Muhammad Saleh Gasin Ungkap Hak Korban: Gugatan Ganti Rugi Perdata Bisa Digabung dengan Perkara Pidana
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 112
- comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Masyarakat perlu mengetahui bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tidak hanya dapat memperjuangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui mekanisme hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebab, proses pemidanaan dan pemulihan kerugian korban merupakan dua hal yang berbeda, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diperiksa secara bersamaan di pengadilan.
Praktisi Hukum dan Akademisi, Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.
“Perlu dipahami masyarakat bahwa tuntutan ganti rugi dalam mekanisme ini pada dasarnya merupakan gugatan perdata. Namun, undang-undang memberikan ruang agar gugatan tersebut dapat digabungkan dan diperiksa bersamaan dengan perkara pidana yang berkaitan,” demikian yang disampaikan Muhammad Saleh Gasin.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang atas permintaan pihak yang dirugikan dapat menetapkan penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut.
Artinya, pihak yang mengalami kerugian tidak selalu harus menempuh gugatan perdata secara terpisah. Terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan gugatan ganti rugi diperiksa sekaligus dengan perkara pidana, sepanjang persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi.
Menurut Saleh Gasin, ketentuan ini penting dipahami karena masyarakat sering kali menganggap bahwa ketika perkara pidana telah diproses, persoalan kerugian korban otomatis ikut terselesaikan.
“Pemidanaan bertujuan menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang didakwakan. Sementara itu, gugatan ganti rugi bertujuan memperjuangkan hak pihak yang mengalami kerugian. Keduanya memiliki tujuan hukum yang berbeda, tetapi dapat diperiksa secara bersamaan melalui mekanisme penggabungan perkara,” kata Saleh Gasin.
Meski memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan, penggabungan gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan tanpa memperhatikan tahapan persidangan.
Pasal 189 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan penggabungan gugatan hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
Sementara itu, Pasal 189 ayat (3) mengatur bahwa apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan ini berkaitan dengan ketidakhadiran penuntut umum dalam acara pemeriksaan cepat.
Karena itu, pihak yang merasa dirugikan perlu mempersiapkan dokumen dan bukti sejak awal serta memperhatikan batas waktu pengajuan agar tidak kehilangan kesempatan menggunakan mekanisme tersebut.
Saleh Gasin juga mengingatkan bahwa tidak semua kerugian yang dialami seseorang otomatis dapat dimasukkan ke dalam perkara pidana.
Syarat pentingnya adalah kerugian tersebut harus timbul dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.
Dengan demikian, apabila kerugian yang dituntut berasal dari peristiwa atau hubungan hukum yang berbeda dengan perbuatan dalam dakwaan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme penggabungan gugatan.
“Hubungan antara perbuatan yang didakwakan dan kerugian yang dialami harus diperhatikan. Tidak cukup hanya menyatakan mengalami kerugian. Pihak yang mengajukan gugatan juga harus memiliki dasar tuntutan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Saleh Gasin.
Selanjutnya, Pasal 190 KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri akan mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, serta penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
Artinya, pengajuan gugatan tidak serta-merta menjamin seluruh tuntutan ganti rugi akan dikabulkan. Hakim tetap harus melakukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang diajukan.
Selain itu, Pasal 192 KUHAP menegaskan bahwa ketentuan mengenai hukum acara perdata tetap berlaku terhadap gugatan ganti rugi sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.
Bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan hak ganti rugi, sejumlah bukti perlu dipersiapkan, antara lain bukti transaksi atau penyerahan uang, kuitansi, perjanjian, dokumen pendukung, percakapan elektronik, identitas para pihak, keterangan saksi, serta perhitungan kerugian yang dialami.
Kelengkapan bukti tersebut penting untuk menjelaskan dasar gugatan sekaligus membuktikan hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan kerugian yang diminta penggantiannya.
Saleh Gasin menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
“Jangan sampai masyarakat hanya memahami proses pidananya, tetapi tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme hukum untuk memperjuangkan ganti rugi. Karena itu, pemahaman terhadap hak, bukti, dan batas waktu pengajuan menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.
Pada akhirnya, keberadaan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan pemulihan kerugiannya dalam proses peradilan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan persyaratan, pembuktian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
- Sumber: Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H.

Saat ini belum ada komentar