Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Muhammad Saleh Gasin Ungkap Hak Korban: Gugatan Ganti Rugi Perdata Bisa Digabung dengan Perkara Pidana

Muhammad Saleh Gasin Ungkap Hak Korban: Gugatan Ganti Rugi Perdata Bisa Digabung dengan Perkara Pidana

  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • visibility 111
  • comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Masyarakat perlu mengetahui bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tidak hanya dapat memperjuangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui mekanisme hukum.

Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebab, proses pemidanaan dan pemulihan kerugian korban merupakan dua hal yang berbeda, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diperiksa secara bersamaan di pengadilan.

Praktisi Hukum dan Akademisi, Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

“Perlu dipahami masyarakat bahwa tuntutan ganti rugi dalam mekanisme ini pada dasarnya merupakan gugatan perdata. Namun, undang-undang memberikan ruang agar gugatan tersebut dapat digabungkan dan diperiksa bersamaan dengan perkara pidana yang berkaitan,” demikian yang disampaikan Muhammad Saleh Gasin.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang atas permintaan pihak yang dirugikan dapat menetapkan penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut.

Artinya, pihak yang mengalami kerugian tidak selalu harus menempuh gugatan perdata secara terpisah. Terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan gugatan ganti rugi diperiksa sekaligus dengan perkara pidana, sepanjang persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi.

Menurut Saleh Gasin, ketentuan ini penting dipahami karena masyarakat sering kali menganggap bahwa ketika perkara pidana telah diproses, persoalan kerugian korban otomatis ikut terselesaikan.

“Pemidanaan bertujuan menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang didakwakan. Sementara itu, gugatan ganti rugi bertujuan memperjuangkan hak pihak yang mengalami kerugian. Keduanya memiliki tujuan hukum yang berbeda, tetapi dapat diperiksa secara bersamaan melalui mekanisme penggabungan perkara,” kata Saleh Gasin.

Meski memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan, penggabungan gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan tanpa memperhatikan tahapan persidangan.

Pasal 189 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan penggabungan gugatan hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Sementara itu, Pasal 189 ayat (3) mengatur bahwa apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan ini berkaitan dengan ketidakhadiran penuntut umum dalam acara pemeriksaan cepat.

Karena itu, pihak yang merasa dirugikan perlu mempersiapkan dokumen dan bukti sejak awal serta memperhatikan batas waktu pengajuan agar tidak kehilangan kesempatan menggunakan mekanisme tersebut.

Saleh Gasin juga mengingatkan bahwa tidak semua kerugian yang dialami seseorang otomatis dapat dimasukkan ke dalam perkara pidana.

Syarat pentingnya adalah kerugian tersebut harus timbul dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, apabila kerugian yang dituntut berasal dari peristiwa atau hubungan hukum yang berbeda dengan perbuatan dalam dakwaan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme penggabungan gugatan.

“Hubungan antara perbuatan yang didakwakan dan kerugian yang dialami harus diperhatikan. Tidak cukup hanya menyatakan mengalami kerugian. Pihak yang mengajukan gugatan juga harus memiliki dasar tuntutan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Saleh Gasin.

Selanjutnya, Pasal 190 KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri akan mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, serta penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Artinya, pengajuan gugatan tidak serta-merta menjamin seluruh tuntutan ganti rugi akan dikabulkan. Hakim tetap harus melakukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang diajukan.

Selain itu, Pasal 192 KUHAP menegaskan bahwa ketentuan mengenai hukum acara perdata tetap berlaku terhadap gugatan ganti rugi sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.

Bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan hak ganti rugi, sejumlah bukti perlu dipersiapkan, antara lain bukti transaksi atau penyerahan uang, kuitansi, perjanjian, dokumen pendukung, percakapan elektronik, identitas para pihak, keterangan saksi, serta perhitungan kerugian yang dialami.

Kelengkapan bukti tersebut penting untuk menjelaskan dasar gugatan sekaligus membuktikan hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan kerugian yang diminta penggantiannya.

Saleh Gasin menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.

