KRISIS AIR BERSIH DUA BULAN MELANDA DESA BUBUNG, WARGA PERTANYAKAN KEHADIRAN PEMERINTAH: HAK DASAR JANGAN DIABAIKAN!
- calendar_month Sab, 21 Nov 2026
- visibility 111
- comment 0 komentar

BUBUNG, LUWUK SELATAN (21/11/2026), tatandak.id – Krisis air bersih yang melanda Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kian memprihatinkan. Selama kurang lebih dua bulan, masyarakat harus menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi keluhan warga.
Kondisi yang semakin memburuk dalam dua pekan terakhir membuat masyarakat kian kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, mulai dari air untuk konsumsi, memasak, mandi, mencuci, hingga berbagai keperluan rumah tangga lainnya.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perhatian dan langkah konkret pemerintah dalam merespons kesulitan yang tengah dialami masyarakat.
Salah seorang warga Desa Bubung, Tomi Akase, S.H., secara terbuka menyampaikan kritik terhadap respons Pemerintah Desa Bubung yang dinilainya belum menunjukkan perhatian memadai terhadap kondisi masyarakat.
Menurut Tomi, krisis air bersih yang berlangsung selama berbulan-bulan semestinya sudah menjadi perhatian serius pemerintah desa, bukan justru dibiarkan menjadi beban masyarakat.
“Bahwa kondisi hari ini menunjukkan watak dan karakter pemerintah desa yang abai dengan kondisi masyarakat. Sebab, persoalan krisis air bersih ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, kurang lebih sekitar dua bulan,” ungkap Tomi Akase, S.H.
AIR BERSIH BUKAN SEKADAR KEBUTUHAN, MELAINKAN HAK DASAR MASYARAKAT
Sebagai seorang advokat, Tomi juga menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum. Baginya, krisis air bersih tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis akibat perubahan cuaca maupun kekeringan. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat yang secara tegas telah dijamin oleh undang-undang.
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk kehidupan yang sehat dan bersih, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama dalam pemenuhan hak rakyat atas air. Bahkan, ketika ketersediaan air tidak mencukupi, kebutuhan pokok sehari-hari harus lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan lainnya.
Tidak hanya itu, Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2019 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya air, mendapatkan informasi, menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak berwenang, serta mengajukan gugatan apabila pengelolaan sumber daya air merugikan kehidupannya.
Sementara itu, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Dengan demikian, kekeringan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Justru ketika masyarakat menghadapi situasi darurat seperti ini, kehadiran pemerintah melalui kebijakan dan tindakan nyata menjadi semakin dibutuhkan.
DI MANA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH?
Krisis air bersih yang berkepanjangan ini seharusnya menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah Desa Bubung, Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan, maupun Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, melakukan pendataan warga terdampak, membangun koordinasi dengan instansi teknis, serta mendorong langkah penanganan sesuai kewenangannya.
Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat tentu membutuhkan tindakan nyata. Apakah pemerintah sudah melakukan pendataan terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih? Apakah koordinasi dengan instansi terkait sudah dilakukan? Apakah distribusi air bersih sebagai langkah darurat sudah diupayakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja dalam menangani persoalan yang telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan ini.
Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan air bersih, sementara persoalan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari.
WARGA BUTUH SOLUSI, BUKAN SEKADAR JANJI
Masyarakat Desa Bubung berharap pemerintah segera turun langsung meninjau kondisi di lapangan, memastikan situasi sumber air yang tersedia, serta mengambil langkah darurat melalui pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.
Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Pemerintah juga perlu menyusun langkah jangka panjang melalui penyediaan, pembangunan, dan pembenahan infrastruktur sistem penyediaan air bersih agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap kali musim kemarau atau kekeringan melanda.
Krisis air bersih di Desa Bubung semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran pemerintahan. Sebab, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan paling mendasar, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan publik, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Kini, masyarakat menantikan respons dan tindakan konkret Pemerintah Desa Bubung, Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Banggai.
Sebab, air bersih bukanlah kemewahan yang boleh dinikmati hanya ketika keadaan memungkinkan. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan pemenuhan hak masyarakat atas air tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang terus berlarut-larut.
Warga tidak membutuhkan sekadar pernyataan prihatin ataupun janji penanganan. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran pemerintah, tindakan nyata, dan solusi yang dapat segera dirasakan.
Jangan biarkan masyarakat terus menunggu, sementara kebutuhan akan air bersih tidak bisa ditunda.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id

Saat ini belum ada komentar