Breaking News
search
light_mode
home
Trending Tags
#Banggai Kepulauan #Muhammad Saleh Gasin #Saleh Gasin #Bangkep #Nasional #Tambang Batu Gamping #Sulawesi Tengah #Kabupaten Banggai #Polres Bangkep #Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin #PPPK Bangkep #Satpolppbangkep #Pulau Sulawesi #Banggai Laut #KAMIMO Banggai
Beranda » HUKUM » Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin Gelar Kembali Program Konsultasi Hukum Keliling Gratis di Banggai Kepulauan
HUKUM

Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin Gelar Kembali Program Konsultasi Hukum Keliling Gratis di Banggai Kepulauan

  • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
  • visibility 737
  • comment 0 komentar
Facebook Twitter Whatsapp Pinterest

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin kembali melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Keliling Gratis di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Program ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang selama ini dilakukan secara mandiri oleh Yayasan Klinik Bantuan Hukum dengan semangat pengabdian tanpa dukungan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dikemas dengan konsep “versi sederhana dan humanis”, di mana tim Yayasan Klinik Bantuan Hukum turun langsung ke desa-desa untuk membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.


Kegiatan dilakukan secara santai, tanpa formalitas berlebihan, dengan memilih lokasi-lokasi yang dekat dengan warga seperti di rumah penduduk, tempat umum, atau tempat berkumpul masyarakat setempat.

“Kami datang bukan untuk menggurui, tapi untuk mendengar dan membantu,” ujar Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat desa agar lebih mudah memperoleh penjelasan hukum tanpa rasa sungkan atau takut. Selain itu, model kegiatan ini dinilai efektif karena tidak membebani pemerintah desa, dan dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun tanpa dukungan anggaran.

Sebagai langkah awal, kegiatan tahap pertama dijadwalkan berlangsung di beberapa desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan rincian sebagai berikut:

  • Desa Luk Panenteng (Sabtu, 25 Oktober 2025)

  • Desa Olusi (Rabu, 5 November 2025)

  • Desa Peling Lalomo (Kamis, 6 November 2025)

  • Desa Kambani (Jumat, 7 November 2025)

  • Desa Pandaluk (Sabtu, 8 November 2025)

  • Desa Lalanday (Minggu, 9 November 2025)

Kegiatan ini akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian oleh pihak Yayasan Klinik Bantuan Hukum.

Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin berharap, melalui program ini, masyarakat Banggai Kepulauan dapat semakin sadar akan hak dan kewajiban hukumnya, serta berani mengungkapkan persoalan hukum yang dihadapi.

“Hukum harus hadir dengan wajah ramah. Sekecil apa pun langkahnya, jika dilakukan dengan keikhlasan, pasti akan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambah Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H.

Program konsultasi hukum keliling gratis ini akan menjadi agenda berkelanjutan Yayasan Klinik Bantuan Hukum Muhammad Saleh Gasin sebagai wujud nyata pengabdian dan komitmen memperluas akses keadilan di Banggai Kepulauan.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id
Tags

Artikel Terkait

Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?
EDUKASI HUKUM OPINI

Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

  • calendar_month Sen, 21 Sep 2026
  • visibility 124
  • 0Komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Tahapan “perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kepala Desa” dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Banggai Kepulauan 2026 dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum. Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya tahapan perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan “perbaikan”, apa saja yang dapat diperbaiki, […]

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya
HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

  • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
  • visibility 61
  • 0Komentar

PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan
EDUKASI HUKUM

Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan

  • calendar_month Sen, 14 Sep 2026
  • visibility 148
  • 0Komentar

TATANDAK.ID –  Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai batas kewenangan Kepala Sekolah dan Bendahara, khususnya ketika Kepala Sekolah meminta agar seluruh dana BOS dikuasai atau dipegang sendiri. Secara aturan, Kepala Sekolah memang memiliki tanggung jawab penting […]

Muhammad Saleh Gasin Jelaskan Putusan PTUN yang Telah Inkracht: Kewajiban Eksekusi, Batas Peninjauan Kembali dan Konsekuensi bagi Pejabat TUN
EDUKASI HUKUM

Muhammad Saleh Gasin Jelaskan Putusan PTUN yang Telah Inkracht: Kewajiban Eksekusi, Batas Peninjauan Kembali dan Konsekuensi bagi Pejabat TUN

  • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
  • visibility 113
  • 0Komentar

