Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EDUKASI » Muhammad Saleh Gasin: Diskresi Pejabat Bukan Tiket Bebas Melanggar Hukum

Muhammad Saleh Gasin: Diskresi Pejabat Bukan Tiket Bebas Melanggar Hukum

  • calendar_month Jum, 21 Agu 2026
  • visibility 345
  • comment 0 komentar

TATANDAK.ID – Pemahaman mengenai kewenangan diskresi pejabat pemerintahan perlu terus diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat ruang kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik. Diskresi bukanlah bentuk kebebasan mutlak bagi pejabat untuk bertindak sesuka hati, melainkan instrumen hukum yang memiliki batas, tujuan, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., Advokat dan Dosen, dalam pandangannya mengenai pentingnya memahami batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, dalam negara hukum, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan selalu memiliki batas. Termasuk kewenangan diskresi yang diberikan agar pemerintahan tetap dapat berjalan ketika menghadapi persoalan konkret yang belum sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Diskresi bukan tiket bebas bagi pejabat untuk keluar dari aturan hukum. Diskresi adalah ruang bertindak yang diberikan hukum agar pemerintahan tidak mengalami kebuntuan, tetapi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat diuji secara hukum,” ujar Muhammad Saleh Gasin.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi dipahami sebagai keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan. 

Muhammad Saleh Gasin menjelaskan bahwa tujuan utama diskresi bukan untuk memperluas kekuasaan pejabat, melainkan memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan dan kepentingan umum tetap terlindungi.

“Ketika terjadi keadaan yang membutuhkan tindakan cepat sementara aturan belum memberikan solusi yang jelas, pejabat dapat menggunakan diskresi. Tetapi keputusan tersebut harus memiliki alasan yang objektif dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perubahan ketentuan mengenai syarat penggunaan diskresi setelah adanya Pasal 175 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan.

Setelah perubahan tersebut, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

  1. sesuai dengan tujuan diskresi;
  2. sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  3. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  4. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
  5. dilakukan dengan iktikad baik. 

Menurut Muhammad Saleh Gasin, perubahan tersebut harus dipahami secara hati-hati.

“Perubahan Pasal 24 memang memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pejabat dalam mengambil keputusan. Namun fleksibilitas itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Justru semakin besar ruang diskresi, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, alasan yang objektif, dan akuntabilitas pejabat,” katanya.

Muhammad Saleh Gasin menegaskan bahwa batas paling penting dalam memahami diskresi adalah membedakan antara situasi yang belum memiliki kepastian hukum dengan situasi yang hukumnya sudah jelas.

“Diskresi digunakan ketika pejabat menghadapi persoalan yang belum mendapatkan jawaban yang memadai dari aturan. Tetapi apabila hukum sudah jelas mengatur suatu kewajiban, maka pejabat tidak dapat menggunakan diskresi sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, termasuk dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Putusan pengadilan yang sudah inkracht bukan lagi wilayah pilihan kebijakan. Itu sudah menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan,” ujarnya.

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah serta mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, Muhammad Saleh Gasin menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah.

Menurutnya, setiap keputusan pejabat publik dapat berdampak terhadap hak masyarakat, sehingga penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor prinsip pemerintahan yang baik.

“Publik harus memahami bahwa pejabat memang diberikan ruang untuk mengambil keputusan, tetapi ruang itu bukan ruang tanpa pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui dasar, alasan, dan tujuan dari suatu keputusan pemerintahan yang berdampak kepada kepentingan mereka,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan keberanian pejabat dalam mengambil keputusan, tetapi keberanian tersebut harus berjalan bersama dengan prinsip hukum.

“Pejabat yang baik bukan pejabat yang tidak pernah mengambil risiko keputusan, tetapi pejabat yang mampu mengambil keputusan dengan dasar hukum yang jelas, alasan yang objektif, dan siap mempertanggungjawabkan akibat hukumnya,” pungkas Muhammad Saleh Gasin.

_____

“Diskresi adalah instrumen untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan, bukan alat untuk menghindari atau melanggar hukum. Kewenangan tanpa batas akan melahirkan penyalahgunaan, tetapi kewenangan yang dikendalikan oleh hukum akan menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab.” – Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H.

 

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

    Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • visibility 330
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan SPBU Totikum di Kabupaten Banggai Kepulauan kian memuncak. Bukan sekadar soal kelangkaan, warga kini mempertanyakan kejelasan distribusi solar subsidi yang dinilai penuh kejanggalan dan menyisakan kemarahan publik. Beragam pertanyaan dan keluhan dilontarkan warga, khususnya mereka yang menggunakan solar untuk pelayanan publik, seperti antar-jemput anak sekolah, dll. Ironisnya, solar […]

  • Moh. Naim Muttaqin: Jangan Biasakan Rakyat Menghirup Asap, Sementara Negara Terus Berbicara tentang Penanganan

    Moh. Naim Muttaqin: Jangan Biasakan Rakyat Menghirup Asap, Sementara Negara Terus Berbicara tentang Penanganan

    • calendar_month Sel, 20 Okt 2026
    • visibility 136
    • 0Komentar

    PALU, SULAWESI TENGAH, tatandak.id – Aktivis Mahasiswa Muhammadiyah Kota Palu, Moh. Naim Muttaqin, melontarkan kritik keras terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang kembali menimbulkan keresahan masyarakat. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak boleh terus diperlakukan sebagai peristiwa rutin tahunan yang baru mendapatkan perhatian besar ketika api meluas, udara memburuk, aktivitas masyarakat […]

  • Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

    Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

    • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
    • visibility 167
    • 0Komentar

    PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

  • APBDes Perubahan 2026 Desa Tolisetubono Fokus Atasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih

    APBDes Perubahan 2026 Desa Tolisetubono Fokus Atasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih

    • calendar_month Sel, 29 Sep 2026
    • visibility 115
    • 0Komentar

    TOLISETUBONO (23 September 2026), tatandak.id – Menghadapi kondisi kekeringan yang berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih, Pemerintah Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, menetapkan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan keadaan darurat akibat krisis air. Penetapan APBDes Perubahan tersebut menjadi langkah Pemerintah Desa Tolisetubono untuk menyesuaikan program dan […]

  • Malam Berdarah di Totikum (Bangkep), Seorang Perempuan Diduga Dibacok Suaminya Sendiri

    Malam Berdarah di Totikum (Bangkep), Seorang Perempuan Diduga Dibacok Suaminya Sendiri

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • visibility 8.003
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Peristiwa kekerasan yang diduga terjadi dalam rumah tangga menggegerkan warga Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tatandak.id, seorang perempuan berinisial R diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial D. Saat dilarikan ke […]

  • Muhammad Saleh Gasin: Integritas adalah Benteng Pertama Melawan Korupsi

    Muhammad Saleh Gasin: Integritas adalah Benteng Pertama Melawan Korupsi

    • calendar_month Ming, 12 Apr 2026
    • visibility 385
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Korupsi sering dibicarakan setelah semuanya terlambat. Setelah kasus mencuat, setelah angka kerugian disebut, setelah nama-nama terseret ke ruang publik. Padahal, korupsi tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, dari kebiasaan kecil yang dibiarkan, dari kejujuran yang mulai longgar, dari amanah yang tidak lagi dijaga sebagaimana mestinya. Di situlah Muhammad Saleh Gasin, S.H., […]

error: Content is protected !!
expand_less