Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

Solar Misterius di SPBU Totikum: Ada Barang, Tapi Rakyat Tak Bisa Beli

  • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
  • visibility 184
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan SPBU Totikum di Kabupaten Banggai Kepulauan kian memuncak. Bukan sekadar soal kelangkaan, warga kini mempertanyakan kejelasan distribusi solar subsidi yang dinilai penuh kejanggalan dan menyisakan kemarahan publik.

Beragam pertanyaan dan keluhan dilontarkan warga, khususnya mereka yang menggunakan solar untuk pelayanan publik, seperti antar-jemput anak sekolah, dll. Ironisnya, solar disebut ada secara fisik, namun tidak bisa dibeli oleh masyarakat.

“Sekadar mau tanya, apa ini solar tidak ada? Kami sudah tanya tapi katanya belum ada. Padahal kami butuh solar untuk antar jemput anak sekolah,” keluh salah satu warga.

Kondisi ini dinilai berbeda dengan pendistribusian Pertalite, yang relatif mudah dikenali. “Kalau Pertalite, kalau sudah lewat mobil berarti sudah ada. Tapi solar, susah sekali diketahui kapan ada dan kapan dijual,” ujar warga lainnya.

Lebih janggal lagi, warga mengaku solar sempat masuk, namun SPBU justru tidak membuka penjualan.


“Kemarin solar masuk, tapi kenapa tidak dibuka penjualannya?” kata seorang warga dengan nada kecewa.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya ketidakberesan dalam pola distribusi solar subsidi. Warga menegaskan, kebutuhan mereka bukan untuk komersialisasi, melainkan pelayanan dasar masyarakat.

“Kami ini butuh solar untuk pelayanan anak sekolah, dll, bukan untuk cari untung. Tapi kenapa justru dipersulit?” tegas warga.

Keluhan makin tajam ketika warga membandingkan kondisi daerah dengan jargon pembangunan yang sering digaungkan pemerintah.

“Kapan ini daerah mau maju kalau yang dibahas terus soal BBM susah diakses? Masyarakat tidak minta gratis, hanya minta beli saja. Apalagi ini untuk bus sekolah,” ujar warga lain.

Akibat sulitnya akses di SPBU, warga terpaksa membeli solar eceran dengan harga selangit, bahkan mencapai Rp15.000 per liter.

“Saya datang pagi katanya sore, sore katanya besok, besok katanya minggu depan. Ujung-ujungnya beli eceran mahal,” keluh warga.

Nada kemarahan warga semakin keras ketika menyentuh esensi subsidi.


“Ini minyak subsidi untuk masyarakat. Kasih rasa ke masyarakat. Jangan bikin masyarakat terus mengeluh soal BBM. Mau itu dipakai untuk apa, minum atau makan, itu urusan belakang. Yang penting rakyat bisa beli,” ujar seorang warga dengan nada emosional.

Puncaknya, warga mengaku telah mendatangi langsung SPBU Totikum, namun mendapat jawaban yang justru menambah tanda tanya.

“Katanya solar masih ada, tapi penjualan sudah ditutup. Katanya menunggu instruksi pimpinan. Ini aneh, solar ada tapi tidak tahu kapan dijual,” ungkap warga.

Masyarakat menilai kondisi ini sebagai siklus keluhan tanpa akhir yang terus berulang, tanpa solusi nyata. Mereka mendesak agar pengelola SPBU, pihak terkait, dan pemerintah daerah tidak lagi membiarkan praktik yang membuat rakyat lelah mengeluh.

“Jangan terus-terusan bikin masyarakat mengeluh. Hentikan siklus ini,” tegas warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang memadai mengenai mekanisme distribusi solar subsidi di SPBU Totikum, termasuk alasan penutupan penjualan saat stok disebut masih tersedia.

