Kasasi Ditolak, Perkara PPPK Bangkep Resmi Inkracht: Siapa Aktor Lain yang Belum Tersentuh?

BANGKEP, tatandak.id – Babak hukum perkara pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan resmi berakhir. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada perkara tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palu kini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kasasi diketahui diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 13 Februari 2026, setelah Pengadilan Tinggi Palu memperberat hukuman terhadap seluruh terdakwa. Setelah melalui proses pemeriksaan selama kurang lebih empat bulan, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi.

Secara hukum, putusan kasasi Mahkamah Agung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dijatuhkan. Dengan demikian, putusan yang berlaku dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi Palu.

Dalam putusan banding tersebut, terdakwa FS dijatuhi pidana 5 bulan penjara yang wajib dijalani, setelah sebelumnya hanya memperoleh pidana bersyarat selama 4 bulan pada tingkat pertama. Sementara itu, terdakwa MPEJ dan MAP, yang sebelumnya divonis 3 bulan 18 hari penjara, masing-masing diperberat menjadi 5 bulan penjara.

Berakhirnya proses kasasi menandai tuntasnya proses peradilan terhadap ketiga terdakwa. Namun, bagi sebagian masyarakat, perkara ini dinilai belum sepenuhnya selesai.

Sorotan kini bergeser kepada pertanyaan yang sejak awal mengemuka: siapa pihak yang membuat, menerbitkan, atau memfasilitasi dokumen yang kemudian dinyatakan palsu tersebut?

Publik menilai penggunaan dokumen palsu dalam proses seleksi aparatur negara tidak mungkin berdiri sendiri. Dokumen tersebut harus melalui proses pembuatan, pengesahan, hingga digunakan dalam tahapan administrasi seleksi. Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak yang menggunakan dokumen, tetapi juga menelusuri pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

Pengusutan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dipandang penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen aparatur sipil negara. Penegakan hukum yang menyeluruh dinilai akan memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terjadi pada seleksi berikutnya.

Di sisi lain, perhatian juga kembali mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan pidana, pemerintah daerah kini memiliki kepastian hukum sebagai dasar untuk menindaklanjuti aspek administratif sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Publik berharap evaluasi terhadap proses seleksi, pemeriksaan internal, serta langkah-langkah pembenahan tata kelola kepegawaian dapat segera dilakukan guna menjaga integritas penyelenggaraan rekrutmen aparatur negara.

Perkara PPPK Banggai Kepulauan akhirnya memang telah inkracht, namun bagi masyarakat, masih tersisa satu harapan besar: apabila terdapat bukti yang memadai, penegakan hukum hendaknya mampu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan secara utuh, sehingga tidak hanya berhenti pada pengguna dokumen, melainkan juga menjangkau pihak-pihak yang diduga berperan dalam lahirnya dokumen yang dinyatakan palsu tersebut.