Alamsyah P. Palenga: Pakai Data, Jangan Dota, Apalagi Doi dalam Pembangunan Kawasan Industri NEPIE
- calendar_month 30 menit yang lalu
- visibility 33
- comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Pekan lalu, saya dan beberapa kawan pegiat hukum, kebijakan publik dan lingkungan mendiskusikan tentang NEPIE (Neo Energy Parimo Industrial Estate) dalam sebuah workshop yang me-review legalitas dan perizinannya. NEPIE adalah sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah [1] [2].
Dengan luas rencana sekitar 2.500 hektare, NEPIE merupakan agenda industrialisasi berskala besar yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dan bentang alam wilayah tersebut. [3]
Hasil scoping awal menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan kawasan industri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat dugaan persoalan pada aspek legalitas pemanfaatan ruang, penerbitan perizinan, perlindungan lahan pertanian, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip penataan ruang yang menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. [3]
Temuan ini menjadi penting, karena kalau benar terjadi, ini adalah pelanggaran hukum.
Sebagai orang yang awam hukum, saya lalu bertanya, bagaimana kalau serangkaian hukum yang tidak sesuai itu kemudian dibuat menjadi sesuai, apakah masalah selesai?
Apalagi ternyata, sebagai PSN, NEPIE memiliki semacam keistimewaan. PSN memberikan proyek tersebut sejumlah instrumen khusus untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Bahkan, dalam hal tertentu, proyek PSN dapat tetap dilaksanakan meskipun lokasi proyek belum sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
PP 42 tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan PSN dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut. Tapi di regulasi yang sama juga disebutkan bahwa “Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang”. [4]
Mumet kan?
Kita melarang sesuatu yang akan kita lakukan. Kita ingin melakukan sesuatu tapi kita larang. Ini seperti dongeng tentang makam Abunawas. Di pintu bagian depan dipasangi gembok besar, tapi di pagar belakang ada lubang yang menganga lebar sehingga orang leluasa keluar masuk. Ini sebuah kontradiksi yang agak konyol.
Saya tidak paham lebih mendalam, karena (sekali lagi) saya bukan orang hukum. Yang saya paham, kalau kita mempersoalkan ketidak sesuaian antar regulasi, bagaimana kalau regulasi itu lantas “dibuat” menjadi sesuai, menjadi selaras, bukankah masalah selesai?
Olehnya ketika di daulat berbicara mewakili TCI (The Celebes Initiative), saya menyampaikan semacam dissenting opinion, sebuah gagasan mendasar dari perspektif sains, bahwa alam memiliki hukumnya (ketetapan/ keadaan) sendiri yang tidak tunduk pada hukum (aturan) manusia. Hukum manusia tidak bisa begitu saja memaksakan alam agar sesuai dengan kehendak manusia, hanya karena alasan kebutuhan strategis, ataupun strategis nasional, meski itu perintah presiden.
Bentang alam, termasuk bukit-bukit, sebagaimana bentang alam di mana pun di muka bumi ini, tunduk pada hukumnya sendiri, tidak peduli peraturan daerah apa atau aturan apa yang berlaku atasnya. Bahkan, andai wilayah Siniu bukan merupakan wilayah hukum negara manapun, semua itu tidak serta-merta mengubah pola hubungan antar atmosfir, tanah, hutan dan air (physical components).
Konsep kedua adalah bahwa alam bersifat tidak tak terbatas, artinya ia terbatas, bukan tanpa batas. Jumlahnya, kemampuannya, jenisnya, terbatas. Gagasan tentang keterbatasan alam inilah yang membawa kita kepada konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kalau daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar komponen ekosistem secara berkelanjutan. Maka daya tahan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalamnya tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau melampaui baku mutu yang ditetapkan. [5].
Untuk daya dukung dan keberlanjutan sumber air misalnya, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kritis, semisal: dari mana kebutuhan air baku NEPIE akan dipenuhi? berapa kebutuhan air harian dan tahunan pada kapasitas produksi yang direncanakan? bagaimana ketersediaan air pada musim kemarau? apakah pengambilan air berpotensi mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian? bagaimana pengaruh pemanfaatan air terhadap kondisi air tanah dan ekosistem? seberapa besar potensi daur ulang dan penggunaan kembali air proses? apakah air yang ada cukup untuk semua? Bagaimana kalau jawaban atas pertanyaan terakhir ini adalah: tidak cukup. Bagaimana kelanjutan nasib NEPIE? Dihentikan?
