Desa Kautu

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • visibility 259
    • 0Komentar

    TINANGKUNG, tatandak.id – Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum kembali ditunjukkan melalui respon cepat terhadap laporan masyarakat yang beredar di media sosial Facebook terkait dugaan hewan ternak yang berkeliaran di Kompleks Patingkang, Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung. Menindaklanjuti informasi tersebut, atas arahan Kepala Satuan Polisi Pamong […]

  • Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

    Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

    • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
    • visibility 167
    • 0Komentar

    PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

  • Taufik Zumri Laumarang Soroti Sulitnya Akses Internet di Desa Palam: Potensi Besar, Tapi Masih Terkendala Jaringan

    Taufik Zumri Laumarang Soroti Sulitnya Akses Internet di Desa Palam: Potensi Besar, Tapi Masih Terkendala Jaringan

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • visibility 788
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan akses internet di wilayah pedesaan Kabupaten Banggai Kepulauan kembali mendapat sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan pariwisata cukup besar, namun masih terkendala oleh sulitnya jaringan internet dan telepon seluler. Sorotan tersebut disampaikan oleh Taufik Zumri Laumarang seorang Jurnalis, yang […]

  • MENJAGA LAUT DENGAN AIR MATA: KETIKA POPIDOLON BERSEPAKAT KARENA NEGARA TERLELAP

    MENJAGA LAUT DENGAN AIR MATA: KETIKA POPIDOLON BERSEPAKAT KARENA NEGARA TERLELAP

    • calendar_month Sab, 29 Agu 2026
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Penulis: Gusti Farel Ketua KOMPAK Renjala Teluk Kembar, Desa Popidolon, Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah Di saat para pejabat tinggi sibuk berpidato megah tentang kejayaan maritim dan poros laut di panggung-pajang nasional, di perairan Kecamatan Liang, para nelayan kecil dan penggiat konservasi harus bertaruh nyawa di bawah bayang-bayang ledakan bom ikan yang menghancurkan […]

  • Muhammad Saleh Gasin: Ketika Rekomendasi Berubah Jadi Celah, Mengurai Akar Kusut BBM Subsidi di Banggai Kepulauan

    Muhammad Saleh Gasin: Ketika Rekomendasi Berubah Jadi Celah, Mengurai Akar Kusut BBM Subsidi di Banggai Kepulauan

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • visibility 264
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Persoalan BBM subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah terlalu lama hadir sebagai keluhan harian masyarakat, tetapi terlalu sedikit hadir sebagai persoalan yang dibedah sampai ke akar-akarnya. Yang tampak di permukaan adalah antrean, jerigen, kelangkaan, dan harga eceran yang melonjak. Namun di bawah permukaan, ada persoalan yang jauh lebih serius yakni lemahnya kontrol, […]

  • ZULKIFLI LAMASANA: KETIKA HUTAN MERINTIH, DI MANA SUARA ADAT PARIGI MOUTONG ?

    ZULKIFLI LAMASANA: KETIKA HUTAN MERINTIH, DI MANA SUARA ADAT PARIGI MOUTONG ?

    • calendar_month Ming, 6 Sep 2026
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Oleh : Zulkifli Lamasana, SH., CVM Ketua Umum Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa (PAPEDA) Dahulu, leluhur tidak mengenal istilah AMDAL, reklamasi, atau pemulihan lingkungan. Tetapi mereka memahami sesuatu yang sangat mendasar : tanah harus dijaga, hutan tidak boleh diperlakukan semaunya, dan air adalah sumber kehidupan. Hari ini, ketika sejumlah wilayah Parigi Moutong menghadapi persoalan pertambangan […]

error: Content is protected !!
expand_less