Pemdes Tolisetubono Buka Fakta Versinya ke Publik: Jangan Biarkan Opini Menghukum Sebelum Data Diuji

BANGGAI LAUT, Tatandak.id – Pemerintah Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, akhirnya menyampaikan penjelasan lengkap kepada publik terkait polemik pemberitaan yang sebelumnya menuding Kepala Desa dan Sekretaris Desa terlibat dalam dugaan penyimpangan Dana Desa, khususnya pada kegiatan air bersih, ketahanan pangan, dan program lainnya.

Penjelasan ini disampaikan karena pemerintah desa menilai informasi yang sebelumnya beredar telah membentuk opini yang keras di tengah masyarakat, namun tidak sepenuhnya memuat keseluruhan keterangan yang telah mereka berikan. Dalam situasi seperti itu, publik dinilai perlu mendapatkan penjelasan utuh agar tidak tersesat oleh informasi yang terpotong, tidak berimbang, dan kehilangan konteks penting.

Pemerintah Desa Tolisetubono menegaskan bahwa seluruh pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga memastikan bahwa seluruh dokumen penting seperti RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi kegiatan tersedia dan dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang, baik pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Bagi pemerintah desa, penjelasan ini bukan sekadar pembelaan diri, tetapi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Sebab ketika isu yang berkembang sudah menyentuh tuduhan berat, maka masyarakat tidak boleh hanya disuguhi satu sisi narasi. Publik harus tahu apa yang dituduhkan, apa penjelasan resmi pemerintah desa, apa dasar pelaksanaannya, dan bagian mana yang seharusnya diuji oleh audit atau pemeriksaan resmi.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah anggaran Tahun 2024 sebesar Rp125.631.000. Pemerintah Desa Tolisetubono menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Milik Desa yang meliputi mata air, bak penampungan, sumur bor, dan sarana pendukung lainnya.

Menurut pemerintah desa, output kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana air bersih berskala desa berupa pembangunan bak penampungan air dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2,2 meter, dengan nilai kegiatan sebesar Rp125.631.000.

Penjelasan ini disampaikan untuk menegaskan bahwa anggaran tersebut, menurut versi pemerintah desa, bukanlah angka yang berdiri tanpa bentuk atau tanpa realisasi, melainkan dikaitkan dengan pekerjaan dan hasil kegiatan yang disebut jelas.

Selain itu, pemerintah desa juga memberikan penjelasan terkait anggaran Rp16.905.000 yang disebut dalam isu yang beredar sebagai anggaran pipanisasi. Pemerintah desa menyatakan bahwa dana tersebut merupakan SILPA Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Menurut klarifikasi itu, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan 30 batang pipa guna mendukung jaringan dari sumber mata air baru menuju bak penampungan. Dengan demikian, pemerintah desa menegaskan bahwa anggaran itu memiliki dasar asal-usul dan tujuan penggunaan yang jelas.

Pemerintah Desa Tolisetubono juga menjelaskan secara rinci anggaran Tahun 2025 sebesar Rp257.170.200 pada Sub Bidang Kawasan Permukiman. Menurut pemerintah desa, realisasi kegiatan tercatat sebesar Rp257.169.600, dengan rincian sebagai berikut:

• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Milik Desa sebesar Rp94.027.000
• Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp89.345.000
• Tambahan peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dari SILPA Tahun 2024 sebesar Rp9.606.600
• Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah sebesar Rp22.000.000
• Rehabilitasi tanggul pantai sebesar Rp42.191.000

Dengan membuka rincian tersebut, pemerintah desa ingin menunjukkan bahwa angka besar yang disebut dalam polemik sebelumnya tidak hanya terkait air bersih, tetapi terdiri dari beberapa komponen kegiatan yang berbeda.

Pemerintah Desa Tolisetubono juga secara khusus membantah angka yang sebelumnya beredar terkait pemeliharaan sambungan rumah tangga. Jika angka yang disebut adalah Rp88.345.800, maka menurut klarifikasi resmi pemerintah desa, angka yang benar adalah Rp89.345.000.