Sehingga TCI memandang perlu disusun neraca air kawasan yang terintegrasi dengan neraca air DAS. Perhitungan harus mempertimbangkan variasi musim, debit andalan, kebutuhan ekologis, serta seluruh pengguna air. Ketersediaan air tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan potensi sumber air atau debit sesaat, tetapi harus dibuktikan melalui analisis keberlanjutan pemanfaatannya. Kalau ia pakai air tanah, maka harus membuat neraca air tanah.
Pembelajaran Regional: Konflik Pemanfaatan Air untuk Industri dan Pertanian di Morowali
Pengalaman Morowali pada 2025 menunjukkan potensi konflik pemanfaatan air antara industri dan pertanian. Rencana pembangunan intake dan jaringan pipa air baku PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Sungai Karaopa ditolak petani GAPIT dan masyarakat setempat. Petani menyebut bendung irigasi tersebut memasok sekitar 2.500 hektare lahan di 13 desa di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda. [6]
Pada Mei 2025, CIKASDA Sulawesi Tengah menyatakan tidak menerbitkan rekomendasi teknis pengambilan air yang beredar dan telah meminta pencabutan izin terkait melalui OSS. Selanjutnya, pada Desember 2025, BTIIG menyampaikan rencana pengambilan air bertahap sebesar 1,79 m³/detik. CIKASDA menegaskan perlunya kajian menyeluruh, dengan pengambilan air di bawah bendung dan pembangunan intake setelah bendung agar irigasi masyarakat tidak terganggu. [7], [8]
Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi NEPIE di Kecamatan Siniu. Penetapan sumber dan alokasi air industri harus didahului neraca air yang memperhitungkan ketersediaan musiman, kebutuhan domestik, irigasi, industri, dan aliran ekologis. Kajian juga perlu menguji debit andalan musim kering, keandalan pasokan saat kekeringan, serta dampaknya terhadap pengguna air yang telah ada. [9]
Setelahnya, kita juga masih harus menghitung resiko bencana, termasuk gempa dan likuifaksi. Perlu juga memvalidasi klaim konsep industri hijau yang menjadi jargon utama NEPIE dan beberapa hal lain yang memerlukan pembukitan berdasarkan riset yang jujur. Singkatnya, jika pendekatan atau cara berpikir seperti itu diterapkan, maka pendekatan tersebut disebut evidence-based approach, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bukti data.
Data tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Ia bukan titipan. Data harus menjadi dasar hukum dan pengambilan keputusan.
Tidak boleh ada manipulasi data hanya agar hasil analisis sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Jangan sampai kita hanya mengikuti kepentingan tertentu dan mengabaikan fakta yang sesungguhnya.
Jika pendekatan hukum menggunakan model seperti ini, saya kira masalah akan menjadi subtantif, tidak hanya sampai pada ketidak sesuaian antar regulasi. Ia akan memberikan hukum posisi yang sangat kokoh berbasis data, bukan berbasis dota (keinginan, kaili), apalagi doi (uang).
Referensi
[1] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. 2020.
[2] Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. 2025.
[3] Gifvents, Ismizatil Aliyah Rahman, and Yuniar, “Di Balik Ambisi-Pembangunan Kawasan-Industri Hijau Neo Energy-Parimo Industrial Estate-Parigi Moutong.” Yayasan Komiu, 2026.
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. 2021.
[5] GESAMP, “Environmental Capacity: An Approach to Marine Pollution Prevention,” United Nations Environment Programme (UNEP), Geneva, 1986.
[6] Redaksi, “Gawat, Proyek Pipa Air BTIIG Ancam Pertanian di Morowali,” Brita.id. Accessed: Nov. 19, 2026.
[7] “Audiensi Media Lokal Bersama Dinas CIKASDA Bahas Isu Strategis – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.”
[8] “Pemprov Sulteng Bahas Rencana Pemanfaatan Air Sungai Karaupa oleh BTIG – Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.”
[9] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), World Bank Group, and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “An international framework for eco-industrial parks v2.0,” UNIDO; World Bank Group; GIZ, Washington, DC, International Framework, Jan. 2021.
Profil Penulis:
Alamsyah P. Palenga adalah peneliti pada TCI (The Celebes Initiative).
- Penulis: Alamsyah P. Palenga
- Editor: Tatandak.id
- Sumber: Alamsyah P. Palenga

Saat ini belum ada komentar