Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Alamsyah P. Palenga: Pakai Data, Jangan Dota, Apalagi Doi dalam Pembangunan Kawasan Industri NEPIE

Alamsyah P. Palenga: Pakai Data, Jangan Dota, Apalagi Doi dalam Pembangunan Kawasan Industri NEPIE

  • calendar_month 20 menit yang lalu
  • visibility 13
  • comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Pekan lalu, saya dan beberapa kawan pegiat hukum, kebijakan publik dan lingkungan mendiskusikan tentang NEPIE (Neo Energy Parimo Industrial Estate) dalam sebuah workshop yang me-review legalitas dan perizinannya. NEPIE adalah sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah [1] [2].

Dengan luas rencana sekitar 2.500 hektare, NEPIE merupakan agenda industrialisasi berskala besar yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dan bentang alam wilayah tersebut. [3]

Hasil scoping awal menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan kawasan industri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat dugaan persoalan pada aspek legalitas pemanfaatan ruang, penerbitan perizinan, perlindungan lahan pertanian, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip penataan ruang yang menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. [3]

Temuan ini menjadi penting, karena kalau benar terjadi, ini adalah pelanggaran hukum.

Sebagai orang yang awam hukum, saya lalu bertanya, bagaimana kalau serangkaian hukum yang tidak sesuai itu kemudian dibuat menjadi sesuai, apakah masalah selesai?

Apalagi ternyata, sebagai PSN, NEPIE memiliki semacam keistimewaan. PSN memberikan proyek tersebut sejumlah instrumen khusus untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Bahkan, dalam hal tertentu, proyek PSN dapat tetap dilaksanakan meskipun lokasi proyek belum sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

PP 42 tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan PSN dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut. Tapi di regulasi yang sama juga disebutkan bahwa “Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang”. [4]

Mumet kan?

Kita melarang sesuatu yang akan kita lakukan. Kita ingin melakukan sesuatu tapi kita larang. Ini seperti dongeng tentang makam Abunawas. Di pintu bagian depan dipasangi gembok besar, tapi di pagar belakang ada lubang yang menganga lebar sehingga orang leluasa keluar masuk. Ini sebuah kontradiksi yang agak konyol.

Saya tidak paham lebih mendalam, karena (sekali lagi) saya bukan orang hukum. Yang saya paham, kalau kita mempersoalkan ketidak sesuaian antar regulasi, bagaimana kalau regulasi itu lantas “dibuat” menjadi sesuai, menjadi selaras, bukankah masalah selesai?

Olehnya ketika di daulat berbicara mewakili TCI (The Celebes Initiative), saya menyampaikan semacam dissenting opinion, sebuah gagasan mendasar dari perspektif sains, bahwa alam memiliki hukumnya (ketetapan/ keadaan) sendiri yang tidak tunduk pada hukum (aturan) manusia. Hukum manusia tidak bisa begitu saja memaksakan alam agar sesuai dengan kehendak manusia, hanya karena alasan kebutuhan strategis, ataupun strategis nasional, meski itu perintah presiden.

Bentang alam, termasuk bukit-bukit, sebagaimana bentang alam di mana pun di muka bumi ini, tunduk pada hukumnya sendiri, tidak peduli peraturan daerah apa atau aturan apa yang berlaku atasnya. Bahkan, andai wilayah Siniu bukan merupakan wilayah hukum negara manapun, semua itu tidak serta-merta mengubah pola hubungan antar atmosfir, tanah, hutan dan air (physical components).

Konsep kedua adalah bahwa alam bersifat tidak tak terbatas, artinya ia terbatas, bukan tanpa batas. Jumlahnya, kemampuannya, jenisnya, terbatas. Gagasan tentang keterbatasan alam inilah yang membawa kita kepada konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kalau daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar komponen ekosistem secara berkelanjutan. Maka daya tahan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalamnya tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau melampaui baku mutu yang ditetapkan. [5].