“Jangan sampai masyarakat hanya memahami proses pidananya, tetapi tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme hukum untuk memperjuangkan ganti rugi. Karena itu, pemahaman terhadap hak, bukti, dan batas waktu pengajuan menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Pada akhirnya, keberadaan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan pemulihan kerugiannya dalam proses peradilan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan persyaratan, pembuktian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rahmat B. Lamuni Soroti Ancaman terhadap Penjaga Laut di Okumel: “Laut Sehat Tak Lahir dari Masyarakat yang Ketakutan”

    Rahmat B. Lamuni Soroti Ancaman terhadap Penjaga Laut di Okumel: “Laut Sehat Tak Lahir dari Masyarakat yang Ketakutan”

    • calendar_month Sel, 8 Sep 2026
    • visibility 414
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak kembali menjadi perhatian di perairan Desa Okumel, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain kerusakan ekosistem laut, praktik tersebut disebut telah menimbulkan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat yang berupaya menjaga wilayah pesisir. Rahmat B. Lamuni menyebutkan mengenai kondisi perairan Okumel, menyoroti bahwa persoalan […]

  • Heboh Bantuan Sapi di Bulagi, Dinas Tak Tahu Pengalihan dan Uang Rp500 Ribu, Mediasi Hasilkan Kesepakatan

    Heboh Bantuan Sapi di Bulagi, Dinas Tak Tahu Pengalihan dan Uang Rp500 Ribu, Mediasi Hasilkan Kesepakatan

    • calendar_month Jum, 9 Okt 2026
    • visibility 307
    • 0Komentar

    BANGKEP (SULTENG), tatandak.id – Polemik penyaluran bantuan ternak sapi Rambon Bibit untuk Kelompok Sinar Kasih di Desa Meselesek, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, akhirnya menemukan titik terang. Pertemuan mediasi yang digelar di Balai Desa Meselesek, Jumat (9/10/2026), menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan sapi kepada penerima yang berhak sesuai proposal kelompok. Dalam penyelesaian tersebut, persoalan pengalihan sapi […]

  • Kasasi JPU Ditolak MA, Putusan Banding Pemalsuan PPPK Bangkep Resmi Berkekuatan Hukum Tetap

    Kasasi JPU Ditolak MA, Putusan Banding Pemalsuan PPPK Bangkep Resmi Berkekuatan Hukum Tetap

    • calendar_month Sen, 3 Agu 2026
    • visibility 618
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Perjalanan panjang perkara pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan akhirnya mencapai babak akhir. Setelah melalui proses kasasi selama kurang lebih empat bulan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Diketahui, JPU secara resmi mengajukan permohonan kasasi pada 13 […]

  • BBM Subsidi Milik Rakyat, Bukan Segelintir Orang

    BBM Subsidi Milik Rakyat, Bukan Segelintir Orang

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • visibility 797
    • 0Komentar

    BBM subsidi seharusnya menjadi penopang hidup rakyat kecil. Nelayan, petani, sopir angkutan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah menggantungkan napas ekonominya pada harga BBM murah. Subsidi itu diberikan negara bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat bawah agar tetap bisa bekerja, berproduksi, dan menggerakkan roda ekonomi. Namun, kenyataannya sungguh pahit. Di lapangan, BBM subsidi justru […]

  • PDIP Bangkep Ingatkan Pemda: Tambang Batu Gamping Jangan Korbankan Lingkungan dan Masa Depan Rakyat

    PDIP Bangkep Ingatkan Pemda: Tambang Batu Gamping Jangan Korbankan Lingkungan dan Masa Depan Rakyat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • visibility 169
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – PDI Perjuangan Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Dalam pandangan PDI Perjuangan Banggai Kepulauan, setiap rencana investasi yang masuk ke daerah harus melalui kajian yang matang, transparan, serta mempertimbangkan secara serius aspek lingkungan dan keberlanjutan ekonomi rakyat. Ketua […]

  • Ketua PD AMAN Bangkep Ahmad Tobunggu Tegas Tolak Tambang Batu Gamping: “Banggai Kepulauan Tidak Cocok untuk Tambang”

    Ketua PD AMAN Bangkep Ahmad Tobunggu Tegas Tolak Tambang Batu Gamping: “Banggai Kepulauan Tidak Cocok untuk Tambang”

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • visibility 343
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Banggai Kepulauan, Ahmad Tobunggu, menyatakan sikap tegas menolak rencana investasi tambang batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan. Menurut Ahmad Tobunggu, kehadiran tambang batu gamping bukan hanya soal investasi ekonomi, tetapi menyangkut masa depan ruang hidup masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sosial budaya masyarakat Banggai […]

error: Content is protected !!
expand_less