Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Minimnya Kontrol Sosial Di Banggai Kepulauan Dinilai Membuka Ruang Penyimpangan, Muhammad Saleh Gasin Ingatkan Pentingnya Pengawasan Bersama

Minimnya Kontrol Sosial Di Banggai Kepulauan Dinilai Membuka Ruang Penyimpangan, Muhammad Saleh Gasin Ingatkan Pentingnya Pengawasan Bersama

  • calendar_month Sel, 24 Mar 2026
  • visibility 822
  • comment 0 komentar

BANGKEP, tatandak.id – Minimnya kontrol sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya berbagai penyimpangan di tengah masyarakat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh praktisi hukum dan advokat, Muhammad Saleh Gasin, yang selama ini aktif melakukan edukasi hukum serta menerima berbagai aduan masyarakat di Banggai Kepulauan.

Menurutnya, lemahnya fungsi kontrol sosial membuat berbagai persoalan di daerah cenderung tidak terawasi dengan baik.

“Ketika kontrol sosial lemah, maka penyimpangan akan lebih mudah terjadi. Bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena tidak ada yang mengawasi dan berani bersuara,” ujar Muhammad Saleh Gasin.

Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus yang ia temui, masyarakat sebenarnya mengetahui adanya persoalan, namun memilih untuk diam karena merasa tidak memiliki kekuatan atau tidak tahu harus berbuat apa.

“Banyak masyarakat yang datang mengadu kepada saya, mereka tahu ada masalah, tapi takut bersuara. Ini yang menjadi persoalan utama. Kalau semua diam, maka kondisi ini akan terus berulang,” jelasnya.

Muhammad Saleh Gasin juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.

“Pengawasan itu bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat harus berani, tapi juga harus cerdas dan bijak dalam menyampaikan,” tambahnya.

Sebagai advokat yang aktif turun ke desa-desa melalui kegiatan penyuluhan hukum, ia melihat secara langsung masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme hukum.

“Ketika masyarakat tidak paham hukum, mereka cenderung pasif. Padahal dengan pemahaman yang cukup, masyarakat bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga daerah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa keberanian masyarakat untuk bersuara bukan berarti menciptakan konflik, melainkan bagian dari upaya memperbaiki keadaan.

“Bersuara itu bukan melawan, tapi bentuk kepedulian. Justru daerah akan lebih sehat kalau masyarakatnya aktif dan sadar,” tegas Muhammad Saleh Gasin.

Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, konsultasi gratis, hingga membuka ruang aduan, ia terus mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat Banggai Kepulauan.

Ia berharap ke depan masyarakat tidak lagi apatis terhadap kondisi sekitar, tetapi mulai mengambil peran sebagai bagian dari pengawasan sosial yang sehat.

“Kalau kita ingin daerah ini lebih baik, maka kita semua harus terlibat. Tidak bisa hanya berharap dari satu pihak saja,” tutupnya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
    • visibility 3.727
    • 0Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Banyak pertanyaan muncul seputar kewajiban badan hukum perkumpulan atau yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah: apakah mereka wajib mendaftar dan melaporkan keberadaannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012? Mari kita bahas […]

  • Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • visibility 645
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Gaji merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pekerja atau pegawai sebagai imbalan balas jasa atas kinerja yang telah dilakukan, umumnya dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi masalah ketika pembayaran hak tersebut tertunda sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pekerja/pegawai, hal ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten […]

  • Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

    Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

    • calendar_month Sen, 21 Sep 2026
    • visibility 232
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Tahapan “perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kepala Desa” dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Banggai Kepulauan 2026 dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum. Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya tahapan perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan “perbaikan”, apa saja yang dapat diperbaiki, […]

  • Kapolsek Bulagi AKP Arifin T. Utina Ikut Kawal Penyelesaian Polemik Sapi Meselesek, Mediasi Berujung Kesepakatan

    Kapolsek Bulagi AKP Arifin T. Utina Ikut Kawal Penyelesaian Polemik Sapi Meselesek, Mediasi Berujung Kesepakatan

    • calendar_month Ming, 11 Okt 2026
    • visibility 240
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Penyelesaian polemik penyaluran bantuan ternak sapi Kelompok Sinar Kasih di Desa Meselesek, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, menjadi salah satu contoh pentingnya koordinasi berbagai pihak dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam proses tersebut, Kapolsek Bulagi, AKP Arifin T. Utina, turut hadir dan terlibat dalam pertemuan mediasi yang berlangsung di […]

  • IPBK PALU DUKUNG KOMISI III DPRD SULTENG TOLAK TAMBANG BATU GAMPING DI BANGKEP

    IPBK PALU DUKUNG KOMISI III DPRD SULTENG TOLAK TAMBANG BATU GAMPING DI BANGKEP

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • visibility 244
    • 0Komentar

    PALU, tatandak.id – Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik tambang batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum IPBK Palu, Nasrun, sebagai bentuk kepedulian pemuda Banggai Kepulauan terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas […]

  • MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

    MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

    • calendar_month Kam, 17 Sep 2026
    • visibility 164
    • 0Komentar

    POPIDOLON, BANGGAI KEPULAUAN – PemerintahDesa Popidolon bersama masyarakat dan instansi lintassektor secara resmi menetapkan area perlindungan dan pemulihan sumber daya ikan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Inisiatif lokal ini digagasoleh Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi KonservasiRenjala Teluk Kembar (KOMPAK RTK) Desa Popidolonatau KOMPAK Renjala. Pengelolaan wilayah pesisir inidikukuhkan secara […]

error: Content is protected !!
expand_less