Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » KRISIS AIR BERSIH DUA BULAN MELANDA DESA BUBUNG, WARGA PERTANYAKAN KEHADIRAN PEMERINTAH: HAK DASAR JANGAN DIABAIKAN!

KRISIS AIR BERSIH DUA BULAN MELANDA DESA BUBUNG, WARGA PERTANYAKAN KEHADIRAN PEMERINTAH: HAK DASAR JANGAN DIABAIKAN!

  • calendar_month Sab, 21 Nov 2026
  • visibility 112
  • comment 0 komentar

BUBUNG, LUWUK SELATAN (21/11/2026), tatandak.id – Krisis air bersih yang melanda Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kian memprihatinkan. Selama kurang lebih dua bulan, masyarakat harus menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi keluhan warga.

Kondisi yang semakin memburuk dalam dua pekan terakhir membuat masyarakat kian kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, mulai dari air untuk konsumsi, memasak, mandi, mencuci, hingga berbagai keperluan rumah tangga lainnya.

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perhatian dan langkah konkret pemerintah dalam merespons kesulitan yang tengah dialami masyarakat.

Salah seorang warga Desa Bubung, Tomi Akase, S.H., secara terbuka menyampaikan kritik terhadap respons Pemerintah Desa Bubung yang dinilainya belum menunjukkan perhatian memadai terhadap kondisi masyarakat.

Menurut Tomi, krisis air bersih yang berlangsung selama berbulan-bulan semestinya sudah menjadi perhatian serius pemerintah desa, bukan justru dibiarkan menjadi beban masyarakat.

“Bahwa kondisi hari ini menunjukkan watak dan karakter pemerintah desa yang abai dengan kondisi masyarakat. Sebab, persoalan krisis air bersih ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, kurang lebih sekitar dua bulan,” ungkap Tomi Akase, S.H.

AIR BERSIH BUKAN SEKADAR KEBUTUHAN, MELAINKAN HAK DASAR MASYARAKAT

Sebagai seorang advokat, Tomi juga menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum. Baginya, krisis air bersih tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis akibat perubahan cuaca maupun kekeringan. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat yang secara tegas telah dijamin oleh undang-undang.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk kehidupan yang sehat dan bersih, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama dalam pemenuhan hak rakyat atas air. Bahkan, ketika ketersediaan air tidak mencukupi, kebutuhan pokok sehari-hari harus lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan lainnya.

Tidak hanya itu, Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2019 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya air, mendapatkan informasi, menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak berwenang, serta mengajukan gugatan apabila pengelolaan sumber daya air merugikan kehidupannya.

Sementara itu, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian, kekeringan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Justru ketika masyarakat menghadapi situasi darurat seperti ini, kehadiran pemerintah melalui kebijakan dan tindakan nyata menjadi semakin dibutuhkan.

DI MANA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH?

Krisis air bersih yang berkepanjangan ini seharusnya menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah Desa Bubung, Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan, maupun Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, melakukan pendataan warga terdampak, membangun koordinasi dengan instansi teknis, serta mendorong langkah penanganan sesuai kewenangannya.

Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat tentu membutuhkan tindakan nyata. Apakah pemerintah sudah melakukan pendataan terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih? Apakah koordinasi dengan instansi terkait sudah dilakukan? Apakah distribusi air bersih sebagai langkah darurat sudah diupayakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja dalam menangani persoalan yang telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan ini.

Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan air bersih, sementara persoalan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari.

WARGA BUTUH SOLUSI, BUKAN SEKADAR JANJI

Masyarakat Desa Bubung berharap pemerintah segera turun langsung meninjau kondisi di lapangan, memastikan situasi sumber air yang tersedia, serta mengambil langkah darurat melalui pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Pemerintah juga perlu menyusun langkah jangka panjang melalui penyediaan, pembangunan, dan pembenahan infrastruktur sistem penyediaan air bersih agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap kali musim kemarau atau kekeringan melanda.

Krisis air bersih di Desa Bubung semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran pemerintahan. Sebab, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan paling mendasar, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan publik, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kini, masyarakat menantikan respons dan tindakan konkret Pemerintah Desa Bubung, Pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Banggai.

