Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » Musrenbangdes Tolisetubono Bahas RKPDes 2027 dan DU-RKPDes 2028, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

Musrenbangdes Tolisetubono Bahas RKPDes 2027 dan DU-RKPDes 2028, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

  • calendar_month Rab, 9 Sep 2026
  • visibility 104
  • comment 0 komentar

TOLISETUBONO, tatandak.id – Pemerintah Desa Tolisetubono menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) Tahun Anggaran 2028.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (8/9/2026) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tolisetubono tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa Tolisetubono, Sudian, S.Sos, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolisetubono, Hamran Adjiba. Kegiatan turut dihadiri unsur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas berbagai aspirasi dan usulan masyarakat yang akan menjadi bahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa Tolisetubono.

Berbagai usulan yang disampaikan mencakup sejumlah bidang, di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian desa, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan desa.

Kepala Desa Tolisetubono, Sudian, S.Sos, menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan momentum penting untuk menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

“Melalui Musrenbangdes ini, kita bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Harapannya, setiap program yang nantinya dituangkan dalam RKPDes Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sudian.

Menurutnya, usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain menyusun RKPDes Tahun Anggaran 2027, forum Musrenbangdes juga membahas Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) Tahun Anggaran 2028.

Usulan tersebut nantinya akan menjadi bahan yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan dan daerah sesuai dengan kewenangan serta prioritas pembangunan.

Pembahasan DU-RKPDes menjadi bagian penting agar kebutuhan pembangunan yang belum dapat diakomodasi melalui perencanaan desa dapat tetap diperjuangkan melalui jenjang perencanaan pembangunan berikutnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Tolisetubono, Hamran Adjiba, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Desa Tolisetubono.

“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa sehingga program yang dilaksanakan nantinya dapat tepat sasaran,” kata Hamran.

Melalui pelaksanaan Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Tolisetubono berharap dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2027 dan DU-RKPDes Tahun Anggaran 2028. 

Berbagai usulan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati akan ditindaklanjuti sesuai tahapan dan ketentuan perencanaan pembangunan desa.

Dengan demikian, Musrenbangdes tidak hanya menjadi forum penyampaian usulan, tetapi juga menjadi wadah bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan Desa Tolisetubono agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

Kegiatan Musrenbangdes kemudian ditutup dengan penyepakatan berbagai usulan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan tindak lanjut dalam proses perencanaan pembangunan Desa Tolisetubono.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Balik Tanjakan Batu Togong Patukuki yang Berbahaya, Ada Raslan yang Diam-Diam Menyelamatkan Pengendara

    Di Balik Tanjakan Batu Togong Patukuki yang Berbahaya, Ada Raslan yang Diam-Diam Menyelamatkan Pengendara

    • calendar_month Sab, 30 Mei 2026
    • visibility 351
    • 0Komentar

    BANGKEP (Patukuki), tatandak.id – Tidak semua pahlawan mengenakan seragam atau memiliki jabatan penting. Sebagian hadir dalam kesederhanaan, bekerja dalam diam, dan mengabdikan dirinya demi keselamatan orang lain. Sosok itu adalah Raslan, warga Desa Patukuki yang dengan tulus menjaga keselamatan para pengguna jalan di kawasan Tanjakan Batu Togong Patukuki. Tanjakan Batu Togong dikenal sebagai salah satu […]

  • Kasasi Ditolak, Perkara PPPK Bangkep Resmi Inkracht: Siapa Aktor Lain yang Belum Tersentuh?

    Kasasi Ditolak, Perkara PPPK Bangkep Resmi Inkracht: Siapa Aktor Lain yang Belum Tersentuh?

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • visibility 313
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Babak hukum perkara pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan resmi berakhir. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada perkara tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palu kini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kasasi diketahui diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada […]

  • Meifa Salsabila Dorong Perlindungan Karst Banggai Kepulauan demi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

    Meifa Salsabila Dorong Perlindungan Karst Banggai Kepulauan demi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

    • calendar_month Jum, 7 Agu 2026
    • visibility 184
    • 0Komentar

    PALU, tatandak.id – Pengurus Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu-Sulawesi Tengah, Meifa Salsabila, mendorong perlindungan kawasan karst di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. Meifa yang juga menjabat sebagai Ketua Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu mengatakan, kawasan batu gamping atau karst memiliki fungsi ekologis yang […]

  • Vonis Diperberat di Tingkat Banding, Tiga Terdakwa Pemalsuan PPPK Bangkep Kini Terancam Penjara Nyata

    Vonis Diperberat di Tingkat Banding, Tiga Terdakwa Pemalsuan PPPK Bangkep Kini Terancam Penjara Nyata

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • visibility 967
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pemalsuan surat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Palu resmi memperberat hukuman terhadap seluruh terdakwa dalam tiga perkara pemalsuan dokumen PPPK yang sebelumnya diputus Pengadilan Negeri (PN) Luwuk. Berdasarkan informasi terbaru (05/02/2026), […]

  • Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

    Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

    • calendar_month Jum, 30 Mei 2025
    • visibility 5.168
    • 2Komentar

    Ditulis Oleh: RIZKAWATI GASIN, S.H. Dalam sistem hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penahanan seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Berdasarkan KUHAP, jangka waktu penahanan dapat berlangsung mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan durasi maksimal 400 hari. Namun, dalam keadaan tertentu, […]

  • Gelar Perkara Putuskan Penghentian Aktivitas, Kini Pabrik Tahu Desa Baka Diberi Waktu Tetap Beroperasi 3 Bulan Lewat Instruksi Bupati

    Gelar Perkara Putuskan Penghentian Aktivitas, Kini Pabrik Tahu Desa Baka Diberi Waktu Tetap Beroperasi 3 Bulan Lewat Instruksi Bupati

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • visibility 322
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu usaha tahu di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, memasuki babak baru setelah Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan instruksi tertulis yang memberikan kesempatan relokasi selama tiga bulan kepada pelaku usaha. Kebijakan tersebut menarik perhatian masyarakat karena sebelumnya proses penanganan telah berjalan melalui tahapan investigasi […]

error: Content is protected !!
expand_less