Situasi ini menambah daftar panjang persoalan energi di daerah kepulauan, di mana subsidi negara justru terasa paling jauh dari rakyat yang paling membutuhkan.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putusan PTUN Menggantung: Keadilan Terhenti di Labirin Birokrasi

    Putusan PTUN Menggantung: Keadilan Terhenti di Labirin Birokrasi

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • visibility 1.437
    • 1Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Seorang praktisi hukum (Advokat) dan akademisi (Dosen) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk untuk menegakkan keadilan dalam sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun […]

  • Penjilat Kekuasaan Merajalela, Nalar Kritis Tergerus: Catatan Keras Irwanto Diasa (Simbil)

    Penjilat Kekuasaan Merajalela, Nalar Kritis Tergerus: Catatan Keras Irwanto Diasa (Simbil)

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • visibility 386
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Fenomena menjamurnya perilaku penjilat kekuasaan dinilai menjadi salah satu faktor utama melemahnya nalar kritis dalam birokrasi dan pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya merusak kualitas kebijakan, tetapi juga mempercepat normalisasi penyimpangan secara sistemik. Pengamat sosial, Irwanto Diasa, yang akrab disapa Simbil, menilai bahwa loyalitas semu telah menggantikan keberanian moral dalam banyak ruang pengambilan keputusan. […]

  • KKN Bawa Inovasi Digital: Website Sistem Informasi Kelurahan Pakowa Resmi Diluncurkan

    KKN Bawa Inovasi Digital: Website Sistem Informasi Kelurahan Pakowa Resmi Diluncurkan

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • visibility 321
    • 0Komentar

    PAKOWA, tatandak.id, 9 Maret 2026 – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XXXIX Posko Kelurahan Pakowa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk menghadirkan inovasi digital bagi masyarakat dengan meluncurkan Website Sistem Informasi Kelurahan Pakowa. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya mendukung digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan. Website tersebut dikembangkan sebagai media informasi resmi yang dapat diakses […]

  • Guru Banggai Menunggu Kepastian: TPG 100% dan Gaji ASN Januari Masih Tertahan

    Guru Banggai Menunggu Kepastian: TPG 100% dan Gaji ASN Januari Masih Tertahan

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • visibility 426
    • 0Komentar

    Luwuk, tatandak.id – Simpang siur informasi pembayaran TPG 100%, TPG gaji 13 dan 14   di kalangan guru-guru Banggai cukup merisaukan. Karena ada banyak guru yang berharap tunjangan tersebut dibayarkan oleh pemerintah daerah (pemda). Menurut salah satu kepala sekolah di kecamatan luwuk timur, mengatakan bahwa tunjangan tersebut tidak akan dibayarkan karena menurutnya dari data yang […]

  • Bangkep Terima 14,5 Juta Liter Pertalite & 3,5 Juta Liter Solar Subsidi per Tahun, Publik Tagih Transparansi Distribusi

    Bangkep Terima 14,5 Juta Liter Pertalite & 3,5 Juta Liter Solar Subsidi per Tahun, Publik Tagih Transparansi Distribusi

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • visibility 359
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN – Kabupaten Banggai Kepulauan ternyata menerima jatah BBM subsidi dalam jumlah yang sangat besar. Data resmi dari Depot Luwuk mencatat, sepanjang tahun Bangkep dialokasikan 14.592.000 liter Pertalitedan 3.492.000 liter Solar melalui 8 SPBU yang tersebar di berbagai kecamatan. Jika dihitung rata-rata bulanan, Bangkep menerima 1.216.000 liter Pertalite dan 291.000 liter Solar subsidi. Namun […]

  • Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • visibility 1.045
    • 0Komentar

    TINANGKUNG UTARA, tatandak.id — Menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai keluhan warga Desa Lalong terkait pelayanan bidan desa yang dianggap berbelit dan lalai, Kepala Puskesmas Tinangkung Utara, Adrianus S.Kep, memberikan klarifikasi resmi, Sabtu (21/06/2025) kepada tatandak.id Dalam pernyataannya, Kapus menyebut bahwa petugas kesehatan yang dihubungi oleh keluarga pasien bukanlah Bidan Desa Lalong yang bersangkutan. “Petugas kesehatan yang […]

error: Content is protected !!
expand_less