Sebab, air bersih bukanlah kemewahan yang boleh dinikmati hanya ketika keadaan memungkinkan. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan pemenuhan hak masyarakat atas air tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang terus berlarut-larut.

Warga tidak membutuhkan sekadar pernyataan prihatin ataupun janji penanganan. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran pemerintah, tindakan nyata, dan solusi yang dapat segera dirasakan.

Jangan biarkan masyarakat terus menunggu, sementara kebutuhan akan air bersih tidak bisa ditunda.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kerusakan Nozzle SPBU Bonepuso Sebabkan Kelangkaan BBM di Bulagi Selatan

    Kerusakan Nozzle SPBU Bonepuso Sebabkan Kelangkaan BBM di Bulagi Selatan

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • visibility 579
    • 0Komentar

    BULAGI SELATAN, tatandak.id – Dalam sepekan terakhir masyarakat Kecamatan Bulagi Selatan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Warga mengeluhkan Pertalite yang semakin langka, bahkan penjualan eceran di kios nyaris tidak tersedia. Kalaupun ada, harganya melonjak hingga Rp15 ribu per botol. Hasil penelusuran tatandak.id mengungkapkan, kelangkaan ini terjadi karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) […]

  • OKM Angkatan XXXV Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai Resmi Dibuka: Fokus pada Kompetensi dan Keselarasan Akademik-Organisasi

    OKM Angkatan XXXV Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai Resmi Dibuka: Fokus pada Kompetensi dan Keselarasan Akademik-Organisasi

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • visibility 407
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai (KaMIMo Banggai) sukses menggelar pembukaan Orientasi Kader Montolutusan (OKM) Angkatan ke-XXXV Potolosan Tumbe (PT-I). Kegiatan yang mengusung tema tentang “Membentuk Generasi Kompeten, Sukses Secara Akademik dan Sukses Organisasi” ini resmi dimulai pada Kamis, 18 Desember 2025, pukul 15.30 WITA. Acara dibuka dengan nuansa khidmat dan kental akan […]

  • Pemuda harus menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar penonton pembangunan.

    Pemuda harus menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar penonton pembangunan.

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2026
    • visibility 50
    • 0Komentar

    LUWUK, tatandak.id – Pelantikan dan pengukuhan Karang Taruna se-Kabupaten Banggai perdana, dilakukan oleh Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, berlangsung meriah. Kegiatan dengan tema “Bersama Karang Taruna Membangun Generasi Banggai yang Berdaya, Berkarakter dan Berbudaya”, Senin, 02 November 2026 di lapangan Mirqan bukit halimun. Kegiatan dengan tagline “Jambore Karang Taruna”, dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Kabupaten […]

  • BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

    BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • visibility 597
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak – Polemik keterlambatan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena dokter di Puskesmas Totikum Selatan harus bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji, tetapi juga karena alasan yang disampaikan pemerintah daerah dinilai berubah-ubah dan semakin membingungkan. Pada penjelasan awal, Kepala Dinas Kesehatan Bangkep menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran […]

  • Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

    Muhammad Saleh Gasin Soroti Makna “Perbaikan” dalam Pilkades Banggai Kepulauan: Apakah Termasuk Melengkapi Berkas?

    • calendar_month Sen, 21 Sep 2026
    • visibility 238
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Tahapan “perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kepala Desa” dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Banggai Kepulauan 2026 dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum. Persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya tahapan perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan “perbaikan”, apa saja yang dapat diperbaiki, […]

  • Keluarga Laporkan Dugaan Kejanggalan Penanganan Persalinan di RS Trikora Salakan, Seorang Guru Meninggal Dunia

    Keluarga Laporkan Dugaan Kejanggalan Penanganan Persalinan di RS Trikora Salakan, Seorang Guru Meninggal Dunia

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • visibility 1.620
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id –  Keluarga almarhumah Farida, seorang guru asal Manggalai, melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan persalinan di RS Trikora Salakan kepada pihak kepolisian. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Banggai Kepulauan dan tertanggal 13 April 2026. Dalam surat pengaduan, pihak keluarga meminta agar peristiwa yang berujung pada meninggalnya almarhumah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. […]

error: Content is protected !!
expand_less