Klaim BBM “Aman” Dipertanyakan, Warga Tuduh Polres Banggai Kepulauan Abaikan Fakta Lapangan

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Pernyataan Polres Banggai Kepulauan yang memastikan stok BBM aman dan distribusi di SPBU sesuai aturan justru memantik kemarahan publik. Warga menilai klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataan pahit yang mereka alami setiap hari di Banggai Kepulauan.

Di tengah pernyataan resmi yang terkesan menenangkan, masyarakat justru menghadapi realitas sebaliknya: BBM cepat habis, sulit diakses, dan diduga tidak didistribusikan secara adil.

“Aman dimana? Setiap kali masuk minyak di SPBU Totikum, dua hari sudah habis. Hari ketiga kami datang, sudah tidak ada. Kenapa tidak bisa bertahan 3-4 hari? Ada apa ini, kalau bukan jerigen yang diutamakan?” ujar seorang warga dengan nada geram.

Pernyataan itu bukan satu-satunya. Kritik warga bahkan menyentuh dugaan keterlibatan oknum aparat dan aparatur negara dalam rantai persoalan distribusi BBM subsidi.

“Persoalan BBM bersubsidi ini sulit terkendali kalau masih ada anggota polisi dan PNS yang justru menjadi pelaku di dalamnya. Padahal mereka seharusnya menjadi pengawas, bukan menjadi contoh buruk bagi masyarakat,” ungkap warga lainnya.

Lebih jauh, masyarakat juga menyoroti dugaan praktik pengisian jerigen tanpa prosedur resmi, yang disebut-sebut tetap dilayani tanpa rekomendasi.

“Tanpa rekomendasi pun SPBU tetap melayani pengisian jerigen, diduga karena ada setoran tambahan,” kata seorang warga, menyinggung praktik yang dinilai merusak keadilan distribusi BBM subsidi.

Kondisi ini memunculkan persepsi kuat di tengah masyarakat bahwa ada jurang antara pernyataan resmi dan realitas lapangan. BBM yang secara administratif disebut “aman”, dalam praktiknya justru tidak tersedia bagi masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan.

Akibatnya, publik mulai mempertanyakan keseriusan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Warga menilai, persoalan ini bukan sekadar soal distribusi, tetapi menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan aturan yang sudah jelas.

“Kalau aturannya jelas dan sanksinya jelas, kenapa pelanggaran masih terus terjadi? Jangan sampai masyarakat menilai aparat tutup mata dan tutup telinga,” tegas seorang warga.

Kemarahan publik kini tidak lagi hanya tertuju pada pengelola SPBU, tetapi juga pada aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan tindakan tegas yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat.

Bagi warga, persoalan BBM subsidi bukan sekadar soal energi, melainkan soal keadilan, integritas, dan keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri. Selama BBM masih sulit diakses oleh masyarakat yang berhak, maka setiap klaim “aman” akan terus dipandang sebagai narasi yang jauh dari kenyataan.