Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Alamsyah P. Palenga: Pembangunan NEPIE Harus Berbasis Data, Bukan Kepentingan

Alamsyah P. Palenga: Pembangunan NEPIE Harus Berbasis Data, Bukan Kepentingan

  • calendar_month 42 menit yang lalu
  • visibility 17
  • comment 0 komentar

PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Rencana pembangunan Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, perlu dikaji secara mendalam dengan mengedepankan data dan bukti ilmiah. Pembangunan kawasan industri berskala besar tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan investasi maupun statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pandangan tersebut disampaikan Alamsyah P. Palenga, peneliti The Celebes Initiative (TCI), setelah mengikuti diskusi bersama sejumlah pegiat hukum, kebijakan publik, dan lingkungan dalam sebuah workshop yang membahas legalitas serta perizinan NEPIE.

Menurut Alamsyah, NEPIE merupakan proyek strategis yang direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Namun, dengan luas kawasan sekitar 2.500 hektare, proyek tersebut juga berpotensi mengubah struktur ekonomi sekaligus bentang alam di wilayah Siniu.

Ia mengungkapkan, hasil penelusuran awal atau scoping menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan kawasan industri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, terdapat dugaan persoalan terkait legalitas pemanfaatan ruang, penerbitan perizinan, perlindungan lahan pertanian, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penataan ruang yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.

“Kalau benar terjadi, ini merupakan pelanggaran hukum,” demikian salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut.

Namun, Alamsyah mempertanyakan lebih jauh apakah persoalan akan otomatis selesai apabila regulasi yang sebelumnya tidak sesuai kemudian diubah atau diselaraskan agar sesuai dengan rencana pembangunan.

Menurutnya, persoalan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian ant peraturan perundang-undangan. Ada aspek yang jauh lebih mendasar, yakni hukum alam dan keterbatasan daya dukung lingkungan.

Alamsyah menjelaskan, status NEPIE sebagai Proyek Strategis Nasional memang memberikan sejumlah instrumen khusus untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Bahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, proyek strategis nasional tetap dapat dilaksanakan meskipun lokasinya belum sesuai dengan rencana tata ruang, sepanjang telah memperoleh rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Ketentuan tersebut, menurutnya, menghadirkan kontradiksi yang perlu dicermati secara kritis.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti kisah makam Abunawas: pintu depan dipasangi gembok besar, tetapi pagar belakang justru memiliki lubang lebar yang memungkinkan orang keluar masuk dengan leluasa.

Bagi Alamsyah, persoalan ini menunjukkan bahwa kesesuaian regulasi saja belum cukup untuk menjamin pembangunan berjalan secara benar dan berkelanjutan.

Ketika mewakili TCI dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan pandangan berbeda atau dissenting opinion dari perspektif sains. Menurutnya, alam memiliki hukum atau ketetapannya sendiri yang tidak tunduk pada hukum buatan manusia.

Hukum manusia tidak bisa begitu saja memaksakan alam agar mengikuti kehendak manusia hanya karena adanya kebutuhan strategis, termasuk kepentingan strategis nasional, sekalipun proyek tersebut merupakan perintah presiden.

Bentang alam, bukit, tanah, hutan, atmosfer, dan air memiliki keterkaitan ekologis yang tetap berjalan berdasarkan hukum alam. Perubahan peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah tidak serta-merta mengubah hubungan antarkomponen fisik tersebut.

Alamsyah juga menekankan bahwa alam memiliki keterbatasan. Jumlah, kapasitas, dan kemampuannya tidak tidak terbatas. Prinsip inilah yang mendasari pentingnya memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

Sementara itu, daya tampung berkaitan dengan kemampuan lingkungan menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau melampaui baku mutu yang ditetapkan.

Salah satu persoalan penting yang perlu dijawab sebelum pembangunan NEPIE dilaksanakan adalah ketersediaan sumber air.

Alamsyah mempertanyakan dari mana kebutuhan air baku kawasan industri tersebut akan dipenuhi, berapa kebutuhan air harian dan tahunan berdasarkan kapasitas produksi yang direncanakan, serta bagaimana ketersediaannya pada musim kemarau.

Selain itu, perlu dipastikan apakah pengambilan air untuk kebutuhan industri berpotensi mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Dampak pemanfaatan air terhadap kondisi air tanah dan ekosistem juga harus diperhitungkan, termasuk potensi daur ulang dan penggunaan kembali air dalam proses industri.