Dana tersebut, menurut pemerintah desa, digunakan untuk pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga. Koreksi ini dinilai penting karena perbedaan nominal, sekecil apa pun, dapat memengaruhi akurasi informasi dan membentuk persepsi publik yang salah bila tidak diluruskan.

Terkait Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp137.150.800, Pemerintah Desa Tolisetubono menegaskan bahwa dana tersebut merupakan penyertaan modal kepada BUMDes.

Pengelolaannya, menurut pemerintah desa, dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan ini disampaikan untuk membantah anggapan bahwa dana tersebut dikelola secara bebas atau digunakan tanpa mekanisme yang jelas.

Soal Dana PKK sebesar Rp21.000.000, Pemerintah Desa Tolisetubono juga memberikan rincian penggunaannya. Menurut mereka, dana itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan merupakan insentif bagi pengurus PKK Desa, dengan pembagian sebagai berikut:

• Ketua: Rp250.000 per bulan
• Wakil Ketua: Rp150.000 per bulan
• Sekretaris: Rp125.000 per bulan
• Ketua Pokja: Rp75.000 per orang per bulan untuk 4 orang
• Ketua Dasawisma: Rp75.000 per orang per bulan untuk 11 orang

Pemerintah desa menyampaikan rincian ini agar publik mengetahui bahwa anggaran tersebut, menurut versi mereka, memiliki alokasi yang terukur dan tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ruang penyimpangan hanya karena muncul dalam tuduhan yang beredar.

Poin lain yang mendapat perhatian besar adalah soal penggunaan pipa lama. Pemerintah Desa Tolisetubono tidak menutup-nutupi adanya pemanfaatan pipa lama dalam kegiatan air bersih. Namun, mereka menegaskan bahwa penggunaan pipa lama tersebut merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah desa.

Menurut pemerintah desa, keputusan itu diambil sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset yang masih layak digunakan. Pipa tersebut dimanfaatkan untuk penambahan jaringan distribusi atau oporan air dari jaringan induk ke rumah-rumah warga guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pemerintah desa juga menjelaskan bahwa pipa dimaksud berasal dari material kegiatan pembangunan MCK Komunal oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sudah tidak digunakan lagi. Karena masih dianggap layak, material itu kemudian dimanfaatkan kembali secara terbuka, berdasarkan kesepakatan bersama, dan untuk kepentingan masyarakat desa.

Penjelasan ini penting karena dalam opini publik, penggunaan material lama sering langsung dibaca sebagai bukti proyek bermasalah. Sementara menurut pemerintah desa, persoalannya justru berada pada apakah material itu masih layak, apakah penggunaannya disepakati, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

Pemerintah Desa Tolisetubono juga memberikan klarifikasi tambahan terkait isu yang menyebut adanya praktik “peras tenaga rakyat.”

Pemerintah desa menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bukanlah bentuk pemaksaan tenaga masyarakat. Menurut mereka, kegiatan tersebut adalah kerja bakti atau gotong royong yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan itu, menurut pemerintah desa, bersifat sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang agar kegiatan gotong royong desa tidak dipahami sebagai bentuk eksploitasi warga.

Dalam klarifikasi tambahannya, Pemerintah Desa Tolisetubono juga memaparkan latar belakang kegiatan penyediaan air bersih yang dilakukan.

Disebutkan bahwa setelah pelantikan Kepala Desa Tolisetubono, pemerintah desa dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya terkait ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Menurut pemerintah desa, kondisi itu terjadi karena adanya oknum yang memutus jaringan perpipaan dari sumber atau tangkapan air, sehingga distribusi air kepada warga menjadi terganggu.

Penjelasan ini dipandang penting karena memberikan konteks mengapa pemerintah desa kemudian mengambil langkah cepat untuk mencari solusi air bersih. Tanpa konteks ini, publik hanya akan melihat kegiatan di lapangan sebagai pekerjaan teknis biasa, padahal menurut versi pemerintah desa, kegiatan itu lahir dari situasi kebutuhan dasar masyarakat yang sedang terganggu.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Desa Tolisetubono menyatakan telah berinisiatif mencari alternatif sumber mata air baru.

