Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI & BISNIS » Putra Banggai Kepulauan Kevin Lapendos Desak Polres dan Pemda Tindak Mafia BBM Subsidi

Putra Banggai Kepulauan Kevin Lapendos Desak Polres dan Pemda Tindak Mafia BBM Subsidi

  • calendar_month Kam, 18 Sep 2025
  • visibility 1.093
  • comment 0 komentar


SALAKAN, tatandak.id –
 Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali mendapat sorotan tajam. Kritik keras kali ini datang dari Kevin Lapendos, putra daerah asal Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, yang saat ini tengah menempuh studi di Gorontalo.

Kevin yang dikenal aktif mengawal isu-isu nasional maupun daerah menilai aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak serius dalam menangani praktik ilegal terkait distribusi BBM subsidi.

“Permasalahan ini bukan hal baru. Rakyat terus jadi korban, sementara aparat dan pemerintah seolah tutup mata. Polres Bangkep jangan lemah, jangan hanya diam melihat mafia BBM bermain,” tegas Kevin Lapendos saat dihubungi tatandak.id, Kamis (18/09/2025).

Menurutnya, penyalahgunaan BBM subsidi telah menimbulkan keresahan di masyarakat kecil. Warga terpaksa antre panjang di SPBU, sedangkan dugaan praktik mafia BBM berjalan leluasa tanpa pengawasan yang ketat.

Kevin mendesak Pemerintah Daerah Bangkep bersama Polres segera mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan distribusi, melakukan investigasi menyeluruh, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. “Kalau aparat dan pemerintah tidak serius, ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jangan biarkan kepentingan mafia mengalahkan hak masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya peran legislatif dan minimnya kontrol media lokal yang dinilainya belum maksimal dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Kevin berharap semua pihak bersatu melawan praktik penyalahgunaan BBM subsidi demi tegaknya keadilan sosial di Banggai Kepulauan.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satpol PP Banggai Kepulauan Gencarkan Sosialisasi Penertiban Hewan Ternak di Pulau 3B

    Satpol PP Banggai Kepulauan Gencarkan Sosialisasi Penertiban Hewan Ternak di Pulau 3B

    • calendar_month Kam, 16 Jul 2026
    • visibility 244
    • 0Komentar

      TINANGKUNG, tatandak.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar sosialisasi regulasi penertiban hewan ternak di Balai Desa Bakalan, Kecamatan Tinangkung, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Desa Bakalan agar masyarakat diberikan pemahaman mengenai aturan penertiban hewan ternak yang selama ini menjadi salah satu persoalan di wilayah […]

  • SKANDAL BBM SUBSIDI 11,5 TON DI BANGGAI LAUT MELEDAK! NAMA ANGGOTA POLRI TERSERET, PUBLIK TAGIH BUKTI TINDAK TEGAS KAPOLRES!

    SKANDAL BBM SUBSIDI 11,5 TON DI BANGGAI LAUT MELEDAK! NAMA ANGGOTA POLRI TERSERET, PUBLIK TAGIH BUKTI TINDAK TEGAS KAPOLRES!

    • calendar_month Jum, 16 Okt 2026
    • visibility 226
    • 1Komentar

    BANGGAI LAUT, tatandak.id – Pengamanan 500-an jeriken bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, membuka sejumlah pertanyaan serius yang kini menanti jawaban aparat penegak hukum. Sebanyak 10.240 liter Pertalite dan 1.260 liter solar dilaporkan diamankan oleh tim gabungan Satpol PP, Kesbangpol, dan personel TNI dari Koramil 1308-08/Banggai pada Kamis malam (15/10/2026). […]

  • Keluarga Laporkan Dugaan Kejanggalan Penanganan Persalinan di RS Trikora Salakan, Seorang Guru Meninggal Dunia

    Keluarga Laporkan Dugaan Kejanggalan Penanganan Persalinan di RS Trikora Salakan, Seorang Guru Meninggal Dunia

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • visibility 1.600
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id –  Keluarga almarhumah Farida, seorang guru asal Manggalai, melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan persalinan di RS Trikora Salakan kepada pihak kepolisian. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Banggai Kepulauan dan tertanggal 13 April 2026. Dalam surat pengaduan, pihak keluarga meminta agar peristiwa yang berujung pada meninggalnya almarhumah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. […]

  • Putusan PTUN Menggantung: Keadilan Terhenti di Labirin Birokrasi

    Putusan PTUN Menggantung: Keadilan Terhenti di Labirin Birokrasi

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • visibility 1.564
    • 1Komentar

    Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Seorang praktisi hukum (Advokat) dan akademisi (Dosen) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk untuk menegakkan keadilan dalam sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun […]

  • PDIP Bangkep Ingatkan Pemda: Tambang Batu Gamping Jangan Korbankan Lingkungan dan Masa Depan Rakyat

    PDIP Bangkep Ingatkan Pemda: Tambang Batu Gamping Jangan Korbankan Lingkungan dan Masa Depan Rakyat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • visibility 148
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – PDI Perjuangan Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Dalam pandangan PDI Perjuangan Banggai Kepulauan, setiap rencana investasi yang masuk ke daerah harus melalui kajian yang matang, transparan, serta mempertimbangkan secara serius aspek lingkungan dan keberlanjutan ekonomi rakyat. Ketua […]

  • Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan

    Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2026
    • visibility 218
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID –  Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai batas kewenangan Kepala Sekolah dan Bendahara, khususnya ketika Kepala Sekolah meminta agar seluruh dana BOS dikuasai atau dipegang sendiri. Secara aturan, Kepala Sekolah memang memiliki tanggung jawab penting […]

error: Content is protected !!
expand_less