Untuk daya dukung dan keberlanjutan sumber air misalnya, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kritis, semisal: dari mana kebutuhan air baku NEPIE akan dipenuhi? berapa kebutuhan air harian dan tahunan pada kapasitas produksi yang direncanakan? bagaimana ketersediaan air pada musim kemarau? apakah pengambilan air berpotensi mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian? bagaimana pengaruh pemanfaatan air terhadap kondisi air tanah dan ekosistem? seberapa besar potensi daur ulang dan penggunaan kembali air proses? apakah air yang ada cukup untuk semua? Bagaimana kalau jawaban atas pertanyaan terakhir ini adalah: tidak cukup. Bagaimana kelanjutan nasib NEPIE? Dihentikan?

Sehingga TCI memandang perlu disusun neraca air kawasan yang terintegrasi dengan neraca air DAS. Perhitungan harus mempertimbangkan variasi musim, debit andalan, kebutuhan ekologis, serta seluruh pengguna air. Ketersediaan air tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan potensi sumber air atau debit sesaat, tetapi harus dibuktikan melalui analisis keberlanjutan pemanfaatannya. Kalau ia pakai air tanah, maka harus membuat neraca air tanah.

Pembelajaran Regional: Konflik Pemanfaatan Air untuk Industri dan Pertanian di Morowali

Pengalaman Morowali pada 2025 menunjukkan potensi konflik pemanfaatan air antara industri dan pertanian. Rencana pembangunan intake dan jaringan pipa air baku PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Sungai Karaopa ditolak petani GAPIT dan masyarakat setempat. Petani menyebut bendung irigasi tersebut memasok sekitar 2.500 hektare lahan di 13 desa di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda. [6]

Pada Mei 2025, CIKASDA Sulawesi Tengah menyatakan tidak menerbitkan rekomendasi teknis pengambilan air yang beredar dan telah meminta pencabutan izin terkait melalui OSS. Selanjutnya, pada Desember 2025, BTIIG menyampaikan rencana pengambilan air bertahap sebesar 1,79 m³/detik. CIKASDA menegaskan perlunya kajian menyeluruh, dengan pengambilan air di bawah bendung dan pembangunan intake setelah bendung agar irigasi masyarakat tidak terganggu. [7], [8]

Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi NEPIE di Kecamatan Siniu. Penetapan sumber dan alokasi air industri harus didahului neraca air yang memperhitungkan ketersediaan musiman, kebutuhan domestik, irigasi, industri, dan aliran ekologis. Kajian juga perlu menguji debit andalan musim kering, keandalan pasokan saat kekeringan, serta dampaknya terhadap pengguna air yang telah ada. [9]

Setelahnya, kita juga masih harus menghitung resiko bencana, termasuk gempa dan likuifaksi. Perlu juga memvalidasi klaim konsep industri hijau yang menjadi jargon utama NEPIE dan beberapa hal lain yang memerlukan pembukitan berdasarkan riset yang jujur. Singkatnya, jika pendekatan atau cara berpikir seperti itu diterapkan, maka pendekatan tersebut disebut evidence-based approach, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bukti data.

Data tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Ia bukan titipan. Data harus menjadi dasar hukum dan pengambilan keputusan.

Tidak boleh ada manipulasi data hanya agar hasil analisis sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Jangan sampai kita hanya mengikuti kepentingan tertentu dan mengabaikan fakta yang sesungguhnya.

Jika pendekatan hukum menggunakan model seperti ini, saya kira masalah akan menjadi subtantif, tidak hanya sampai pada ketidak sesuaian antar regulasi. Ia akan memberikan hukum posisi yang sangat kokoh berbasis data, bukan berbasis dota (keinginan, kaili), apalagi doi (uang).

Referensi

[1] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. 2020.

[2] Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. 2025.

[3] Gifvents, Ismizatil Aliyah Rahman, and Yuniar, “Di Balik Ambisi-Pembangunan Kawasan-Industri Hijau Neo Energy-Parimo Industrial Estate-Parigi Moutong.” Yayasan Komiu, 2026.

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. 2021.

[5] GESAMP, “Environmental Capacity: An Approach to Marine Pollution Prevention,” United Nations Environment Programme (UNEP), Geneva, 1986.

[6] Redaksi, “Gawat, Proyek Pipa Air BTIIG Ancam Pertanian di Morowali,” Brita.id. Accessed: Nov. 19, 2026.

