HUT ke-27 Bangkep: Sumbangan ASN Ditetapkan hingga Rp200 Ribu, Pemda Disorot dan Didorong Siapkan Anggaran Sejak Awal

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, permintaan sumbangan kepada aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan. Panitia pelaksana menetapkan nominal sumbangan berdasarkan jabatan dan golongan, dengan besaran mencapai Rp200 ribu.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat bernomor 24/Panpel.HUT-Bangkep/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Dalam surat itu, besaran sumbangan dibedakan berdasarkan jabatan dan golongan ASN.

Sekretaris daerah (Sekda), staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah ditetapkan sebesar Rp200 ribu. Sekretaris dinas dan kepala bagian sebesar Rp150 ribu, ASN golongan III yang menduduki jabatan Rp100 ribu, golongan III tanpa jabatan Rp50 ribu, golongan II Rp30 ribu, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rp20 ribu.

Selain permintaan sumbangan dana, melalui surat tertanggal 21 Oktober 2026, panitia juga meminta setiap perangkat daerah menyiapkan kue dos dan makanan tradisional untuk pelaksanaan upacara puncak pada 3 November 2026.

Kedua surat tersebut mencantumkan tanda tangan Ketua Panitia Suripto Nurdin, Sekretaris Umara Pundeng Ali, serta persetujuan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady.

Perencanaan Anggaran Perlu Dievaluasi

Penetapan nominal sumbangan berdasarkan jabatan dan golongan memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengumpulan dana, sifat kesukarelaan, serta dasar pembiayaan kegiatan tersebut.

Sebagai agenda tahunan pemerintah daerah, peringatan HUT kabupaten semestinya menjadi bagian dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara terukur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Perencanaan sejak awal dinilai penting agar kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat diperhitungkan secara proporsional, tanpa menjadikan sumbangan pegawai sebagai tumpuan pembiayaan yang terus berulang.

Permintaan sumbangan kepada ASN tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, perlu ada kejelasan apakah sumbangan tersebut benar-benar sukarela atau dalam praktiknya diperlakukan sebagai kewajiban oleh pegawai.

Jika terdapat tekanan jabatan, kewajiban membayar, atau konsekuensi bagi pegawai yang tidak menyumbang, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Jangan Sampai Kegiatan Seremonial Membebani ASN

ASN memiliki tanggung jawab kedinasan sekaligus kebutuhan pribadi dan keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan kegiatan pemerintahan perlu dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak jelas dasar dan sifatnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengevaluasi pola pembiayaan peringatan HUT daerah, termasuk kebutuhan konsumsi dan dukungan pelaksanaan kegiatan dari setiap perangkat daerah.

Evaluasi tersebut penting untuk memastikan apakah kebutuhan kegiatan telah diperhitungkan dalam anggaran resmi atau masih mengandalkan kontribusi pegawai.

Apabila terdapat kebutuhan di luar alokasi anggaran, mekanisme pemenuhannya perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar pengumpulan dana dan pertanggungjawaban penggunaannya.

Transparansi juga diperlukan agar ASN memahami tujuan permintaan sumbangan serta tidak merasa berada dalam posisi yang sulit untuk menolak.

Pemda Didorong Menyiapkan Anggaran Sejak Awal

Peringatan HUT kabupaten merupakan agenda yang dapat dipersiapkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu, Pemda Bangkep perlu memperkuat perencanaan pembiayaan agar pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya lebih tertata dan akuntabel.

Kebutuhan kegiatan hendaknya dihitung berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembiayaan dapat direncanakan secara proporsional tanpa menjadikan sumbangan ASN sebagai sumber dana yang diandalkan setiap tahun.

Langkah tersebut bukan hanya menyangkut persoalan nominal sumbangan, melainkan juga upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan memperhatikan kepentingan pegawai.

Perayaan hari jadi daerah semestinya menjadi momentum kebanggaan bersama. Karena itu, perencanaannya perlu dilakukan secara matang agar tidak menimbulkan pertanyaan berulang mengenai sumber pembiayaan dan beban yang harus ditanggung ASN.

Perbaikan perencanaan anggaran sejak awal diharapkan menjadi solusi agar peringatan HUT Bangkep pada tahun-tahun mendatang dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tidak menimbulkan polemik terkait pembiayaan.