Menurut pemerintah desa, langkah tersebut dilaksanakan secara murni melalui gotong royong bersama masyarakat. Pemerintah desa menekankan bahwa kegiatan itu merupakan ikhtiar bersama untuk mengatasi persoalan air bersih yang mendesak.

Di bagian ini, pemerintah desa ingin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah proyek tertutup atau gerakan sepihak aparat desa, tetapi disebut sebagai upaya bersama yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu bagian paling penting dari klarifikasi tambahan ini adalah penegasan mengenai status pendanaan kegiatan.

Pemerintah Desa Tolisetubono menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran yang tertuang dalam APBDes, melainkan dilaksanakan secara swadaya dan partisipatif oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebutuhan air bersih.

Klarifikasi ini sangat penting karena menyentuh inti persepsi publik. Jika masyarakat sebelumnya menangkap seolah-olah ada pengerahan warga di lapangan sementara anggaran tertentu tetap dicairkan, maka pemerintah desa kini memberikan versi lain: bahwa kegiatan gotong royong yang dimaksud justru merupakan kegiatan swadaya yang tidak dibiayai dari APBDes.

Bagi publik, bagian ini menjadi sangat menentukan untuk memahami bahwa ada perbedaan antara kegiatan yang dibiayai negara dan kegiatan sosial partisipatif yang lahir dari kebutuhan bersama. Perbedaan konteks ini tidak boleh diabaikan jika masyarakat ingin menilai persoalan secara adil.

Selain memaparkan rincian anggaran dan latar belakang kegiatan, Pemerintah Desa Tolisetubono juga menegaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, seperti RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi kegiatan, tersedia dan dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Pemerintah desa juga menyatakan terbuka terhadap proses klarifikasi, audit, maupun pemeriksaan oleh instansi yang berwenang guna memastikan kebenaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara objektif dan profesional.

Sikap terbuka ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan sebagai komitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Dalam penutup klarifikasinya, Pemerintah Desa Tolisetubono mengimbau seluruh pihak, khususnya media massa, agar menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang berimbang, akurat, dan beretika dengan melakukan konfirmasi menyeluruh sebelum mempublikasikan informasi.

Menurut pemerintah desa, langkah itu penting agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak merugikan pihak tertentu. Sebab ketika pemberitaan hanya memuat sisi tuduhan, sementara penjelasan rinci dari pihak yang diberitakan tidak dimuat secara utuh, maka publik berisiko dibentuk oleh kesan, bukan oleh pemahaman yang lengkap.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting yakni bahwa dalam isu publik, apalagi yang menyangkut dana desa dan tuduhan penyimpangan, masyarakat tidak boleh digiring hanya oleh satu narasi yang keras dan meledak-ledak.

Masyarakat memang berhak kritis. Masyarakat juga berhak curiga jika ada kejanggalan. Namun publik sama-sama berhak mengetahui penjelasan resmi dari pihak yang dituduh, termasuk rincian anggaran, dasar kegiatan, latar belakang persoalan, status pendanaan, hingga kesiapan membuka dokumen kepada pihak berwenang.

Karena itu, sampai ada hasil audit, pemeriksaan resmi, atau pembuktian dari lembaga yang berwenang, masyarakat sebaiknya menempatkan persoalan ini secara proporsional. Jangan buru-buru menyimpulkan hanya dari judul yang mengguncang emosi. Yang dibutuhkan publik saat ini adalah kejernihan, kelengkapan data, dan keberanian untuk memahami persoalan secara utuh.

Sebab bila informasi dipotong, konteks dihilangkan, dan penjelasan resmi tidak disampaikan sepenuhnya, maka yang lahir bukan kontrol sosial yang sehat, melainkan kebingungan publik. Dan ketika publik bingung, yang paling mudah menang adalah opini yang paling keras, bukan fakta yang paling lengkap.

Melalui penjelasan ini, Pemerintah Desa Tolisetubono pada dasarnya ingin menyampaikan satu pesan penting kepada masyarakat yakni jangan biarkan penilaian dibentuk hanya oleh tuduhan, lihat juga data, penjelasan, konteks, dan mekanisme pemeriksaan yang sah. Hanya dengan cara itu publik bisa bersikap adil, rasional, dan tidak mudah terseret arus informasi yang belum tentu utuh.