Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » NELAYAN KECAMATAN LIANG TAK MAU KALAH DI LAUT SENDIRI! KNTI DESAK PERLINDUNGAN APARAT, KAPAL PAJEKO JADI SOROTAN DI KAWASAN KONSERVASI BANGGAI KEPULAUAN

NELAYAN KECAMATAN LIANG TAK MAU KALAH DI LAUT SENDIRI! KNTI DESAK PERLINDUNGAN APARAT, KAPAL PAJEKO JADI SOROTAN DI KAWASAN KONSERVASI BANGGAI KEPULAUAN

  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • visibility 189
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan tradisional di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, kini menjadi ruang perjuangan mempertahankan hak hidup dan keadilan. Masyarakat nelayan mulai mengambil langkah serius untuk melindungi wilayah tangkap mereka dari aktivitas kapal penangkap ikan skala besar jenis pukat cincin (purse seine) atau yang dikenal sebagai pajeko.

Persoalan ini bukan sekadar perebutan hasil tangkapan ikan. Lebih dari itu, menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan kecil, kelestarian ekosistem laut, serta kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai Area XII.

Melalui Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Banggai Kepulauan, masyarakat nelayan Kecamatan Liang secara resmi meminta perlindungan, pengawalan, dan pendampingan kepada Camat Liang, Danramil 1308-11/Liang, serta Kepala Kepolisian Sektor Liang.

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 057/B/DPD-KNTI-BANGKEP/X/2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, DPD KNTI merencanakan pelaksanaan Patroli Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Area XII KKP3K pada periode November 2026 hingga Januari 2027 dengan melibatkan masyarakat nelayan Kecamatan Liang.

KNTI menilai keterlibatan aparat sangat penting mengingat adanya potensi konflik di laut serta risiko keselamatan masyarakat selama kegiatan pengawasan berlangsung.

BUKAN SEKADAR KELUHAN, SUDAH ADA TEMUAN DI LAPANGAN

Persoalan aktivitas kapal pukat cincin di kawasan konservasi bukan isu yang muncul tiba-tiba.

Dokumen laporan patroli partisipatif sebelumnya mencatat bahwa pada patroli 15-16 September 2026, tim gabungan menemukan tiga kapal pukat cincin berukuran 28-29 GT yang beroperasi di Jalur I, yakni:

1. KM Putra Pangkep 77.
2. KMN Cahaya Sinar Pangkep 03.
3. KM Sinar Pangkep 03.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ketiga kapal diperiksa dan dokumen kapalnya ditahan oleh PSDKP Wilker Bangkeplut untuk pemeriksaan administratif serta proses penegakan hukum lebih lanjut.

Temuan tersebut menjadi catatan penting bahwa pengawasan di wilayah perairan Banggai Kepulauan membutuhkan keseriusan dan keberlanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat.

SURAT EDARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH MEMBERIKAN PERINGATAN TEGAS

Menariknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/113/DISLUTKAN tertanggal 9 September 2026.

Surat edaran tersebut memberikan peringatan mengenai sanksi hukum berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal penangkap ikan berukuran 5–30 GT yang terbukti melanggar jalur penangkapan ikan.

Dalam ketentuannya, kapal berukuran 5–30 GT dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Jalur I, yakni 0–4 mil laut dari daratan terdekat, serta dilarang menangkap ikan di kawasan konservasi perairan, kecuali untuk melintas atau berlindung karena cuaca buruk.

Artinya, persoalan ini sudah memiliki landasan kebijakan yang jelas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan.

ADA KOMITMEN BERSAMA, JANGAN SAMPAI HANYA BERHENTI DI ATAS KERTAS!

Sebelumnya, dalam forum Rembuk Agraria Pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan pada 4 November 2026, berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan telah menyatakan komitmen terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir.

Bahkan, dokumen kesepakatan bersama di Kecamatan Liang juga memuat komitmen mengenai:

  • Perlindungan ruang hidup nelayan.
  • Penindakan terhadap destructive fishing dan illegal fishing.
  • Pengawasan dan larangan kapal pajeko melakukan aktivitas di zona yang salah.
  • Perlindungan pelapor dan masyarakat nelayan dari ancaman maupun intimidasi.
  • Penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, KNTI, dan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi sangat penting untuk dibuktikan melalui tindakan nyata.

Jangan sampai masyarakat sudah diminta berpartisipasi menjaga laut, tetapi ketika menghadapi risiko dan potensi konflik justru harus berjuang sendiri.

KNTI: NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI NELAYAN KECIL

Permohonan perlindungan kepada Camat Liang, Danramil Liang, dan Kapolsek Liang merupakan langkah yang menunjukkan bahwa masyarakat nelayan menginginkan pengawasan dilakukan secara terbuka, terkoordinasi, aman, dan sesuai hukum.

Nelayan tradisional tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya menginginkan hak untuk mencari nafkah di wilayah tangkapnya tanpa harus merasa terancam oleh aktivitas yang diduga melanggar ketentuan.

Laut bukan hanya ruang ekonomi bagi pemilik kapal besar. Laut juga merupakan ruang hidup nelayan kecil yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil tangkapan setiap hari.

Karena itu, perlindungan terhadap nelayan tradisional tidak boleh hanya menjadi slogan dalam forum pertemuan maupun dokumen kesepakatan.

PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN PEMERINTAH DAN APARAT

Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah konkret pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan instansi pengawasan perikanan.

