Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » UMUM » Muhammad Saleh Gasin: Putuskan Rantai Kepentingan yang Merusak Tatanan BBM di Bangkep

Muhammad Saleh Gasin: Putuskan Rantai Kepentingan yang Merusak Tatanan BBM di Bangkep

  • calendar_month Sab, 4 Apr 2026
  • visibility 685
  • comment 0 komentar

BANGKEP, tatandak.id – Advokat dan Pemerhati Daerah serta Kepentingan Publik, Muhammad Saleh Gasin menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan pernah benar-benar tertib selama rantai kepentingan dan simpul kepentingan yang selama ini saling menjaga masih dibiarkan hidup. Menurutnya, di situlah letak akar kerusakan yang paling menentukan. Selama simpul-simpul itu tetap dipelihara, penanganan persoalan BBM hanya akan tampak ramai di permukaan, tetapi tidak pernah tuntas karena tidak menyentuh titik yang paling menentukan.

“Kalau benar-benar mau tertib, putuskan dulu rantai kepentingan dan simpul kepentingan yang selama ini saling menjaga. Di situlah akar kerusakannya. Selama simpul itu tetap dipelihara, penanganan hanya akan terlihat ramai di permukaan, tetapi tidak pernah tuntas karena tidak menyentuh titik yang paling menentukan,” kata Muhammad Saleh Gasin.

Ia menilai publik tidak boleh terus-menerus dibuat berada dalam ruang gelap dan dibiarkan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik kusutnya distribusi BBM subsidi di daerah itu. Menurut Muhammad Saleh Gasin, jangan sampai masyarakat justru dipaksa membongkar sendiri rantai kepentingan yang selama ini diduga merusak tatanan distribusi dan pengawasan.

“Jangan biarkan publik terus dibuat penasaran, dan jangan paksa publik membongkar sendiri rantai kepentingan yang selama ini merusak tatanan,” tegasnya.

Lebih jauh, Muhammad Saleh Gasin menyebut bahwa rantai dan simpul kepentingan seperti itulah yang pada akhirnya menutup mata dan menyumbat telinga banyak pihak, sehingga persoalan yang seharusnya bisa ditertibkan justru terus berulang tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar.

“Sebab justru rantai dan simpul kepentingan itulah yang menutup mata, menyumbat telinga, dan membuat semuanya seolah tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mau bertindak. Kalau itu terus dibiarkan, maka yang rusak bukan cuma distribusi BBM, tetapi juga martabat daerah, keadilan bagi rakyat kecil, dan kepercayaan publik kepada semua yang punya kewenangan,” ujar Muhammad Saleh Gasin.

Ia juga menyampaikan seruan moral kepada semua pihak yang merasa bagian dari Banggai Kepulauan agar benar-benar menempatkan kepentingan daerah dan rakyat di atas kepentingan lain yang merusak tata kelola.

“Kalau kalian benar-benar Pau Lipu, sayangi daerah ini dan hentikan simpul itu. Kalau kalian orang luar yang datang ke Bangkep, jangan bawa tabiat nakal ke sini. Jangan jadikan daerah ini ladang permainan,” lanjut Muhammad Saleh Gasin.

Bagi Muhammad Saleh Gasin, persoalan BBM subsidi tidak boleh lagi diperlakukan sebagai masalah kecil yang cukup dijawab dengan rapat, alasan teknis, atau janji penertiban sesaat. Sebab selama simpul kepentingan tidak diputus, yang lahir hanyalah pengulangan masalah, pembiaran, dan kerusakan tatanan yang makin dalam dari waktu ke waktu.

Karena itu, ia menegaskan bahwa keberanian untuk memutus rantai kepentingan adalah syarat paling awal bila semua pihak benar-benar ingin membenahi persoalan BBM di Banggai Kepulauan secara nyata dan bermartabat.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masih Banyak Pemda Keliru, Muhammad Saleh Gasin Tegaskan Ormas Berbadan Hukum Tak Wajib SKT, Cukup Lapor.

    Masih Banyak Pemda Keliru, Muhammad Saleh Gasin Tegaskan Ormas Berbadan Hukum Tak Wajib SKT, Cukup Lapor.

