HUKUM

PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

TATANDAK.ID –  Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai batas kewenangan Kepala Sekolah dan Bendahara, khususnya ketika Kepala Sekolah meminta agar seluruh dana BOS dikuasai atau dipegang sendiri. Secara aturan, Kepala Sekolah memang memiliki tanggung jawab penting […]

PALU, tatandak.id – Ketika sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, perkara tidak serta-merta berhenti pada kemenangan pihak yang menggugat. Tahap berikutnya justru menjadi bagian penting, yakni bagaimana amar putusan tersebut dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi pihak dalam perkara. Persoalan […]

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak kembali menjadi perhatian di perairan Desa Okumel, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain kerusakan ekosistem laut, praktik tersebut disebut telah menimbulkan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat yang berupaya menjaga wilayah pesisir. Rahmat B. Lamuni menyebutkan mengenai kondisi perairan Okumel, menyoroti bahwa persoalan […]

TATANDAK.ID – Tidak semua perbuatan yang dianggap salah dalam masyarakat selalu tercantum secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam kondisi tertentu, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tetap dapat diakui dalam hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan […]

BANGGAI KEPULAUAN, Tatandak.id – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan menutup pabrik tahu dan tempe di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kamis (3/9/2026). Penutupan tersebut merupakan hasil dari rangkaian penanganan yang telah berlangsung sejak adanya pengaduan masyarakat pada Oktober 2025. Persoalan bermula dari laporan masyarakat yang diteruskan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu […]

TATANDAK.ID – Istilah restorative justice atau keadilan restoratif semakin sering terdengar dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, di tengah meningkatnya penerapan mekanisme tersebut, masih muncul anggapan bahwa restorative justice identik dengan pembayaran ganti rugi kepada korban. Padahal, anggapan bahwa setiap restorative justice harus selalu disertai pembayaran sejumlah uang tidak sepenuhnya tepat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 […]

TATANDAK.ID – Sudah menikah, tetapi istri dan anak justru dibiarkan memenuhi kebutuhan hidup sendiri? Jangan buru-buru menganggap persoalan tersebut hanya sebagai konflik rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, ketika seorang suami mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum, bahkan berpotensi menjadi perkara pidana […]

POPIDOLON (BANGKEP), tatandak.id – Ancaman terhadap kelestarian laut dan keselamatan masyarakat pesisir menjadi perhatian serius warga Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ketua KOMPAK Renjala Teluk Kembar, Gusti Farel, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah nyata untuk melindungi wilayah pesisir sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang aktif menjaga laut. Gusti Farel […]

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kali ini, yang menjadi pertanyaan adalah nasib mantan Kepala Desa yang ingin kembali mencalonkan diri, tetapi masih memiliki persoalan terkait penyampaian LPPD. Pertanyaannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yakni apakah mantan Kepala Desa yang belum menyampaikan […]