Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Muhammad Saleh Gasin Ungkap Hak Korban: Gugatan Ganti Rugi Perdata Bisa Digabung dengan Perkara Pidana

Muhammad Saleh Gasin Ungkap Hak Korban: Gugatan Ganti Rugi Perdata Bisa Digabung dengan Perkara Pidana

  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • visibility 112
  • comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Masyarakat perlu mengetahui bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tidak hanya dapat memperjuangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui mekanisme hukum.

Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebab, proses pemidanaan dan pemulihan kerugian korban merupakan dua hal yang berbeda, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diperiksa secara bersamaan di pengadilan.

Praktisi Hukum dan Akademisi, Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

“Perlu dipahami masyarakat bahwa tuntutan ganti rugi dalam mekanisme ini pada dasarnya merupakan gugatan perdata. Namun, undang-undang memberikan ruang agar gugatan tersebut dapat digabungkan dan diperiksa bersamaan dengan perkara pidana yang berkaitan,” demikian yang disampaikan Muhammad Saleh Gasin.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang atas permintaan pihak yang dirugikan dapat menetapkan penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut.

Artinya, pihak yang mengalami kerugian tidak selalu harus menempuh gugatan perdata secara terpisah. Terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan gugatan ganti rugi diperiksa sekaligus dengan perkara pidana, sepanjang persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi.

Menurut Saleh Gasin, ketentuan ini penting dipahami karena masyarakat sering kali menganggap bahwa ketika perkara pidana telah diproses, persoalan kerugian korban otomatis ikut terselesaikan.

“Pemidanaan bertujuan menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang didakwakan. Sementara itu, gugatan ganti rugi bertujuan memperjuangkan hak pihak yang mengalami kerugian. Keduanya memiliki tujuan hukum yang berbeda, tetapi dapat diperiksa secara bersamaan melalui mekanisme penggabungan perkara,” kata Saleh Gasin.

Meski memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan, penggabungan gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan tanpa memperhatikan tahapan persidangan.

Pasal 189 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan penggabungan gugatan hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Sementara itu, Pasal 189 ayat (3) mengatur bahwa apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan ini berkaitan dengan ketidakhadiran penuntut umum dalam acara pemeriksaan cepat.

Karena itu, pihak yang merasa dirugikan perlu mempersiapkan dokumen dan bukti sejak awal serta memperhatikan batas waktu pengajuan agar tidak kehilangan kesempatan menggunakan mekanisme tersebut.

Saleh Gasin juga mengingatkan bahwa tidak semua kerugian yang dialami seseorang otomatis dapat dimasukkan ke dalam perkara pidana.

Syarat pentingnya adalah kerugian tersebut harus timbul dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, apabila kerugian yang dituntut berasal dari peristiwa atau hubungan hukum yang berbeda dengan perbuatan dalam dakwaan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme penggabungan gugatan.

“Hubungan antara perbuatan yang didakwakan dan kerugian yang dialami harus diperhatikan. Tidak cukup hanya menyatakan mengalami kerugian. Pihak yang mengajukan gugatan juga harus memiliki dasar tuntutan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Saleh Gasin.

Selanjutnya, Pasal 190 KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri akan mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, serta penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Artinya, pengajuan gugatan tidak serta-merta menjamin seluruh tuntutan ganti rugi akan dikabulkan. Hakim tetap harus melakukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang diajukan.

Selain itu, Pasal 192 KUHAP menegaskan bahwa ketentuan mengenai hukum acara perdata tetap berlaku terhadap gugatan ganti rugi sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.

Bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan hak ganti rugi, sejumlah bukti perlu dipersiapkan, antara lain bukti transaksi atau penyerahan uang, kuitansi, perjanjian, dokumen pendukung, percakapan elektronik, identitas para pihak, keterangan saksi, serta perhitungan kerugian yang dialami.

Kelengkapan bukti tersebut penting untuk menjelaskan dasar gugatan sekaligus membuktikan hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan kerugian yang diminta penggantiannya.

Saleh Gasin menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.

