Banyak PHK di Morowali, FSPIM KPBI: Pemerintah Jangan Tutup Mata

MOROWALI, tatandak.id – Dalam rentang waktu satu bulan ini, penghentian hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terus terjadi. Yang terbaru pada Agustus ini menimpa 1.900 karyawan PT.Gunbuster Nickel Industry (GNI). 

Tesar Angrian Bonjol, juru kampanye Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) mengatakan semestinya negara hadir dalam persoalan buruh yang ada di Sulawesi Tengah.

“Negara harus hadir untuk buruh, bukan untuk perusahaan yang mengabaikan dan merugikan buruh. Tegasnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, begitupun Pemerintah Provinsi, harus membuka mata untuk melihat dinamika persoalan perburuhan yang terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

“1.900 karyawan PT GNI diberhentikan dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang belum kunjung membaik.” Jelas Tesar. 

Rencana PHK itu tertuang dalam surat pemberitahuan efesiensi bernomor 4760/eksternal/HRD/GNI-site/2026.
Dalam surat itu disebutkan sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 akan terdampak. 

Begitu pula dengan perusahaan yang ada di dalam kawasan Morowali Industrial Park seperti IMIP . 

“Apakah korban PHK di perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara menanti janji, untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak?” Pungkasnya. 

Dalam kasus PHK yang dialami anggota serikat FSPIM menegaskan bahwa pemerintah atau negara tidak hadir dan berpihak pada buruh. Hadir untuk melindungi hak-hak buruh, seperti terjadi di PT. Malachite International Mining (MIM) dan PT. Roda jaya sakti (RSJ) mem-phk sepihak tanpa mempertimbangkan nasib buruh dan keluarganya. 

Fadil (ketua pengurus unit kerja) dari FSPIM melihat pemerintah kita saat ini baik Pemerintah Pusat atau pun Daerah gagal dalam melindungi buruh untuk tetap bekerja. Yang sangat menyedihkan saat ini, adalah nasib kawan-kawan kami di salah satu perusahaan pertambangan di Morowali yang sdh berjuang mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai di ibukota negara untuk perselisihan, tetapi nasib dan perjuangan mereka seakan menabrak tembok besar. Dan mereka tetap di PHK. 

“Kondisi seperti ini  tentunya sangat berdampak bagi kehidupan keluarga mereka.” Jelas Fadil. 

Lebih lanjut Fadil mengatakan, dari kasus ini sangatlah jelas, bahwa satgas phk yang di gaungkan presiden Prabowo gagal dalam melindungi pekerja. 

“Saya menilai pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah terlebih lagi Gubernur Sulawesi Tengah yang menjanjikan satgas ketenagakerjaan yang sampai sekarang sudah tidak ada kabar dan kejelasannya.” Imbuhnya. 

Kami dari Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengutuk keras terhadap sistem perusahaan yang bobrok dan berharap ada sikap tegas dari presiden  Prabowo Subianto untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan pada buruh yang ada di negara Indonesia tercinta.