Muhammad Saleh Gasin Ungkap Mengapa Daerah Bisa Berbeda Meski Sistem dan Anggarannya Sama

TATANDAK.ID – Perbedaan kemajuan antar daerah sering kali menimbulkan pertanyaan publik. Mengapa dengan sistem pemerintahan yang hampir serupa dan alokasi anggaran yang relatif sebanding, hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa sangat berbeda? Menjawab fenomena tersebut, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa akar persoalannya bukan semata pada sistem atau besaran anggaran, melainkan pada kualitas kepemimpinan.

Menurut Muhammad Saleh Gasin, setiap kebijakan publik sejatinya lahir dari cara berpikir seorang pemimpin. Cara berpikir itu sendiri dibentuk oleh batin, nilai, dan integritas pribadi yang dimilikinya. “Batin pemimpin membentuk cara berpikirnya. Dari pikiran itulah lahir kebijakan. Ketika kebijakan yang sama terus diulang, ia akan menjadi budaya pemerintahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, budaya pemerintahan yang terbentuk secara terus-menerus pada akhirnya akan menciptakan karakter kekuasaan. Karakter inilah yang kemudian menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga nasib daerah dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dua daerah dengan anggaran dan sistem yang hampir sama dapat menghasilkan capaian yang sangat berbeda karena dipimpin oleh figur yang berbeda pula.

Muhammad Saleh Gasin menegaskan bahwa kegagalan pembangunan tidak selalu dapat disimpulkan sebagai kegagalan sistem. Dalam banyak kasus, persoalan justru terletak pada bagaimana sistem tersebut dijalankan. “Anggaran bisa sama, regulasi bisa serupa, tetapi hasilnya akan berbeda jika pemimpinnya berbeda. Cara memaknai kekuasaan dan tanggung jawab itulah yang menentukan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan administratif, melainkan soal keteladanan moral. Ketika pemimpin menjadikan kekuasaan sebagai amanah, kebijakan yang lahir cenderung berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, jika kekuasaan dipandang sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok, maka kebijakan pun akan menjauh dari rasa keadilan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Muhammad Saleh Gasin mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan sadar bahwa kualitas pemimpin sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan. Partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan dan memilih pemimpin yang berintegritas menjadi kunci agar sistem dan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama.

“Nasib daerah tidak ditentukan oleh angka-angka di atas kertas, tetapi oleh karakter orang yang memegang kendali kekuasaan,” pungkasnya.