Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Dokter dari Luar Daerah Datang Mengabdi di Bangkep, Tapi Justru Dipaksa Bertahan Tanpa Gaji Berbulan-Bulan

Dokter dari Luar Daerah Datang Mengabdi di Bangkep, Tapi Justru Dipaksa Bertahan Tanpa Gaji Berbulan-Bulan

  • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
  • visibility 393
  • comment 0 komentar

BANGKEP, tatandak – Di tengah keterbatasan tenaga medis di wilayah kepulauan, kehadiran dokter dari luar daerah seharusnya menjadi berkah bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Namun ironisnya, di Kabupaten Banggai Kepulauan, seorang dokter yang datang untuk mengabdi justru harus menghadapi kenyataan pahit: bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji.

Kasus ini mencuat setelah terungkap bahwa dokter yang bertugas di Puskesmas Totikum Selatan hingga kini belum menerima hak gaji selama beberapa bulan. Kondisi tersebut memicu keprihatinan sekaligus kemarahan publik, karena tenaga medis yang seharusnya didukung justru harus bertahan dalam ketidakpastian.

Lebih menyentuh lagi, dokter tersebut diketahui berasal dari luar daerah dan datang ke Banggai Kepulauan dengan semangat pengabdian untuk melayani masyarakat di wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan.

Namun di balik pengabdian itu, realitas yang dihadapi justru sangat memprihatinkan. Tanpa kepastian gaji, kebutuhan dasar seperti biaya hidup sehari-hari hingga biaya transportasi untuk berangkat bekerja harus ditanggung sendiri.

Meski berada dalam kondisi sulit, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Pasien yang datang ke puskesmas tetap dilayani hingga selesai, bahkan tidak jarang melewati jam kerja resmi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan moral di tengah masyarakat: bagaimana mungkin pemerintah daerah berani menempatkan tenaga medis untuk bekerja, tetapi tidak mampu memastikan hak dasar mereka dibayarkan tepat waktu?

Bagi banyak pihak, kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi atau birokrasi semata, melainkan menyangkut penghargaan terhadap pengabdian tenaga kesehatan yang telah bersedia datang dan bekerja di daerah yang membutuhkan.

Sejumlah masyarakat bahkan menilai situasi ini dapat berdampak buruk bagi masa depan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan. Jika tenaga medis yang datang untuk mengabdi justru harus menghadapi ketidakpastian seperti ini, dikhawatirkan akan semakin sedikit dokter yang bersedia bertugas di wilayah-wilayah terpencil.

“Kalau dokter yang datang dari luar daerah saja diperlakukan seperti ini, siapa lagi yang mau datang mengabdi di Bangkep ke depan?” ujar salah seorang warga yang mengikuti perkembangan polemik tersebut.

Publik kini berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab di balik pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, ada tenaga medis yang juga berhak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas kerja keras mereka.

Bagi banyak orang, pengabdian seorang dokter memang lahir dari panggilan kemanusiaan. Namun pengabdian itu tidak seharusnya dibalas dengan ketidakpastian hak yang justru membuat mereka harus bertahan hidup sendirian di daerah tempat mereka mengabdi.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkara PPPK Bangkep Masih Banding dan Belum Inkracht, Sekda Minta Petikan Putusan untuk Dikaji dan Evaluasi ASN Diperketat

    Perkara PPPK Bangkep Masih Banding dan Belum Inkracht, Sekda Minta Petikan Putusan untuk Dikaji dan Evaluasi ASN Diperketat

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • visibility 1.152
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatanda.id – Polemik perkara pemalsuan surat dalam seleksi PPPK Banggai Kepulauan kembali berkembang setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Status banding tersebut membuat putusan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan tidak tinggal diam. Sekretaris Daerah Bangkep, Muhamad Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan bahwa […]

  • Muhammad Saleh Gasin: BUMDes sebagai Model Distribusi BBM Berbasis Desa, Jawaban atas Keterbatasan Akses di Bangkep

    Muhammad Saleh Gasin: BUMDes sebagai Model Distribusi BBM Berbasis Desa, Jawaban atas Keterbatasan Akses di Bangkep

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • visibility 151
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menjadi sorotan, terutama setelah muncul berbagai gejolak di masyarakat akibat sulitnya akses dan ketidakteraturan distribusi di lapangan. Menanggapi kondisi tersebut, Advokat dan Akademisi, Muhammad Saleh Gasin, menawarkan pendekatan solusi yang dinilai realistis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, yakni […]

  • Marak Kasus Cabul Anak di Bangkep, PDI Perjuangan Minta Pengawasan Sekolah Diperketat

    Marak Kasus Cabul Anak di Bangkep, PDI Perjuangan Minta Pengawasan Sekolah Diperketat

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • visibility 194
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Terungkapnya kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, memicu keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Banggai Kepulauan. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkep, Meiyer Damima, SE., mengecam keras tindakan bejat tersebut dan meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, memperketat pengawasan di […]

  • Muhammad Saleh Gasin Bongkar Arah Baru Hukum Pidana: Dari Menghukum ke Memulihkan

    Muhammad Saleh Gasin Bongkar Arah Baru Hukum Pidana: Dari Menghukum ke Memulihkan

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • visibility 701
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia resmi memasuki babak baru. Setelah puluhan tahun berorientasi pada pembalasan (retributive justice), negara kini menggeser arah menuju pendekatan pemulihan melalui mekanisme restorative justice sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 yang mulai berlaku seiring diberlakukannya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Advokat sekaligus dosen, […]

  • PLN Pastikan Listrik Tetap Andal, PLTD Salakan Aman Pasca Insiden Kebakaran

    PLN Pastikan Listrik Tetap Andal, PLTD Salakan Aman Pasca Insiden Kebakaran

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • visibility 302
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – PT PLN (Persero) memastikan tidak akan terjadi pemadaman listrik di wilayah Banggai Kepulauan pasca insiden terbakarnya salah satu mesin di PLTD Salakan pada Minggu, 4 Januari 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah Manager PLN UP3 Luwuk bersama Manager PLN ULP Salakan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi mesin PLTD Salakan pada Senin, 5 Januari […]

  • Masih Banyak Pemda Keliru, Muhammad Saleh Gasin Tegaskan Ormas Berbadan Hukum Tak Wajib SKT, Cukup Lapor.

    Masih Banyak Pemda Keliru, Muhammad Saleh Gasin Tegaskan Ormas Berbadan Hukum Tak Wajib SKT, Cukup Lapor.

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • visibility 1.667
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Kesalahpahaman dari pemerintah daerah (Pemda) saat menjalankan fungsi administratif mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) masih umum terjadi. Salah satu hal yang paling sering ditemui di lapangan adalah kewajiban Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih diberlakukan kepada ormas yang berbadan hukum, meskipun ketentuan ini tidak berdasar dan mengada-ada jika diselaraskan dengan aturan yang ada. Hal […]

error: Content is protected !!
expand_less