Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI & BISNIS » Bangkep Terima 14,5 Juta Liter Pertalite & 3,5 Juta Liter Solar Subsidi per Tahun, Publik Tagih Transparansi Distribusi

Bangkep Terima 14,5 Juta Liter Pertalite & 3,5 Juta Liter Solar Subsidi per Tahun, Publik Tagih Transparansi Distribusi

  • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
  • visibility 402
  • comment 0 komentar

Gambar ilustrasi


BANGGAI KEPULAUAN
– Kabupaten Banggai Kepulauan ternyata menerima jatah BBM subsidi dalam jumlah yang sangat besar. Data resmi dari Depot Luwuk mencatat, sepanjang tahun Bangkep dialokasikan 14.592.000 liter Pertalitedan 3.492.000 liter Solar melalui 8 SPBU yang tersebar di berbagai kecamatan.

Jika dihitung rata-rata bulanan, Bangkep menerima 1.216.000 liter Pertalite dan 291.000 liter Solar subsidi. Namun fakta di lapangan masih sering terjadi kelangkaan dan antrean panjang, sehingga publik menagih adanya pengawasan serius agar BBM benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

Berikut rincian alokasi BBM subsidi per SPBU di Banggai Kepulauan:

  1. SPBU Bulagi Selatan (Bonepuso)
    ✳️ Pertalite: 150.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 38.000 liter/bulan

  2. SPBU Kautu (Desa Kautu)
    ✳️ Pertalite: 146.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 24.000 liter/bulan

  3. SPBU Peling Seasa
    ✳️ Pertalite: 145.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 23.000 liter/bulan

  4. SPBU Buko (Labasiano)
    ✳️ Pertalite: 100.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 45.000 liter/bulan

  5. SPBU Tinangkung (Tompudau)
    ✳️ Pertalite: 330.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 55.000 liter/bulan

  6. SPBU Tinangkung Selatan (Mansamat A)
    ✳️ Pertalite: 70.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 23.000 liter/bulan

  7. SPBU Liang (Desa Liang)
    ✳️ Pertalite: 130.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 45.000 liter/bulan

  8. SPBU Totikum (Sobonon)
    ✳️ Pertalite: 145.000 liter/bulan
    ✳️ Solar: 38.000 liter/bulan

Total keseluruhan mencapai 1.216.000 liter Pertalite dan 291.000 liter Solar setiap bulan.

Dengan angka sebesar ini, masyarakat menilai tidak ada alasan bagi Bangkep untuk mengalami kelangkaan BBM. Namun kenyataannya, nelayan, petani, hingga masyarakat umum masih sering kesulitan mendapatkan solar maupun pertalite dengan harga resmi.

“Kalau jatahnya sampai jutaan liter, seharusnya nelayan dan petani tidak antre berjam-jam. Pertanyaannya, BBM itu lari ke mana?” ujar Muhammad Saleh Gasin seorang tokoh pemuda di Banggai Kepulauan yang konsisten memperhatikan persoalan pelanggaran dan penyimpangan BBM Subsidi di daerahnya, Jumat (19/9/2025).

Desakan publik kini makin kuat agar Pemda, Pertamina, DPRD, dan aparat kepolisian melakukan pengawasan ketat serta menindak mafia BBM yang kerap bermain di balik kelangkaan.

“Subsidi ini nilainya miliaran rupiah, negara sudah hadir untuk rakyat. Tapi kalau distribusinya bocor, itu sama saja mengkhianati kepercayaan masyarakat,” tegas Saleh Gasin.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru Banggai Menunggu Kepastian: TPG 100% dan Gaji ASN Januari Masih Tertahan

    Guru Banggai Menunggu Kepastian: TPG 100% dan Gaji ASN Januari Masih Tertahan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • visibility 474
    • 0Komentar

    Luwuk, tatandak.id – Simpang siur informasi pembayaran TPG 100%, TPG gaji 13 dan 14   di kalangan guru-guru Banggai cukup merisaukan. Karena ada banyak guru yang berharap tunjangan tersebut dibayarkan oleh pemerintah daerah (pemda). Menurut salah satu kepala sekolah di kecamatan luwuk timur, mengatakan bahwa tunjangan tersebut tidak akan dibayarkan karena menurutnya dari data yang […]

  • Program MBG Di Bangkep Solusi Untuk Kesejahtraan Rakyat Atau Perampokan Rakyat

    Program MBG Di Bangkep Solusi Untuk Kesejahtraan Rakyat Atau Perampokan Rakyat

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • visibility 887
    • 0Komentar

    Oleh: IRFAN KAHAR Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program Strategis Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Senin, 24 Februari 2025. Namun Program Yang kemudian digagas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rawan terjadi penyimpangan dan potensi korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Program […]

  • Gaji Nakes Bangkep Tak Kunjung Cair, Pernyataan Kadinkes Berubah-ubah – Publik: “Yang Benar Yang Mana?”

    Gaji Nakes Bangkep Tak Kunjung Cair, Pernyataan Kadinkes Berubah-ubah – Publik: “Yang Benar Yang Mana?”

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • visibility 541
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak – Polemik keterlambatan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan semakin memancing kemarahan publik. Setelah sebelumnya terungkap dokter di Puskesmas Totikum Selatan bekerja hingga tiga bulan tanpa menerima gaji, kini masyarakat justru dibuat bingung oleh pernyataan yang saling bertentangan dari pihak Dinas Kesehatan. Pada pernyataan pertama kepada media, Kepala Dinas Kesehatan Bangkep, dr. James […]

  • Ironi MBG di Daerah Penghasil Ikan, KNTI Bangkep: Ayam Potong Justru Lebih Dominan dalam Menu

    Ironi MBG di Daerah Penghasil Ikan, KNTI Bangkep: Ayam Potong Justru Lebih Dominan dalam Menu

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan menuai sorotan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bangkep. Penyajian menu yang lebih didominasi ayam potong dinilai belum mencerminkan karakter geografis daerah kepulauan yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan di Sulawesi Tengah. Menurut Ketua KNTI Bangkep, Doni Setiawan, penyusunan […]

  • Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
    • visibility 3.096
    • 0Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Banyak pertanyaan muncul seputar kewajiban badan hukum perkumpulan atau yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah: apakah mereka wajib mendaftar dan melaporkan keberadaannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012? Mari kita bahas […]

  • PPWI Resmi Mandatkan Pembentukan DPC Banggai, Wilson Lalengke Tunjuk Hermanius Burunaung

    PPWI Resmi Mandatkan Pembentukan DPC Banggai, Wilson Lalengke Tunjuk Hermanius Burunaung

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • visibility 491
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Langkah strategis dalam memperluas jejaring organisasi kembali dilakukan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Kali ini, PPWI resmi memperkuat eksistensinya di Sulawesi Tengah dengan memberikan mandat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPWI Kabupaten Banggai. Mandat tersebut secara resmi diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., kepada Pimpinan […]

error: Content is protected !!
expand_less