PALU, tatandak.id – Ketika sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, perkara tidak serta-merta berhenti pada kemenangan pihak yang menggugat. Tahap berikutnya justru menjadi bagian penting, yakni bagaimana amar putusan tersebut dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi pihak dalam perkara. Persoalan […]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muhammad Nazaruddin, Pecatur Asal Banggai Kepulauan Raih Juara 3 di Open Turnamen Catur Kapolres Cup III Morowali
    OLAHRAGA

    Muhammad Nazaruddin, Pecatur Asal Banggai Kepulauan Raih Juara 3 di Open Turnamen Catur Kapolres Cup III Morowali

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • visibility 908
    • 0Komentar

    MOROWALI, tatandak.id – Muhammad Nazaruddin, seorang pecatur asal Desa Sakay, Kecamatan Totikum, Banggai Kepulauan, berhasil meraih juara 3 dalam Open Turnamen Catur Kapolres Cup III yang digelar pada 28 hingga 29 Juni 2025 di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Morowali. Prestasi ini semakin membanggakan karena Nazaruddin berhasil bersaing dengan para pecatur berpengalaman, termasuk beberapa master nasional […]

  • Ketua Fraksi PKB Bangkep Nyatakan Dukungan Pribadi untuk Tambang Gamping, PKB Bangkep Tegur Keras dan Tegaskan Fraksi Tetap Tolak
    POLITIK

    Ketua Fraksi PKB Bangkep Nyatakan Dukungan Pribadi untuk Tambang Gamping, PKB Bangkep Tegur Keras dan Tegaskan Fraksi Tetap Tolak

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan klarifikasi terkait polemik perbedaan sikap mengenai rencana masuknya tambang batu gamping di Banggai Kepulauan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan Uturinius Gunawan, Ketua Fraksi PKB DPRD Banggai Kepulauan, yang sebelumnya menyatakan secara pribadi mendukung kehadiran investasi tambang batu gamping di daerah tersebut, sebagainana […]

  • Taufik Zumri Laumarang Soroti Sulitnya Akses Internet di Desa Palam: Potensi Besar, Tapi Masih Terkendala Jaringan
    OPINI PEMERINTAHAN DAERAH SOSIAL BUDAYA

    Taufik Zumri Laumarang Soroti Sulitnya Akses Internet di Desa Palam: Potensi Besar, Tapi Masih Terkendala Jaringan

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • visibility 712
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan akses internet di wilayah pedesaan Kabupaten Banggai Kepulauan kembali mendapat sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan pariwisata cukup besar, namun masih terkendala oleh sulitnya jaringan internet dan telepon seluler. Sorotan tersebut disampaikan oleh Taufik Zumri Laumarang seorang Jurnalis, yang […]

  • Polres Bangkep Tegas Sikapi Polemik BBM Subsidi: Siap Tindak Penyelewengan
    HUKUM

    Polres Bangkep Tegas Sikapi Polemik BBM Subsidi: Siap Tindak Penyelewengan

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • visibility 881
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Polemik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kian hangat diperbincangkan. Kelangkaan dan dugaan penyelewengan BBM yang ramai diberitakan belakangan ini akhirnya mendapat tanggapan tegas dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Bangkep. Sebelumnya, Pemerintah Daerah pada Rabu (17/09/2025) telah menggelar rapat besar bersama berbagai pihak, mulai dari eksekutif, […]

  • BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN
    KESEHATAN PEMERINTAHAN DAERAH

    BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • visibility 549
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak – Polemik keterlambatan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena dokter di Puskesmas Totikum Selatan harus bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji, tetapi juga karena alasan yang disampaikan pemerintah daerah dinilai berubah-ubah dan semakin membingungkan. Pada penjelasan awal, Kepala Dinas Kesehatan Bangkep menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran […]

  • Pemerintah Diminta Segera Serahkan SK 17 Orang P3K di Bangkep, Aktivis Sebut Sistem Pansel Rusak Parah
    PEMERINTAHAN DAERAH

    Pemerintah Diminta Segera Serahkan SK 17 Orang P3K di Bangkep, Aktivis Sebut Sistem Pansel Rusak Parah

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • visibility 981
    • 0Komentar

    SALAKAN, tatandak.id — Polemik terkait penundaan pemberian Surat Keputusan (SK) kepada 17 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah lolos seleksi kini semakin memanas. Aktivis dan penggiat media, Irwanto DJ, mengungkapkan kekecewaannya dan mendesak pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk segera menyerahkan SK kepada para P3K yang sudah memenuhi syarat. Menurut Irwanto, masalah ini […]