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • visibility 1.794
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Kesalahpahaman dari pemerintah daerah (Pemda) saat menjalankan fungsi administratif mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) masih umum terjadi. Salah satu hal yang paling sering ditemui di lapangan adalah kewajiban Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih diberlakukan kepada ormas yang berbadan hukum, meskipun ketentuan ini tidak berdasar dan mengada-ada jika diselaraskan dengan aturan yang ada. Hal […]

  • Taufik Hidayat E. Lapasang Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum KaMIMo Banggai Periode 2025-2026, Usung Arah Transformasi Organisasi

    Taufik Hidayat E. Lapasang Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum KaMIMo Banggai Periode 2025-2026, Usung Arah Transformasi Organisasi

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
    • visibility 323
    • 0Komentar

    BANGGAI (30 Juni 2026), tatandak.id – Momentum penting tercipta dalam pelaksanaan Seba XVIII KaMIMo Banggai dengan ditetapkannya kepengurusan baru periode 2025-2026. Dalam forum tersebut, Taufik Hidayat E. Lapasang resmi terpilih sebagai Ketua Umum KaMIMo Banggai, didampingi Aulia Abd. Bady sebagai Wakil Ketua Umum (Mide Formature). Terpilihnya Taufik Hidayat E. Lapasang sebagai Ketua Umum KaMIMo Banggai […]

  • Rekomendasi BBM Pertanian di Bangkep Diduga Jadi Celah Pengecer, Dinas Pertanian Akui Mayoritas Pemohon Bukan Petani

    Rekomendasi BBM Pertanian di Bangkep Diduga Jadi Celah Pengecer, Dinas Pertanian Akui Mayoritas Pemohon Bukan Petani

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • visibility 651
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Distribusi BBM bersubsidi sektor pertanian di Banggai Kepulauan makin disorot publik. Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep (17/09/2025), ketika Kepala Dinas Pertanian Sumiati Manompo, SP., MM., secara terbuka mengakui bahwa mayoritas pemohon rekomendasi BBM adalah pengecer, bukan petani pemilik alat dan mesin pertanian (alsintan). “Rata-rata yang mengambil rekomendasi adalah […]

  • Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    Mengapa Gaji ASN Dikbud Banggai Terlambat Cair? Ini Penjelasan Pemkab!

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • visibility 645
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Gaji merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pekerja atau pegawai sebagai imbalan balas jasa atas kinerja yang telah dilakukan, umumnya dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi masalah ketika pembayaran hak tersebut tertunda sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pekerja/pegawai, hal ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten […]

  • Laut Banggai Kian Sulit Menghidupi Nelayan Kecil: Kisah Hasiran dan Ancaman Hilangnya Penghidupan Masyarakat Pesisir

    Laut Banggai Kian Sulit Menghidupi Nelayan Kecil: Kisah Hasiran dan Ancaman Hilangnya Penghidupan Masyarakat Pesisir

    • calendar_month Rab, 4 Nov 2026
    • visibility 243
    • 0Komentar

    TANGKOP (BANGKEP), tatandak.id – Laut yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan hidup kini perlahan kehilangan kemampuannya untuk menghidupi sebagian nelayan kecil di Banggai Kepulauan. Bagi Hasiran, nelayan asal Desa Tangkop, perubahan itu bukan sekadar cerita tentang berkurangnya hasil tangkapan, melainkan kenyataan pahit yang semakin mengancam keberlangsungan hidup keluarganya. Selama bertahun-tahun, Hasiran menggantungkan hidup pada hasil laut. […]

  • POLRES BANGKEP SELIDIKI DUGAAN PENIMBUNAN BBM SUBSIDI DI AMP SAIYONG

    POLRES BANGKEP SELIDIKI DUGAAN PENIMBUNAN BBM SUBSIDI DI AMP SAIYONG

    • calendar_month Sel, 20 Okt 2026
    • visibility 358
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP), KM 6 Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, kini tengah ditangani Polres Banggai Kepulauan melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim. Penyelidikan terhadap dugaan tersebut mulai dilakukan sejak 3 Oktober 2026. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan […]

error: Content is protected !!
expand_less