Beranda » LINGKUNGAN » Sampah Menumpuk Hampir Sepekan, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap di Pinggir Jalan

LINGKUNGAN UMUM

Sampah Menumpuk Hampir Sepekan, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap di Pinggir Jalan

Jum, 9 Jan 2026
227
0 komentar

BANGKEP, tatandak.id – Tumpukan sampah terlihat masih belum diangkut oleh petugas kebersihan di salah satu ruas jalan utama di Kota Salakan. Kondisi ini telah berlangsung hampir satu minggu dan mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sampah mulai menumpuk sejak tanggal 1 Januari 2026 dan hingga kini 9 Januari 2026 belum mendapat penanganan.

Berbagai jenis sampah rumah tangga tampak berserakan di pinggir jalan, sebagian sudah mengeluarkan bau tak sedap.

Bau menyengat dari tumpukan sampah tersebut dirasakan sangat mengganggu aktivitas warga, terutama pengguna jalan dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Selain mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan.

Warga berharap pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mengangkut sampah yang menumpuk agar tidak semakin parah.

Mereka juga meminta adanya penanganan yang lebih cepat dan rutin agar kejadian serupa tidak terus terulang.

Penulis: KALAM
Editor: Tatandak.id

Artikel Terkait

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

Jum, 18 Sep 2026
42
0Komentar

PARIGI MOUTONG, tatandak.id – Pemerintah didesak berhenti menghitung pertambangan hanya dari berapa banyak emas yang bisa dikeluarkan dari perut bumi. Di balik aktivitas tambang, ada sungai yang berubah, lahan yang terbuka, sedimentasi, irigasi yang terancam, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Terdampak Kabupaten Parigi Moutong, Handri Sugeng Wijoyo, menegaskan legalisasi pertambangan […]

LINGKUNGAN

MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

Kam, 17 Sep 2026
84
0Komentar

POPIDOLON, BANGGAI KEPULAUAN – PemerintahDesa Popidolon bersama masyarakat dan instansi lintassektor secara resmi menetapkan area perlindungan dan pemulihan sumber daya ikan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Inisiatif lokal ini digagasoleh Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi KonservasiRenjala Teluk Kembar (KOMPAK RTK) Desa Popidolonatau KOMPAK Renjala. Pengelolaan wilayah pesisir inidikukuhkan secara […]

HUKUM LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

Rahmat B. Lamuni Soroti Ancaman terhadap Penjaga Laut di Okumel: “Laut Sehat Tak Lahir dari Masyarakat yang Ketakutan”

Sel, 8 Sep 2026
302
0Komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Persoalan destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak kembali menjadi perhatian di perairan Desa Okumel, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain kerusakan ekosistem laut, praktik tersebut disebut telah menimbulkan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat yang berupaya menjaga wilayah pesisir. Rahmat B. Lamuni menyebutkan mengenai kondisi perairan Okumel, menyoroti bahwa persoalan […]

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

IPBK GERAM: JANGAN JADIKAN BATU GAMPING SEBAGAI “HARGA” PEMBANGUNAN BANGGAI KEPULAUAN

Sen, 7 Sep 2026
242
0Komentar

PALU, tatandak.id – Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu-Sulawesi Tengah kembali melayangkan kritik keras terhadap gagasan menjadikan tambang batu gamping sebagai bagian dari strategi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. IPBK menilai pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas logika “ambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya, kemudian menyebutnya sebagai pembangunan”. Banggai Kepulauan memiliki kekayaan alam yang jauh lebih […]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda Batal

Rekomendasi Untuk Anda

EDUKASI

Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Jum, 30 Mei 2025
- 5.008
- 2Komentar
Ditulis Oleh: RIZKAWATI GASIN, S.H. Dalam sistem hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penahanan seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Berdasarkan KUHAP, jangka waktu penahanan dapat berlangsung mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan durasi maksimal 400 hari. Namun, dalam keadaan tertentu, […]
EDUKASI HUKUM

Jangan Anggap Sepele Soal Nafkah, Muhammad Saleh Gasin: Penelantaran Keluarga Bisa Masuk Ranah Pidana
- Ming, 30 Agu 2026
- 183
- 0Komentar
TATANDAK.ID – Sudah menikah, tetapi istri dan anak justru dibiarkan memenuhi kebutuhan hidup sendiri? Jangan buru-buru menganggap persoalan tersebut hanya sebagai konflik rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, ketika seorang suami mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum, bahkan berpotensi menjadi perkara pidana […]
KESEHATAN

Kasus Dugaan Keracunan MBG di Bangkep, Taufik Hidayat E. Lapasang Kritik Lemahnya Pengawasan
- Kam, 18 Sep 2025
- 717
- 0Komentar
SALAKAN, tatandak.id – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar justru menimbulkan masalah serius di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sedikitnya 200 lebih siswa SMP, SMA, dan SMK di Kota Salakan dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut pada Rabu (17/09/2025). Para korban mengalami gejala muntah-muntah, diare, serta sakit […]
PEMERINTAHAN SOSIAL BUDAYA

