Irfan Kahar Desak Pemda Bangkep Evaluasi dan Hukum Pihak Lalai dalam Insiden MBG
- calendar_month Rab, 17 Sep 2025
- visibility 347
- comment 0 komentar
SALAKAN, tatandak.id – Insiden keracunan massal ratusan siswa SD hingga SMA di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) akibat makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan tajam. Aktivis Bangkep, Irfan Kahar, mendesak Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang dinilai lalai.
Menurutnya, kasus yang terjadi pada 17 September 2025 itu mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjamin kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
“Ini jelas kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Anak-anak menjadi korban karena pemerintah daerah dan pihak vendor tidak serius memastikan kualitas makanan yang mereka distribusikan. Jangan hanya minta maaf, harus ada tindakan tegas, mulai dari pemutusan kontrak vendor, pencopotan petugas dapur yang tidak profesional, sampai proses hukum jika ditemukan unsur pidana,” tegas Irfan Kahar kepada tatandak.id, Kamis (18/09/2025).
Irfan menambahkan, Bupati Bangkep tidak boleh sekadar membentuk tim investigasi yang hanya bersifat formalitas. “Kalau hanya dibentuk tim lalu hasilnya menguap tanpa tindakan, itu sama saja melindungi kelalaian. Anak-anak yang keracunan itu bukan angka statistik, mereka adalah masa depan daerah ini. Pemda harus bertanggung jawab penuh, termasuk biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan korban,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan adanya indikasi kesengajaan dari pihak vendor maupun petugas dapur yang sengaja mengurangi kualitas bahan makanan demi keuntungan pribadi. “Itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus diproses hukum. Jangan biarkan nyawa dan kesehatan anak-anak dijadikan ajang bisnis kotor,” imbuhnya.
Sementara itu, masyarakat Bangkep juga mulai menyuarakan tuntutan melalui media sosial, mendesak transparansi hasil investigasi serta menolak jika kasus ini hanya selesai dengan permintaan maaf. Desakan agar Pemda melakukan evaluasi besar-besaran terhadap vendor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta petugas dapur MBG semakin menguat.
Program MBG yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap gizi siswa kini justru dipertanyakan kredibilitasnya. Tanpa evaluasi dan langkah nyata, program ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
Saat ini belum ada komentar