Terpopuler

    Malam Berdarah di Totikum (Bangkep), Seorang Perempuan Diduga Dibacok Suaminya Sendiri
    UMUM

    Malam Berdarah di Totikum (Bangkep), Seorang Perempuan Diduga Dibacok Suaminya Sendiri

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • visibility 7.776
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Peristiwa kekerasan yang diduga terjadi dalam rumah tangga menggegerkan warga Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tatandak.id, seorang perempuan berinisial R diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial D. Saat dilarikan ke […]

    Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    EDUKASI

    Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

    • calendar_month Jum, 30 Mei 2025
    • visibility 5.015
    • 2Komentar

    Ditulis Oleh: RIZKAWATI GASIN, S.H. Dalam sistem hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penahanan seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Berdasarkan KUHAP, jangka waktu penahanan dapat berlangsung mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan durasi maksimal 400 hari. Namun, dalam keadaan tertentu, […]

    Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?
    EDUKASI

    Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

    • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
    • visibility 3.503
    • 0Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Banyak pertanyaan muncul seputar kewajiban badan hukum perkumpulan atau yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah: apakah mereka wajib mendaftar dan melaporkan keberadaannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012? Mari kita bahas […]

    Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis
    EDUKASI EKONOMI & BISNIS HUKUM PEMERINTAHAN

    Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • visibility 2.955
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Banyak konsumen belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku usaha apabila dirugikan. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika (Untika) Luwuk sekaligus praktisi hukum (advokat), saat memberikan penjelasan […]

    Diduga Dibacok Suami Saat Mabuk, Seorang Perempuan Menjalani Perawatan di Puskesmas Totikum
    UMUM

    Diduga Dibacok Suami Saat Mabuk, Seorang Perempuan Menjalani Perawatan di Puskesmas Totikum

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • visibility 2.396
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Seorang perempuan di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh suaminya sendiri pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tatandak.id, korban yang diketahui berinisial R sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 00.00 Wita dalam […]

Terbaru

Patroli Gabungan Amankan Tiga Kapal Purse Seine di Jalur I Kawasan Konservasi Banggai, Tindak Lanjut Petisi Nelayan Liang dan Ancaman Pencabutan SIPI
KELAUTAN & PERIKANAN

Patroli Gabungan Amankan Tiga Kapal Purse Seine di Jalur I Kawasan Konservasi Banggai, Tindak Lanjut Petisi Nelayan Liang dan Ancaman Pencabutan SIPI

  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 116
  • 0Komentar

LIANG (BANGKEP), tatandak.id – Tim patroli gabungan multi-pihak mengamankan dan menahan dokumen tiga unit kapal pukat cincin (purse seine) berukuran 28-29 Gross Tonnage (GT) yang terbukti melakukan aktivitas penangkapan ikan di Jalur I, yakni kurang dari 4 mil laut, di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai Area XII B/Distrik Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. […]

Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?
EDUKASI HUKUM OPINI

Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

  • calendar_month Sen, 21 Sep 2026
  • visibility 124
  • 0Komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Tahapan “perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kepala Desa” dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Banggai Kepulauan 2026 dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum. Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya tahapan perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan “perbaikan”, apa saja yang dapat diperbaiki, […]

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya
HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

  • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
  • visibility 61
  • 0Komentar

PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN
LINGKUNGAN

MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

  • calendar_month Kam, 17 Sep 2026
  • visibility 101
  • 0Komentar

POPIDOLON, BANGGAI KEPULAUAN – PemerintahDesa Popidolon bersama masyarakat dan instansi lintassektor secara resmi menetapkan area perlindungan dan pemulihan sumber daya ikan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Inisiatif lokal ini digagasoleh Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi KonservasiRenjala Teluk Kembar (KOMPAK RTK) Desa Popidolonatau KOMPAK Renjala. Pengelolaan wilayah pesisir inidikukuhkan secara […]

Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan
EDUKASI HUKUM

Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan

  • calendar_month Sen, 14 Sep 2026
  • visibility 148
  • 0Komentar

TATANDAK.ID –  Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai batas kewenangan Kepala Sekolah dan Bendahara, khususnya ketika Kepala Sekolah meminta agar seluruh dana BOS dikuasai atau dipegang sendiri. Secara aturan, Kepala Sekolah memang memiliki tanggung jawab penting […]

error: Content is protected !!
expand_less