“Jangan sampai masyarakat hanya memahami proses pidananya, tetapi tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme hukum untuk memperjuangkan ganti rugi. Karena itu, pemahaman terhadap hak, bukti, dan batas waktu pengajuan menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Pada akhirnya, keberadaan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan pemulihan kerugiannya dalam proses peradilan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan persyaratan, pembuktian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terumbu Karang Rusak, Warisan Nelayan Bubu Kian Terancam

    Terumbu Karang Rusak, Warisan Nelayan Bubu Kian Terancam

    • calendar_month Ming, 2 Agu 2026
    • visibility 181
    • 0Komentar

    BANGKEP (02/08/2026), tatandak.id – Kerusakan terumbu karang yang terus terjadi mengancam keberlangsungan nelayan tradisional pengguna bubu di wilayah pesisir. Menyusutnya habitat ikan akibat degradasi ekosistem laut menyebabkan hasil tangkapan nelayan terus menurun, sekaligus mengancam kelestarian pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bubu merupakan alat tangkap tradisional yang dibuat secara manual dan telah lama digunakan […]

  • BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

    BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • visibility 596
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak – Polemik keterlambatan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena dokter di Puskesmas Totikum Selatan harus bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji, tetapi juga karena alasan yang disampaikan pemerintah daerah dinilai berubah-ubah dan semakin membingungkan. Pada penjelasan awal, Kepala Dinas Kesehatan Bangkep menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran […]

  • DANA PIP SDN INPRES SAMBIUT DISALURKAN, TETAPI ADA SELISIH Rp1,8 JUTA ANTARA DATA TRANSAKSI DAN DOKUMEN SEKOLAH

    DANA PIP SDN INPRES SAMBIUT DISALURKAN, TETAPI ADA SELISIH Rp1,8 JUTA ANTARA DATA TRANSAKSI DAN DOKUMEN SEKOLAH

    • calendar_month Sab, 31 Okt 2026
    • visibility 184
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 10 siswa SDN Inpres Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, akhirnya dilakukan pada Jumat (30/10/2026). Namun, penyaluran tersebut menyisakan pertanyaan setelah ditemukan perbedaan nominal antara data transaksi penarikan dana di BRI Unit Salakan dengan dokumen penyaluran yang ditandatangani Plt. Kepala SDN Inpres Sambiut. Berdasarkan data […]

  • Rekomendasi BBM Pertanian di Bangkep Diduga Jadi Celah Pengecer, Dinas Pertanian Akui Mayoritas Pemohon Bukan Petani

    Rekomendasi BBM Pertanian di Bangkep Diduga Jadi Celah Pengecer, Dinas Pertanian Akui Mayoritas Pemohon Bukan Petani

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • visibility 652
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Distribusi BBM bersubsidi sektor pertanian di Banggai Kepulauan makin disorot publik. Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep (17/09/2025), ketika Kepala Dinas Pertanian Sumiati Manompo, SP., MM., secara terbuka mengakui bahwa mayoritas pemohon rekomendasi BBM adalah pengecer, bukan petani pemilik alat dan mesin pertanian (alsintan). “Rata-rata yang mengambil rekomendasi adalah […]

  • Diduga Hilangkan Sertifikat Jaminan Kredit, Bank Danamon Luwuk Disomasi Kuasa Hukum Husin Rajak dan Nurmin Rahman

    Diduga Hilangkan Sertifikat Jaminan Kredit, Bank Danamon Luwuk Disomasi Kuasa Hukum Husin Rajak dan Nurmin Rahman

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • visibility 697
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Kantor Hukum Tomi Akase, S.H. & Rekan secara resmi melayangkan somasi pertama (Somasi I) kepada Bank Danamon Cabang Luwuk, Sulawesi Tengah, terkait dugaan hilangnya sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1697 atas nama Husin Rajak, yang sebelumnya dijadikan jaminan kredit oleh Nurmin Rahman. Surat somasi tertanggal 10 Oktober 2025 itu ditandatangani langsung oleh […]

  • Kapolsek Pagimana Tegaskan Penindakan BBM Subsidi Diawali Koordinasi dengan Satreskrim Polresta Banggai

    Kapolsek Pagimana Tegaskan Penindakan BBM Subsidi Diawali Koordinasi dengan Satreskrim Polresta Banggai

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2026
    • visibility 142
    • 0Komentar

    PAGIMANA (BANGGAI), tatandak.id – Menanggapi pemberitaan salah satu media online terkait desakan pencopotan Kapolsek Pagimana atas dugaan kebobolan jaringan BBM ilegal, Kapolsek Pagimana IPTU Muh. Alfian Ismail memberikan klarifikasi mengenai langkah penanganan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukumnya. IPTU Alfian menegaskan, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Pagimana pada […]

error: Content is protected !!
expand_less