Menurutnya, pertanyaan paling mendasar adalah apakah sumber daya air yang tersedia benar-benar cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mencukupi, maka kelanjutan proyek harus dipertimbangkan kembali.

Karena itu, TCI memandang perlu adanya penyusunan neraca air kawasan yang terintegrasi dengan neraca air daerah aliran sungai (DAS).

Perhitungan tersebut harus mempertimbangkan variasi musim, debit andalan, kebutuhan ekologis, serta seluruh pengguna air. Ketersediaan air tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan potensi sumber air atau debit sesaat, tetapi harus dibuktikan melalui analisis keberlanjutan pemanfaatannya.

Jika kebutuhan industri menggunakan air tanah, maka neraca air tanah juga harus disusun.

Alamsyah turut mengingatkan pengalaman di Kabupaten Morowali pada 2025 yang menunjukkan adanya potensi konflik pemanfaatan air antara kepentingan industri dan pertanian.

Saat itu, rencana pembangunan intake dan jaringan pipa air baku PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Sungai Karaopa mendapat penolakan dari petani GAPIT dan masyarakat setempat.

Para petani menyebut bendung irigasi tersebut memasok kebutuhan air sekitar 2.500 hektare lahan pertanian yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.

Pada Mei 2025, CIKASDA Sulawesi Tengah menyatakan tidak menerbitkan rekomendasi teknis pengambilan air yang beredar dan telah meminta pencabutan izin terkait melalui sistem OSS.

Selanjutnya, pada Desember 2025, BTIIG menyampaikan rencana pengambilan air secara bertahap sebesar 1,79 meter kubik per detik.

Menanggapi rencana tersebut, CIKASDA menegaskan perlunya kajian menyeluruh. Pengambilan air harus dilakukan di bawah bendung, sedangkan pembangunan intake ditempatkan setelah bendung agar kebutuhan irigasi masyarakat tidak terganggu.

Pengalaman tersebut, menurut Alamsyah, harus menjadi pembelajaran penting bagi rencana pembangunan NEPIE di Kecamatan Siniu.

Penetapan sumber dan alokasi air untuk industri harus didahului dengan penyusunan neraca air yang memperhitungkan ketersediaan air secara musiman, kebutuhan domestik, irigasi, industri, dan aliran ekologis.

Kajian juga perlu menguji debit andalan pada musim kering, keandalan pasokan saat terjadi kekeringan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pengguna air yang sudah ada.

Selain persoalan tata ruang dan sumber daya air, Alamsyah menilai masih terdapat sejumlah aspek lain yang perlu dikaji secara serius sebelum pembangunan NEPIE dilaksanakan.

Di antaranya adalah risiko bencana, termasuk gempa bumi dan likuifaksi.

Klaim mengenai konsep industri hijau yang menjadi salah satu jargon utama NEPIE juga perlu divalidasi melalui penelitian dan pembuktian yang objektif.

Menurutnya, seluruh aspek tersebut membutuhkan riset yang jujur dan tidak boleh hanya menjadi pelengkap dokumen perencanaan.

Pendekatan yang demikian disebut sebagai evidence-based approach, yaitu pendekatan yang menjadikan bukti dan data sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan maupun mengambil keputusan.

Alamsyah menegaskan bahwa data tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi demi memenuhi keinginan pihak tertentu.

Data bukan titipan dan tidak boleh diarahkan agar menghasilkan kesimpulan sesuai kepentingan pihak yang berkepentingan.

Sebaliknya, data harus menjadi landasan dalam penyusunan hukum, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, Alamsyah menilai persoalan pembangunan NEPIE seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian ant peraturan.

Lebih dari itu, seluruh keputusan harus didasarkan pada kondisi faktual, kemampuan lingkungan, dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pendekatan hukum yang berbasis data akan menempatkan hukum pada posisi yang lebih kokoh karena dibangun berdasarkan fakta, bukan semata-mata kepentingan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan terhadap pentingnya menjaga integritas data dalam setiap proses pembangunan.

Sebagaimana judul gagasan yang disampaikannya, “Pakai Data, Jangan Dota, Apalagi Doi.”

Sebuah kritik sekaligus pengingat bahwa pembangunan, termasuk proyek berstatus strategis nasional, harus tetap tunduk pada fakta ilmiah dan keterbatasan alam.

Sebab, pembangunan yang benar bukan sekadar pembangunan yang dapat disesuaikan dengan regulasi, melainkan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

error: Content is protected !!
expand_less