Lot Frans Soroti Peralihan Calon KNMP dari Mamulusan ke Bajo: “Mengapa Sekarang Beralih ke Desa Lain?”
- Rab, 2 Sep 2026
- 126
- 0Komentar
BANGGAI KEPULAUAN (31 Agustus 2026), tatandak.id – Perubahan calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dari Desa Mamulusan ke Desa Bajo menuai pertanyaan dari masyarakat Mamulusan. Ketua Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi Konservasi (KOMPAK) Alam Lestari Desa Mamulusan, Lot Frans, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Kabupaten […]
HUKUM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bom Ikan Merajalela di Banggai Kepulauan, Muhammad Saleh Gasin: Ini Kejahatan yang Dipelihara
- Rab, 4 Feb 2026
- 637
- 0Komentar
BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di wilayah perairan Banggai Kepulauan (Bangkep) kian tak terkendali dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Maraknya ledakan di kawasan konservasi laut menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan ini bukan sekadar terjadi karena lemahnya pengawasan, melainkan akibat pembiaran yang sistematis. Hal tersebut ditegaskan oleh Muhammad Saleh […]
PEMERINTAHAN

Musrenbangdes Tolisetubono Bahas RKPDes 2027 dan DU-RKPDes 2028, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas
- Rab, 9 Sep 2026
- 79
- 0Komentar
TOLISETUBONO, tatandak.id – Pemerintah Desa Tolisetubono menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) Tahun Anggaran 2028. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (8/9/2026) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tolisetubono tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses […]

Malam Berdarah di Totikum (Bangkep), Seorang Perempuan Diduga Dibacok Suaminya Sendiri

Sel, 7 Apr 2026
7.772
0Komentar

BANGKEP, tatandak.id – Peristiwa kekerasan yang diduga terjadi dalam rumah tangga menggegerkan warga Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tatandak.id, seorang perempuan berinisial R diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial D. Saat dilarikan ke […]

EDUKASI

Jangka Waktu Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jum, 30 Mei 2025
5.008
2Komentar

Ditulis Oleh: RIZKAWATI GASIN, S.H. Dalam sistem hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penahanan seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Berdasarkan KUHAP, jangka waktu penahanan dapat berlangsung mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan durasi maksimal 400 hari. Namun, dalam keadaan tertentu, […]

EDUKASI

Apakah Badan Hukum Perkumpulan atau Yayasan Perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?

Sab, 31 Mei 2025
3.497
0Komentar

Oleh: MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H. Banyak pertanyaan muncul seputar kewajiban badan hukum perkumpulan atau yayasan setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah: apakah mereka wajib mendaftar dan melaporkan keberadaannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012? Mari kita bahas […]

EDUKASI EKONOMI & BISNIS HUKUM PEMERINTAHAN

Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

Sen, 29 Des 2025
2.952
0Komentar

TATANDAK.ID – Banyak konsumen belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku usaha apabila dirugikan. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika (Untika) Luwuk sekaligus praktisi hukum (advokat), saat memberikan penjelasan […]

UMUM

Diduga Dibacok Suami Saat Mabuk, Seorang Perempuan Menjalani Perawatan di Puskesmas Totikum

Sel, 7 Apr 2026
2.395
0Komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Seorang perempuan di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh suaminya sendiri pada Senin malam, 6 April 2026, sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tatandak.id, korban yang diketahui berinisial R sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 00.00 Wita dalam […]

Terbaru

HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Handri Sugeng Wijoyo: Jangan Legalkan Tambangnya, Lalu Lupakan Kerusakannya

Jum, 18 Sep 2026
42
0Komentar

LINGKUNGAN

MENABUNG KEHIDUPAN DI LAUT: KOMPAK RENJALA DAN MASYARAKAT POPIDOLON SEPAKAT JAGA IKAN UNTUK MASA DEPAN

Kam, 17 Sep 2026
84
0Komentar

EDUKASI HUKUM

Kepala Sekolah, Bendahara, dan Dana BOS: Siapa Berwenang Melakukan Apa? Praktisi Hukum Muhammad Saleh Gasin Beri Penjelasan

Sen, 14 Sep 2026
142
0Komentar

TATANDAK.ID – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan mengenai batas kewenangan Kepala Sekolah dan Bendahara, khususnya ketika Kepala Sekolah meminta agar seluruh dana BOS dikuasai atau dipegang sendiri. Secara aturan, Kepala Sekolah memang memiliki tanggung jawab penting […]

EDUKASI HUKUM

Muhammad Saleh Gasin Jelaskan Putusan PTUN yang Telah Inkracht: Kewajiban Eksekusi, Batas Peninjauan Kembali dan Konsekuensi bagi Pejabat TUN

Kam, 10 Sep 2026
106
0Komentar

PALU, tatandak.id – Ketika sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, perkara tidak serta-merta berhenti pada kemenangan pihak yang menggugat. Tahap berikutnya justru menjadi bagian penting, yakni bagaimana amar putusan tersebut dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi pihak dalam perkara. Persoalan […]

PEMERINTAHAN

Musrenbangdes Tolisetubono Bahas RKPDes 2027 dan DU-RKPDes 2028, Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas

Rab, 9 Sep 2026
79
0Komentar

TOLISETUBONO, tatandak.id – Pemerintah Desa Tolisetubono menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) Tahun Anggaran 2028. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (8/9/2026) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tolisetubono tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses […]