Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » LINGKUNGAN » Moh. Zein Tilaar Soroti Rencana Tambang Batu Gamping di Banggai Kepulauan, Minta Bupati Prioritaskan Pembangunan Berkelanjutan

Moh. Zein Tilaar Soroti Rencana Tambang Batu Gamping di Banggai Kepulauan, Minta Bupati Prioritaskan Pembangunan Berkelanjutan

  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • visibility 39
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Aktivis dan pemerhati pembangunan daerah, Moh. Zein Tilaar, menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait wacana eksploitasi batu gamping di kawasan karst yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari pengembangan sektor investasi di daerah tersebut.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, Moh. Zein Tilaar menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dilandasi oleh sikap penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut Zein Tilaar, rencana aktivitas pertambangan batu gamping dinilai bertentangan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mengusung tema peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.

“Bagaimana mungkin kita menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca, sementara pada saat yang sama membuka peluang bagi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan karst sebagai penyangga ekosistem?” ujar Moh. Zein Tilaar.

Dalam pandangannya, kawasan karst memiliki fungsi ekologis yang sangat penting karena berperan sebagai penyimpan cadangan air alami, penyerap karbon, serta penopang berbagai ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

Zein Tilaar menilai, apabila eksploitasi batu gamping tetap dilaksanakan, maka sejumlah target pembangunan daerah berpotensi mengalami hambatan, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Ia menyoroti target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi bagian dari indikator pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan industri tambang di kawasan karst berpotensi menciptakan kontradiksi antara target pembangunan ekonomi dan komitmen perlindungan lingkungan.

Lebih lanjut, Moh. Zein Tilaar mengemukakan sedikitnya empat sektor prioritas pembangunan daerah yang dinilai dapat terdampak apabila aktivitas pertambangan batu gamping dijalankan.

Pertama, sektor infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih. Ia menjelaskan bahwa kawasan karst berfungsi sebagai reservoir alami yang menyimpan dan mengalirkan air tanah. Kerusakan kawasan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Kedua, sektor kesehatan masyarakat. Menurutnya, aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan polusi debu serta mengganggu kualitas lingkungan yang pada akhirnya dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit saluran pernapasan.

Ketiga, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang justru menjadi fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Zein Tilaar menilai kerusakan kawasan karst dapat memengaruhi ketersediaan air bagi lahan pertanian, meningkatkan risiko sedimentasi di wilayah pesisir yang berdampak pada ekosistem laut, serta mengurangi daya tarik wisata alam yang selama ini menjadi salah satu potensi unggulan Banggai Kepulauan.

Keempat, sektor pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat Banggai Kepulauan memiliki tradisi dan nilai budaya yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap alam dan lingkungan.

“Kearifan lokal masyarakat mengajarkan kita untuk menjaga alam sebagai warisan bersama. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan,” kata Moh. Zein Tilaar.

Meski memahami tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Moh. Zein Tilaar menilai bahwa pertambangan bukan satu-satunya pilihan yang dapat ditempuh untuk memperkuat perekonomian daerah.

Ia menawarkan sejumlah alternatif yang dianggap lebih berkelanjutan, di antaranya pengembangan ekowisata berbasis kawasan karst, penguatan hilirisasi sektor perikanan dan pertanian, serta pemanfaatan berbagai skema insentif ekologis dan pendanaan hijau yang saat ini semakin berkembang di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, kawasan karst Banggai Kepulauan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis geologi dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam.

Selain itu, potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Banggai Kepulauan dinilai lebih strategis untuk dikembangkan melalui industri pengolahan hasil perikanan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Moh. Zein Tilaar berharap Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mempertimbangkan secara matang setiap rencana investasi yang berpotensi memengaruhi kelestarian lingkungan hidup.

Ia mengajak pemerintah untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa harus mengorbankan sumber daya alam yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.

“Kami ingin Banggai Kepulauan maju karena mampu menjaga dan mengelola kekayaan alamnya secara bijaksana, bukan karena mengeksploitasi sumber daya yang suatu saat akan habis. Kemakmuran rakyat harus dapat diwujudkan tanpa harus merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat,” tegas Moh. Zein Tilaar.

Surat terbuka tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang menginginkan agar arah pembangunan Banggai Kepulauan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • H. Sulaeman Husen: Karst Banggai Kepulauan Harus Dilindungi, Bukan Dikorbankan untuk Tambang Batu Gamping

    H. Sulaeman Husen: Karst Banggai Kepulauan Harus Dilindungi, Bukan Dikorbankan untuk Tambang Batu Gamping

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • visibility 162
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Isu penolakan terhadap rencana masuknya tambang batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan semakin masif bergulir di tengah masyarakat pada April 2026. Gelombang penolakan itu juga disuarakan mahasiswa Banggai Kepulauan yang tergabung dalam organisasi IPBK Palu. Mahasiswa IPBK Palu bahkan mengajak seluruh pemuda Banggai Kepulauan yang berada di Kota Palu untuk mengikuti aksi […]

  • Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • visibility 2.762
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Banyak konsumen belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku usaha apabila dirugikan. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika (Untika) Luwuk sekaligus praktisi hukum (advokat), saat memberikan penjelasan […]

  • Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • visibility 1.086
    • 0Komentar

    TINANGKUNG UTARA, tatandak.id — Menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai keluhan warga Desa Lalong terkait pelayanan bidan desa yang dianggap berbelit dan lalai, Kepala Puskesmas Tinangkung Utara, Adrianus S.Kep, memberikan klarifikasi resmi, Sabtu (21/06/2025) kepada tatandak.id Dalam pernyataannya, Kapus menyebut bahwa petugas kesehatan yang dihubungi oleh keluarga pasien bukanlah Bidan Desa Lalong yang bersangkutan. “Petugas kesehatan yang […]

  • TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

    TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • visibility 785
    • 0Komentar

    Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta agar setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami sampaikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut: 📝 Persyaratan Pengaduan Setiap pengaduan yang disampaikan kepada KPK wajib dilengkapi dengan data dan dokumen yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, antara lain: Kronologis kasus yang […]

  • Rusnia Rusnia Subanomo-Nurhayati J. Tokulo Nahkodai KPMI Bangkep Gorontalo, Arah Baru Kepemimpinan Perempuan Dimulai

    Rusnia Rusnia Subanomo-Nurhayati J. Tokulo Nahkodai KPMI Bangkep Gorontalo, Arah Baru Kepemimpinan Perempuan Dimulai

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • visibility 434
    • 0Komentar

    GORONTALO, tatandak.id – Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Banggai Kepulauan Provinsi Gorontalo (KPMI Bangkep Prov. Gorontalo) resmi memasuki babak baru dalam dinamika gerakan mahasiswa. Kepemimpinan organisasi kini diemban oleh Rusnia Rusnia Subanomo sebagai Ketua Umum Formatur dan Nurhayati J. Tokulo sebagai Sekretaris Formatur untuk Periode 2025-2026. Terpilihnya dua figur perempuan ini menandai hadirnya arah kepemimpinan baru yang […]

  • Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

    Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • visibility 242
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan SPBU Totikum di Kabupaten Banggai Kepulauan kian memuncak. Bukan sekadar soal kelangkaan, warga kini mempertanyakan kejelasan distribusi solar subsidi yang dinilai penuh kejanggalan dan menyisakan kemarahan publik. Beragam pertanyaan dan keluhan dilontarkan warga, khususnya mereka yang menggunakan solar untuk pelayanan publik, seperti antar-jemput anak sekolah, dll. Ironisnya, solar […]

error: Content is protected !!
expand_less