[7] “Audiensi Media Lokal Bersama Dinas CIKASDA Bahas Isu Strategis – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.”

[8] “Pemprov Sulteng Bahas Rencana Pemanfaatan Air Sungai Karaupa oleh BTIG – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.”

[9] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), World Bank Group, and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “An international framework for eco-industrial parks v2.0,” UNIDO; World Bank Group; GIZ, Washington, DC, International Framework, Jan. 2021.

Profil Penulis:
Alamsyah P. Palenga adalah peneliti pada TCI (The Celebes Initiative).

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muhammad Saleh Gasin: Jangan Langsung Bayar Utang Orang Tua yang Meninggal, Pahami Dulu KHI dan KUHPerdata

    Muhammad Saleh Gasin: Jangan Langsung Bayar Utang Orang Tua yang Meninggal, Pahami Dulu KHI dan KUHPerdata

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • visibility 359
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Ketika orang tua meninggal dunia dan masih meninggalkan utang, anak atau ahli waris sering kali merasa harus segera melunasi utang tersebut dengan uang pribadi. Padahal, persoalan utang pewaris harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan hukum waris yang berlaku. Muhammad Saleh Gasin, Advokat dan Dosen, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa aturan mengenai tanggung jawab ahli […]

  • HUT ke-27 Bangkep: Sumbangan ASN Ditetapkan hingga Rp200 Ribu, Pemda Disorot dan Didorong Siapkan Anggaran Sejak Awal

    HUT ke-27 Bangkep: Sumbangan ASN Ditetapkan hingga Rp200 Ribu, Pemda Disorot dan Didorong Siapkan Anggaran Sejak Awal

    • calendar_month Jum, 23 Okt 2026
    • visibility 265
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, permintaan sumbangan kepada aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan. Panitia pelaksana menetapkan nominal sumbangan berdasarkan jabatan dan golongan, dengan besaran mencapai Rp200 ribu. Permintaan tersebut tertuang dalam surat bernomor 24/Panpel.HUT-Bangkep/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Dalam surat itu, besaran […]

  • Gelombang Keprihatinan di Bangkep, Muhammad Saleh Gasin Ajak Semua Pihak Bersatu Lindungi Anak dari Predator Seksual

    Gelombang Keprihatinan di Bangkep, Muhammad Saleh Gasin Ajak Semua Pihak Bersatu Lindungi Anak dari Predator Seksual

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • visibility 1.251
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Salah satu yang turut menyuarakan keprihatinan tersebut adalah Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., Ketua Yayasan Klinik Bantuan Hukum di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga […]

  • Hampir Tiga Bulan, Dana PIP Siswa SD Inpres Sambiut Disebut Belum Diserahkan kepada Penerima

    Hampir Tiga Bulan, Dana PIP Siswa SD Inpres Sambiut Disebut Belum Diserahkan kepada Penerima

    • calendar_month Rab, 28 Okt 2026
    • visibility 398
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Inpres Sambiut, Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa dana bantuan pendidikan yang telah dicairkan sejak Agustus hingga awal September 2026 diduga belum seluruhnya sampai ke tangan siswa penerima. Informasi tersebut diperoleh dari penelusuran awal tim tatandak.id […]

  • KaMIMo Banggai Rayakan Milad ke-23, Teguhkan Komitmen Pemuda untuk Daerah dan Bangsa

    KaMIMo Banggai Rayakan Milad ke-23, Teguhkan Komitmen Pemuda untuk Daerah dan Bangsa

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • visibility 239
    • 0Komentar

    BANGGAI, tatandak.id – Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai atau KaMIMo Banggai memperingati Milad ke-23 dengan penuh khidmat, hangat, dan semangat kebersamaan. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi, sekaligus mempertegas komitmen KaMIMo dalam mengambil peran nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa. Mengusung tema “Menguatkan Solidaritas, Membangun Peradaban”, perayaan milad tersebut dihadiri oleh […]

  • Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • visibility 645
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Gaji merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pekerja atau pegawai sebagai imbalan balas jasa atas kinerja yang telah dilakukan, umumnya dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi masalah ketika pembayaran hak tersebut tertunda sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pekerja/pegawai, hal ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten […]

error: Content is protected !!
expand_less