Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » KESEHATAN » Kabid Advokasi KaMIMo Banggai Abdi Soroti Dugaan Keracunan MBG di Totikum Selatan: Jangan Korbankan Keselamatan Anak

Kabid Advokasi KaMIMo Banggai Abdi Soroti Dugaan Keracunan MBG di Totikum Selatan: Jangan Korbankan Keselamatan Anak

  • calendar_month Jum, 21 Agu 2026
  • visibility 152
  • comment 0 komentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 20 Agustus 2026, tersebut mendapat sorotan serius dari Abdi, Kepala Bidang (Kabid) Advokasi KaMIMo Banggai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 51 orang dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kanali, wilayah Kecamatan Totikum Selatan.

Korban terdiri dari 47 orang dari SDN Mata, satu orang dari SDN Kanali, satu orang dari SD Muhammadiyah PLY, satu ibu menyusui, serta satu balita berusia lebih dari tiga tahun.

Kejadian tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan hingga standar keamanan pangan yang diterapkan dalam penyediaan menu MBG.

Abdi, Kabid Advokasi KaMIMo Banggai, menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, dugaan keracunan terkait MBG disebut telah terjadi dua kali di wilayah Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan secara serius.

“Kejadian ini jangan dianggap sepele. Sudah dua kali terjadi keracunan MBG di wilayah Banggai Kepulauan. Padahal Banggai Kepulauan merupakan wilayah yang relatif mudah mendapatkan sumber bahan makanan yang masih segar dan higienis. Timbul pertanyaan, ada apa di balik semua itu?” tegas Abdi.

Ia meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan MBG untuk benar-benar memperhatikan kualitas bahan pangan yang digunakan. Menurut Abdi, kepentingan ekonomi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat, terutama anak-anak.

“Jangan mencari keuntungan besar dengan mengorbankan keselamatan dan kesehatan generasi penerus bangsa. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan mutu dan kualitas makanan serta standar keamanan pangan,” ujarnya.

Abdi juga menilai kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang melayani wilayah Totikum Selatan. Pengawasan, menurutnya, perlu dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku, kondisi dan kesegaran bahan makanan, proses penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

Ia berharap instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Hasil pemeriksaan dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

Program MBG pada dasarnya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, Abdi menegaskan pelaksanaannya harus mengedepankan kualitas, kebersihan, keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti keluhan yang dialami para korban masih perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan medis, laboratorium, dan keterangan resmi instansi berwenang. Karena itu, dugaan mengenai kualitas bahan makanan belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti sebelum hasil pemeriksaan tersebut tersedia.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
    • visibility 3.541
    • 0Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Banyak pertanyaan muncul seputar kewajiban badan hukum perkumpulan atau yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah: apakah mereka wajib mendaftar dan melaporkan keberadaannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012? Mari kita bahas […]

  • Ketua Fraksi PKB Bangkep Nyatakan Dukungan Pribadi untuk Tambang Gamping, PKB Bangkep Tegur Keras dan Tegaskan Fraksi Tetap Tolak

    Ketua Fraksi PKB Bangkep Nyatakan Dukungan Pribadi untuk Tambang Gamping, PKB Bangkep Tegur Keras dan Tegaskan Fraksi Tetap Tolak

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
    • visibility 152
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan klarifikasi terkait polemik perbedaan sikap mengenai rencana masuknya tambang batu gamping di Banggai Kepulauan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan Uturinius Gunawan, Ketua Fraksi PKB DPRD Banggai Kepulauan, yang sebelumnya menyatakan secara pribadi mendukung kehadiran investasi tambang batu gamping di daerah tersebut, sebagainana […]

  • SPBU Buko Bantah Kelangkaan BBM, Akui Ada Pemangkasan Kuota Pertalite

    SPBU Buko Bantah Kelangkaan BBM, Akui Ada Pemangkasan Kuota Pertalite

    • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
    • visibility 687
    • 0Komentar

    BUKO, tatandak.id – Polemik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali mencuat. Kali ini, sorotan publik tertuju pada SPBU Buko di Desa Labasiano. Pasalnya, dalam rapat yang digelar Pemerintah Daerah pada Rabu (17/09/2025) membahas polemik BBM, SPBU Buko menjadi satu-satunya SPBU yang tidak mengirimkan perwakilannya. Selain itu, masyarakat setempat juga mengeluhkan kelangkaan […]

  • Laut Banggai Kepulauan Dibom Setiap Hari, Irwanto Diasa: Hukum Sedang Dipermalukan

    Laut Banggai Kepulauan Dibom Setiap Hari, Irwanto Diasa: Hukum Sedang Dipermalukan

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
    • visibility 414
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Dentuman bom ikan kini bukan lagi peristiwa sesekali di perairan Banggai Kepulauan. Di kawasan konservasi laut yang seharusnya steril dari aktivitas destruktif, ledakan justru terjadi berulang dan nyaris setiap hari. Fenomena ini menandai kondisi darurat kejahatan lingkungan yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik alasan keterbatasan pengawasan. Data rekaman teknologi pemantau bawah […]

  • Banggai Kepulauan Tidak Bisa Terus Diam, Muhammad Saleh Gasin Ajak Warga Lebih Sadar dan Berani

    Banggai Kepulauan Tidak Bisa Terus Diam, Muhammad Saleh Gasin Ajak Warga Lebih Sadar dan Berani

    • calendar_month Sel, 24 Mar 2026
    • visibility 981
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Banggai Kepulauan tidak bisa terus berada dalam kondisi diam di tengah berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kesadaran dan keberanian warga dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan yang lebih baik di daerah. Hal tersebut disampaikan oleh praktisi hukum atau advokat, Muhammad Saleh Gasin, yang selama ini aktif melakukan edukasi hukum serta […]

  • Idhar Hasan Somasi Polres Banggai: Penanganan Kasus Kekerasan Anak Dinilai Lalai dan Tidak Profesional

    Idhar Hasan Somasi Polres Banggai: Penanganan Kasus Kekerasan Anak Dinilai Lalai dan Tidak Profesional

    • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
    • visibility 1.664
    • 1Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Polres Banggai resmi disomasi oleh pihak pelapor dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Somasi ini dilayangkan karena penanganan perkara dinilai tidak profesional, lamban, serta abai terhadap kewajiban hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kasus yang disorot merupakan perkara tindak pidana kejahatan perlindungan anak dengan korban berinisial MA, warga Kelurahan […]

error: Content is protected !!
expand_less