Irwanto Diasa: “Bangkep Bukan Krisis Lapangan Kerja, Tapi Krisis Hilirisasi dan Peluang Usaha”

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Isu mengenai krisis lapangan pekerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) belakangan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun, berdasarkan analisis data ketenagakerjaan terbaru, kondisi riil di daerah kepulauan tersebut justru menunjukkan fakta yang berbeda.

Tokoh masyarakat sekaligus narasumber dalam podcast sosial ekonomi daerah, Irwanto Diasa, menilai bahwa Bangkep sebenarnya tidak sedang mengalami krisis lapangan kerja, melainkan menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor produktif dan penciptaan nilai tambah ekonomi masyarakat.

“Kalau melihat data yang ada, Bangkep bukan kekurangan pekerjaan. Yang terjadi adalah mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal, pertanian, nelayan, dan usaha mandiri. Persoalannya ada pada hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal,” ujar Irwanto Diasa.

Berdasarkan proyeksi indikator makro Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Bangkep berada pada kisaran 85 ribu hingga 90 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 66 ribu hingga 68 ribu jiwa masuk dalam kategori angkatan kerja aktif dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 73 hingga 75 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangkep tetap aktif dalam kegiatan ekonomi, meskipun tidak seluruhnya berada pada sektor formal pemerintahan maupun industri besar.

Sektor pertanian, perikanan, dan kelautan masih menjadi tulang punggung utama ekonomi masyarakat dengan daya serap tenaga kerja mencapai 31 ribu hingga 33 ribu jiwa. Masyarakat menggantungkan hidup sebagai petani ubi Banggai, petani kopra, cengkih, hingga nelayan tradisional.

Selain itu, sektor wirausaha mandiri seperti UMKM, pedagang pasar, dan warung kelontong juga menyerap sekitar 15 ribu hingga 17 ribu tenaga kerja lokal.

Sementara sektor jasa, perdagangan, dan transportasi menampung sekitar 12 ribu hingga 14 ribu pekerja, termasuk sopir angkutan, pekerja pelabuhan, tenaga honorer, hingga pekerja konstruksi.

Di sisi lain, sektor formal seperti ASN, TNI, dan Polri hanya mampu menyerap sekitar 4.500 hingga 5.000 tenaga kerja.

Irwanto Diasa menilai rendahnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor formal menjadi ciri khas daerah kepulauan seperti Bangkep.

“Masyarakat Bangkep punya sistem bertahan hidup yang kuat. Ketika tidak bekerja formal, mereka kembali ke kebun, melaut, atau membantu usaha keluarga. Ini yang membuat tingkat pengangguran terbuka kita tetap rendah,” jelasnya.

Bahkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bangkep tercatat hanya berada di kisaran 2,1 hingga 2,8 persen, termasuk salah satu yang terendah di Sulawesi Tengah.

Meski demikian, Irwanto menekankan bahwa pemerintah daerah tetap perlu mendorong revitalisasi sektor produksi dan pengembangan industri berbasis lokal agar potensi ekonomi Bangkep tidak hanya berhenti pada produksi mentah.

“Yang harus diperkuat sekarang adalah inovasi, hilirisasi produk lokal, dan peningkatan kualitas SDM. Kalau itu dilakukan serius, Bangkep bisa menjadi daerah mandiri dengan ekonomi yang jauh lebih kuat,” tutup Irwanto Diasa.