Apakah permohonan perlindungan dan pendampingan masyarakat nelayan akan ditindaklanjuti?

Apakah patroli pengawasan partisipatif November 2026 hingga Januari 2027 akan mendapatkan pengawalan sebagaimana dimohonkan?

Dan yang paling penting, apakah setiap dugaan pelanggaran di kawasan konservasi akan ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak mendapatkan jawaban.

JANGAN BIARKAN NELAYAN KECIL MENJADI TAMU DI LAUTNYA SENDIRI!

Menjaga laut berarti menjaga masa depan. Melindungi nelayan tradisional berarti melindungi kehidupan masyarakat pesisir.

Kini saatnya seluruh pihak membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam dalam tulisan, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata.

LAUT HARUS DIJAGA, NELAYAN HARUS DILINDUNGI, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DINILAI TAK TRANSPARAN DAN BERPOTENSI LANGGAR KUHAP, PENYIDIK POLRES BANGGAI LAUT DISURATI HINGGA KAPOLRI

    DINILAI TAK TRANSPARAN DAN BERPOTENSI LANGGAR KUHAP, PENYIDIK POLRES BANGGAI LAUT DISURATI HINGGA KAPOLRI

    • calendar_month 10 jam yang lalu
    • visibility 329
    • 0Komentar

    BANGGAI LAUT, tatandak.id – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banggai Laut mendapat sorotan serius dari tim Penasihat Hukum tiga orang tersangka. Sorotan tersebut berkaitan dengan belum diberikannya sejumlah dokumen pemeriksaan yang diminta Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pemenuhan […]

  • Jemianto Maliko: “Banggai Kepulauan Bukan Tanah yang Siap Dikorbankan Demi Tambang”

    Jemianto Maliko: “Banggai Kepulauan Bukan Tanah yang Siap Dikorbankan Demi Tambang”

    • calendar_month Kam, 28 Mei 2026
    • visibility 213
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Penolakan terhadap rencana tambang gamping di Banggai Kepulauan terus menguat. Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Di tengah wilayah kepulauan yang kecil dan rentan, aktivitas pertambangan dinilai dapat mengancam sumber kehidupan masyarakat, mulai dari air bersih, pertanian, laut, hingga masa depan generasi mendatang. Tokoh masyarakat Banggai Kepulauan, Jemianto Maliko, menyuarakan keprihatinannya terhadap rencana […]

  • Sasake Banggai Kepulauan Gegerkan Sulteng, Ibu Pasca Melahirkan Ditandu 10 Km Karena Ambulans Tak Bisa Masuk

    Sasake Banggai Kepulauan Gegerkan Sulteng, Ibu Pasca Melahirkan Ditandu 10 Km Karena Ambulans Tak Bisa Masuk

    • calendar_month Jum, 12 Jun 2026
    • visibility 213
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu pasca melahirkan harus ditandu sejauh kurang lebih 10 kilometer melewati jalan setapak di wilayah Sasake, Desa Seano, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, menggegerkan Sulawesi Tengah. Video tersebut viral di media sosial dan memantik perhatian luas dari masyarakat hingga pemerintah daerah. Respons cepat pun datang […]

  • Aulia Abd Bady: Kamimo Banggai di Usia ke-23 Adalah Rumah Proses, Harapan, dan Cinta

    Aulia Abd Bady: Kamimo Banggai di Usia ke-23 Adalah Rumah Proses, Harapan, dan Cinta

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • visibility 570
    • 0Komentar

    BANGGAI, tatandak.id – Kader Kamimo Banggai, Aulia Abd Bady, menyampaikan doa dan harapannya pada momentum hari ulang tahun Kamimo Banggai ke-XXIII. Menurutnya, usia 23 tahun menjadi bukti perjalanan panjang Kamimo Banggai dalam merawat identitas, membentuk karakter, dan memberikan kontribusi bagi daerah, bangsa, serta negara. Aulia Abd Bady menilai, Kamimo Banggai bukan sekadar nama organisasi. Lebih […]

  • ATM Kosong Saat Wisatawan Asing Membutuhkan Uang Tunai, Pelayanan Perbankan di Banggai Kepulauan Perlu Diperhatikan

    ATM Kosong Saat Wisatawan Asing Membutuhkan Uang Tunai, Pelayanan Perbankan di Banggai Kepulauan Perlu Diperhatikan

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2026
    • visibility 190
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diikuti dengan kesiapan berbagai fasilitas pendukung pariwisata, termasuk layanan perbankan dan ketersediaan uang tunai melalui mesin ATM. Keluhan terkait layanan ATM kembali dirasakan sejumlah wisatawan asing dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan […]

  • Irwanto Diasa (Simbil): Tetap Terhubung Adalah Kekuatan Sejati Masyarakat Sipil

    Irwanto Diasa (Simbil): Tetap Terhubung Adalah Kekuatan Sejati Masyarakat Sipil

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • visibility 844
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, Irwanto Diasa, atau yang akrab disapa Simbil, menegaskan bahwa kekuatan utama dalam menjaga peradaban bukanlah senjata, kekuasaan, ataupun institusi negara, melainkan keterhubungan antarmanusia atau people. Menurut Simbil, people adalah fondasi mutlak sebuah negara. Tanpa people, negara tidak akan pernah ada. Sebaliknya, tanpa negara, people […]

error: Content is protected !!
expand_less