Nata Riko Wijaya: Indeks Desa Jadi Kunci Akurasi Data dan Pembangunan Desa yang Tepat Sasaran

TATANDAK.ID – Pembangunan desa tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi, kebiasaan program tahunan, atau sekadar mengejar penyerapan anggaran. Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan, Indeks Desa hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pegiat Desa sekaligus Pendamping Desa, Nata Riko Wijaya, yang menegaskan bahwa Indeks Desa menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis data (evidence-based planning).

“Pertanyaan mendasar dalam pembangunan desa selalu sama, yakni dari mana kita harus memulai. Jawabannya adalah dari data yang akurat. Indeks Desa memberikan gambaran kondisi riil desa sehingga pembangunan tidak lagi berjalan berdasarkan asumsi,” ujar Nata Riko Wijaya.

Menurutnya, hadirnya regulasi terbaru mengenai tata kelola desa dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026, seperti Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 serta penguatan sistem data tunggal melalui PP Nomor 16 Tahun 2026, semakin mempertegas bahwa setiap perencanaan dan alokasi anggaran harus mengacu pada rekomendasi data Indeks Desa yang akurat.

Bagi para pegiat dan pendamping desa yang setiap hari mendampingi pemerintah desa di lapangan, lanjut Nata, Indeks Desa bukan sekadar pelengkap administrasi. Instrumen tersebut menjadi terobosan yang mampu memastikan pembangunan desa berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Nata menjelaskan, masih banyak pembangunan yang kurang memberikan manfaat optimal karena sejak awal tidak didasarkan pada data yang valid. Akibatnya, fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026, kondisi desa dipotret secara menyeluruh melalui enam dimensi utama, yakni layanan dasar, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

“Indeks Desa ibarat pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari situ kita mengetahui sektor mana yang sudah baik dan sektor mana yang masih memerlukan perhatian serius,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pendataan yang dilakukan secara objektif melalui legalitas Surat Keputusan (SK) Pendataan Indeks Desa serta pendampingan yang baik akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga mampu meminimalkan subjektivitas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan memastikan seluruh kebutuhan prioritas desa terakomodasi.

Menurut Nata Riko Wijaya, manfaat Indeks Desa tidak hanya dirasakan pemerintah desa, tetapi juga pemerintah kabupaten hingga para pegiat desa dan media.

Bagi pemerintah desa, hasil Indeks Desa menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Melalui indikator yang tersedia, pemerintah desa dapat mengetahui posisi pembangunan saat ini sekaligus menentukan target yang harus dicapai.

Sementara bagi pemerintah kabupaten, Indeks Desa menjadi peta yang menunjukkan tingkat ketimpangan antarwilayah sehingga memudahkan penentuan kebijakan, alokasi bantuan keuangan, maupun program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Data Indeks Desa juga menjadi ruang kolaborasi bagi pegiat desa dan media untuk melakukan pengawasan serta advokasi pembangunan secara konstruktif karena seluruh perkembangan desa dapat diukur secara objektif,” ungkapnya.

Meski demikian, Nata mengakui proses menghasilkan data Indeks Desa yang berkualitas bukan pekerjaan mudah. Sejumlah tantangan masih ditemui di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia pendata, kendala jaringan internet di wilayah terpencil, hingga potensi bias dalam pengisian instrumen.

Karena itu, pendampingan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni meningkatkan literasi dan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya data, melakukan validasi serta verifikasi agar data sesuai kondisi riil, dan mengawal agar hasil rekomendasi Indeks Desa benar-benar menjadi dasar pembahasan dalam Musdes untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Nata menegaskan, regulasi mengenai Indeks Desa telah memberikan arah yang jelas bagi pembangunan desa. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam mengimplementasikannya.

“Regulasi adalah kompas, tetapi kompas tidak akan membawa kita ke tujuan apabila tidak ada kemauan untuk melangkah. Ketika anggaran desa disusun berdasarkan data yang akurat, pembangunan akan semakin efektif, kemiskinan dapat ditekan lebih cepat, dan kesejahteraan masyarakat desa dapat diwujudkan secara nyata,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Indeks Desa sebagai dasar utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

“Dari data yang akurat lahir keputusan yang tepat, dan dari keputusan yang tepat akan lahir desa yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tutup Nata Riko Wijaya.

Rekomendasi
Bagi Pemerintah Kabupaten

• Menjadikan Indeks Desa sebagai dasar penyusunan kebijakan, alokasi bantuan keuangan, penanganan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
• Memperkuat kapasitas SDM pendata melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
• Menyinkronkan RKPD dengan RKP Desa agar program kabupaten benar-benar menjawab indikator Indeks Desa yang masih memerlukan perhatian.

Bagi Pemerintah Desa

• Menjaga objektivitas pendataan sesuai kondisi riil di lapangan.
• Menjadikan hasil analisis Indeks Desa sebagai bahan utama dalam Musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
• Membuka akses informasi hasil pemutakhiran Indeks Desa kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan penguatan partisipasi publik.