Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Dipanggil Penyidik Bukan Berarti Harus Selalu Datang ke Kantor Polisi: Muhammad Saleh Gasin Mengupas Aturan Pemanggilan dan Pemeriksaan dalam KUHAP Terbaru

Dipanggil Penyidik Bukan Berarti Harus Selalu Datang ke Kantor Polisi: Muhammad Saleh Gasin Mengupas Aturan Pemanggilan dan Pemeriksaan dalam KUHAP Terbaru

  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • visibility 1.042
  • comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, khususnya mengenai pemanggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik, menjadi hal penting dalam mewujudkan kesadaran hukum. Tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa ketika menerima panggilan Penyidik, mereka harus selalu datang langsung ke kantor kepolisian tanpa mengetahui bahwa hukum acara pidana juga mengatur mekanisme pemeriksaan dalam kondisi tertentu.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tersangka maupun Saksi. Ketentuan tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 37.

Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., seorang Advokat dan Dosen, menjelaskan bahwa ketiga pasal tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Pemanggilan oleh Penyidik merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dipahami secara benar. Masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat kewajiban untuk memenuhi panggilan, tetapi undang-undang juga memberikan pengaturan mengenai kondisi tertentu yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme berbeda,” jelas Muhammad Saleh Gasin.

Dalam Pasal 28 KUHAP, secara tegas disebutkan bahwa Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik. Apabila mereka tidak datang, Penyidik dapat melakukan pemanggilan sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.

Menurut Muhammad Saleh Gasin, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanggilan Penyidik bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja. Setiap orang yang dipanggil perlu memahami kedudukannya serta memperhatikan panggilan yang diterima.

“Ketika seseorang menerima panggilan dari Penyidik, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Jangan mengabaikannya, apalagi menghindar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan bagian dari kesadaran sebagai warga negara,” ungkapnya.

Namun demikian, KUHAP juga memberikan pengaturan terhadap kondisi ketika Tersangka dan/atau Saksi tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang sah dan patut.

Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa apabila Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberikan alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa apabila Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman yang bersangkutan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan.

Muhammad Saleh Gasin menerangkan bahwa ketentuan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pemeriksaan yang disesuaikan dengan keadaan tertentu. Namun, masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara berhalangan hadir dengan sengaja menghindari pemeriksaan.

“Undang-undang memberikan ruang bagi pemeriksaan di kediaman apabila terdapat alasan yang sah dan patut sehingga seseorang tidak dapat memenuhi panggilan. Akan tetapi, ketentuan ini bukan berarti masyarakat dapat menghindari proses pemeriksaan. Justru, masyarakat harus bersikap kooperatif dan menyampaikan alasan ketidakhadirannya secara jelas kepada Penyidik,” paparnya.

Dengan demikian, alasan ketidakhadiran perlu disampaikan secara patut kepada Penyidik. Masyarakat tidak seharusnya langsung menganggap bahwa ketidakmampuan hadir di kantor Penyidik akan menghentikan proses pemeriksaan.

Persoalan lain yang sering muncul dalam proses penegakan hukum adalah ketika seseorang yang harus dimintai keterangannya tinggal atau berada di luar wilayah hukum Penyidik yang menangani perkara.

Kondisi tersebut telah diatur dalam Pasal 37 KUHAP. Ketentuan ini menyebutkan bahwa apabila Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.

Menurut Muhammad Saleh Gasin, ketentuan ini memberikan mekanisme yang dapat memudahkan pelaksanaan pemeriksaan ketika terdapat perbedaan wilayah hukum antara Penyidik yang menangani perkara dengan tempat tinggal orang yang akan diperiksa.

“Perbedaan wilayah hukum tidak serta-merta menjadi penghalang dilaksanakannya pemeriksaan. Pasal 37 memberikan kemungkinan pelimpahan pemeriksaan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka maupun Saksi. Dengan demikian, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh tanpa harus selalu mengharuskan seseorang datang ke wilayah tempat perkara ditangani,” jelasnya.

Pengaturan ini menjadi penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kabupaten atau provinsi berbeda dengan lokasi penanganan perkara. Masyarakat perlu mengetahui bahwa KUHAP telah menyediakan mekanisme pemeriksaan lintas wilayah melalui pelimpahan kepada Penyidik di wilayah yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Lebih lanjut, Muhammad Saleh Gasin menegaskan bahwa pemahaman terhadap Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 37 KUHAP tidak hanya penting bagi Tersangka dan Saksi, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Menurutnya, pengetahuan mengenai prosedur pemanggilan dan pemeriksaan dapat membantu masyarakat bersikap tepat ketika berhadapan dengan proses hukum. Masyarakat tidak perlu merasa takut secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi secara sadar dalam proses hukum. Memahami hukum bukan hanya kebutuhan orang yang sedang berhadapan dengan perkara pidana, melainkan kebutuhan setiap warga negara,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila masyarakat menerima panggilan Penyidik, sebaiknya memperhatikan identitas pemanggil, maksud pemeriksaan, serta menyampaikan secara jelas apabila terdapat kendala yang menyebabkan tidak dapat hadir sesuai waktu yang ditentukan.

Melalui pemahaman terhadap ketiga ketentuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan dalam KUHAP tidak hanya mengatur kewajiban untuk hadir di hadapan Penyidik, tetapi juga mengakomodasi kondisi tertentu, seperti ketidakhadiran dengan alasan yang sah dan patut maupun perbedaan wilayah hukum.

Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 37 KUHAP memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pemanggilan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan undang-undang.

Pada akhirnya, kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap panggilan aparat penegak hukum, tetapi juga melalui pemahaman terhadap prosedur, hak, dan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara.

Sebagaimana pesan edukasi yang disampaikan Muhammad Saleh Gasin, masyarakat perlu memahami hukum agar tidak salah bersikap ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum. Sebab, hukum bukan hanya untuk diketahui ketika seseorang menghadapi perkara, melainkan untuk dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

error: Content is protected !!
expand_less