DINILAI TAK TRANSPARAN DAN BERPOTENSI LANGGAR KUHAP, PENYIDIK POLRES BANGGAI LAUT DISURATI HINGGA KAPOLRI
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 330
- comment 0 komentar

BANGGAI LAUT, tatandak.id – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banggai Laut mendapat sorotan serius dari tim Penasihat Hukum tiga orang tersangka.
Sorotan tersebut berkaitan dengan belum diberikannya sejumlah dokumen pemeriksaan yang diminta Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak tersangka sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan penyidik terhadap ketentuan hukum acara pidana.
Merespons persoalan tersebut, tim Penasihat Hukum yang terdiri atas Iswanto I. Alisi, S.H., Sandy Alfiar Pattiwael, S.H., M.H., dan Idhar Hasan, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Iswanto Alisi & Rekan, secara resmi melayangkan surat permohonan kepada Kapolres Banggai Laut cq. Kasat Reskrim dan penyidik yang menangani perkara tersebut.
Surat bernomor 67/PH-IA/PDN/X/2026 tertanggal 19 November 2026 itu memuat permintaan pemberian salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, salinan berita acara rekonstruksi versi penyidik dan versi tersangka, serta berita acara penolakan rekonstruksi.
Permohonan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana disangkakan berdasarkan Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tiga orang tersangka sebagai klien tim Penasihat Hukum.
Persoalan ini menjadi perhatian serius tim Penasihat Hukum karena dokumen yang diminta bukan sekadar kelengkapan administrasi penyidikan. Dokumen tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pembelaan dan hak tersangka untuk mengetahui, memeriksa, serta menguji materi pemeriksaan yang menjadi bagian dari konstruksi perkara pidana.
Dalam surat permohonannya, tim Penasihat Hukum secara spesifik meminta tiga dokumen utama, yaitu:
- Salinan BAP tersangka tertanggal 21 Oktober 2026;
- Salinan berita acara rekonstruksi versi penyidik dan versi tersangka tertanggal 16 November 2026; dan
- Berita acara penolakan rekonstruksi tertanggal 16 November 2026.
Menurut tim Penasihat Hukum, permintaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembelaan yang sah dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik.
Sebaliknya, akses terhadap dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan merupakan bagian penting dari jaminan proses peradilan pidana yang adil atau fair trial.
Tim Penasihat Hukum menegaskan bahwa pemberian salinan BAP bukan semata-mata persoalan kebijakan, diskresi, ataupun kemurahan hati penyidik. Kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaan paling lama satu hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pemberian salinan BAP merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang, bukan sekadar fasilitas yang dapat diberikan atau tidak diberikan berdasarkan pertimbangan sepihak.
Oleh karena itu, apabila BAP tersangka telah ditandatangani, tetapi salinannya tidak diberikan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang, kondisi tersebut patut dipertanyakan dari aspek kepatuhan terhadap hukum acara pidana.
Bagi tim Penasihat Hukum, ketentuan tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum agar tersangka tidak berada dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang ketika berhadapan dengan kewenangan penyidikan negara.
Terlebih lagi, Pasal 156 ayat (4) KUHAP juga memberikan hak kepada Tersangka atau Terdakwa untuk meminta konfirmasi mengenai kebenaran isi berita acara pemeriksaan.
Ketentuan ini semakin menegaskan pentingnya akses terhadap dokumen pemeriksaan sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka dalam proses peradilan pidana.
Selain persoalan salinan BAP, permintaan dokumen rekonstruksi turut menjadi perhatian tersendiri.
Rekonstruksi merupakan salah satu tindakan dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan pengujian kesesuaian keterangan dan rangkaian peristiwa yang sedang disidik.
Karena itu, tim Penasihat Hukum memandang penting untuk memperoleh salinan berita acara rekonstruksi, baik versi penyidik maupun versi tersangka, termasuk berita acara penolakan rekonstruksi apabila memang terdapat penolakan dalam pelaksanaannya.
Dokumen tersebut dibutuhkan untuk menilai apakah pelaksanaan rekonstruksi telah mencerminkan keterangan dan posisi masing-masing pihak secara objektif, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan antara konstruksi peristiwa menurut penyidik dengan keterangan para tersangka.
Tanpa akses terhadap dokumen tersebut, ruang bagi Penasihat Hukum untuk melakukan pengujian secara objektif terhadap proses penyidikan menjadi terbatas.
Menurut tim Penasihat Hukum, keterbukaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan sangat diperlukan agar fungsi pembelaan dapat dijalankan secara maksimal dan tidak hanya bersifat formalitas.
Langkah tim Penasihat Hukum tidak berhenti pada penyampaian surat kepada Kapolres Banggai Laut.
Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di antaranya Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Tengah, Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah, Irwasda Polda Sulawesi Tengah, Itwasda Polda Sulawesi Tengah, hingga Kasi Propam Polres Banggai Laut.
Penyampaian tembusan secara berjenjang tersebut merupakan bentuk upaya agar persoalan ini mendapat perhatian dan pengawasan dari institusi kepolisian, khususnya terkait kepatuhan penyidik terhadap ketentuan hukum acara pidana serta perlindungan hak-hak tersangka.
Tim Penasihat Hukum berharap persoalan ini tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan komunikasi antara advokat dan penyidik, melainkan sebagai persoalan yang menyangkut prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum.
Menurut mereka, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan seseorang, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses untuk mencapai kesimpulan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kewenangan penyidikan bukanlah kewenangan tanpa batas. Demikian pula, hak pembelaan merupakan hak yang harus dihormati dan dijamin sejak seseorang menjalani proses hukum sebagai tersangka.
Tim Penasihat Hukum menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara tersebut dan berharap pimpinan Polri, baik di tingkat daerah maupun pusat, memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Mereka juga berharap adanya respons dan tindak lanjut atas permohonan dokumen pemeriksaan tersebut sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
- Sumber: Tim Penasihat Hukum Kantor Hukum Iswanto Alisi & Rekan

Saat ini belum ada komentar