Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Program MBG Di Bangkep Solusi Untuk Kesejahtraan Rakyat Atau Perampokan Rakyat

Program MBG Di Bangkep Solusi Untuk Kesejahtraan Rakyat Atau Perampokan Rakyat

  • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
  • visibility 767
  • comment 0 komentar

Oleh: IRFAN KAHAR

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program Strategis Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Senin, 24 Februari 2025.

Namun Program Yang kemudian digagas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rawan terjadi penyimpangan dan potensi korupsi jika tidak diawasi dengan ketat.

Program MBG, yang sejatinya bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan Ketahanan pangan, Bahkan Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal justru dinilai tidak berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Saya menilai bahwa pendistribusian bantuan dalam program ini tidak merata, dan terkesan Di politisasi.

“Program MBG ini memang di Narasikan secara ideal Seolah-Olah Ada kesejahtraan Rakyat disitu, Tapi dalam pelaksanaannya, banyak kejanggalan. kurangnya keterbukaan anggaran yang jelas Di Publik khususnya di Daerah Bangkep, Kemudian soal siapa penerima, Apakah Penerimanya Tepat sasaran atau tidak? Karna program ini harus mampu memastikan Bahwa Masyarakat Menengah ke bawah bisa terbantu Secara perekonomian dan Sumber Daya manusia. bukan malah yg Menegah Ke atas yang lebih sejahtra.

Saya juga menilai Juga bahwa Ketika lemahnya sistem pengawasan Dalam Program MBG ini akan membuka jendela besar untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Ketika anggaran publik dikelola tanpa partisipasi masyarakat dan tidak ada audit terbuka, itu jelas menciptakan ruang Sindikat Jahat yang bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu,”

Saya juga khawatir soal penyelewengan dana dalam pelaksanaan MBG. Karna kalau ini terjadi Maka aparat penegak hukum Polres Bangkep, Bahkan Kejaksaan dan KPK, Harus segera turun tangan melakukan Tindakan tegas Secara investigasi.

Maka saya berharap dan menegaskan kepada Bupati dan wakil Bupati selaku Pimpinan daerah Bangkep bersikap Nasionalis dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, agar tujuan mensejahterakan Rakyat Bangkep Bisa tercapai dengan Baik bukan berubah menjadi ladang korupsi Terskemakan dengan Terorganisir.

  • Penulis: Irfan Kahar
  • Editor: Irfan Kahar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolsek Totikum IPTU Nichlas P. Gaghana Tunjukkan Kepemimpinan Teladan, Turun Langsung Bantu Perbaikan Jalan Rusak

    Kapolsek Totikum IPTU Nichlas P. Gaghana Tunjukkan Kepemimpinan Teladan, Turun Langsung Bantu Perbaikan Jalan Rusak

    • calendar_month Sab, 26 Jul 2025
    • visibility 685
    • 0Komentar

    TOTIKUM, tatandak.id – Dalam upaya memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Kecamatan Totikum, Kapolsek Totikum, bersama dengan jajarannya, menunjukkan teladan yang luar biasa dalam pelayanan publik. Pada Sabtu (26/07/2025), Kapolsek Totikum, IPTU Nichlas P. Gaghana, turun langsung ke lokasi untuk memimpin dan terlibat aktif dalam kegiatan perbaikan jalan berlubang yang telah lama dikeluhkan oleh masyarakat. […]

  • Gambar Ilustrasi

    Dua Perkara Surat Palsu PPPK Bangkep Sudah Diputus, Satu Masih Sidang, Pelaku Utama Masih Bebas

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • visibility 830
    • 0Komentar

    BANGKEP, tatandak.id – Dua perkara pemalsuan surat dalam proses Seleksi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan akhirnya diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Namun satu perkara lainnya masih berjalan, sementara pihak yang diduga sebagai pelaku utama pembuat dokumen palsu hingga kini belum tersentuh proses hukum. Dua perkara yang telah diputus yakni nomor 152/Pid.B/2025/PN Lwk atas nama […]

  • Polda Sulteng Respons Aduan Muhammad Saleh Gasin Soal Mandeknya Kasus Pemalsuan Dokumen PPPK di Polres Bangkep

    Polda Sulteng Respons Aduan Muhammad Saleh Gasin Soal Mandeknya Kasus Pemalsuan Dokumen PPPK di Polres Bangkep

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • visibility 1.134
    • 0Komentar

    PALU, tatandak.id — Polda Sulawesi Tengah akhirnya merespons aduan yang disampaikan oleh Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., terkait terhambatnya penyidikan kasus pemalsuan dokumen yang tengah ditangani Polres Banggai Kepulauan (Bangkep). Aduan yang diajukan pada 22 Mei 2025 melalui SP4N Lapor tersebut kini sedang ditindaklanjuti oleh Polda Sulteng. Dalam surat bernomor B/886/VI/WAS.2.4./2025/Itwasda yang diterima Muhammad Saleh […]

  • Akta Kelahiran Anak Angkat Disamakan Anak Kandung, Muhammad Saleh Gasin: Ini Keliru dan Berisiko Hukum, Segera Perbaiki

    Akta Kelahiran Anak Angkat Disamakan Anak Kandung, Muhammad Saleh Gasin: Ini Keliru dan Berisiko Hukum, Segera Perbaiki

    • calendar_month Sab, 27 Des 2025
    • visibility 1.209
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur hukum masih sering terjadi di tengah masyarakat, dan yang paling sering ditemui adalah pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran, sehingga seolah-olah anak tersebut merupakan anak biologis (anak kandung). Praktik seperti ini keliru dan berisiko hukum. Hal tersebut ditegaskan oleh Muhammad […]

  • Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    Klarifikasi Kepala Puskesmas Tinangkung Utara Terkait Isu Pelayanan Bidan Desa Lalong yang Dituding Lalai

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • visibility 996
    • 0Komentar

    TINANGKUNG UTARA, tatandak.id — Menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai keluhan warga Desa Lalong terkait pelayanan bidan desa yang dianggap berbelit dan lalai, Kepala Puskesmas Tinangkung Utara, Adrianus S.Kep, memberikan klarifikasi resmi, Sabtu (21/06/2025) kepada tatandak.id Dalam pernyataannya, Kapus menyebut bahwa petugas kesehatan yang dihubungi oleh keluarga pasien bukanlah Bidan Desa Lalong yang bersangkutan. “Petugas kesehatan yang […]

  • Muhammad Saleh Gasin: Kasus PPPK Bangkep Bukti Ada yang “Kebal Hukum” di Daerah

    Muhammad Saleh Gasin: Kasus PPPK Bangkep Bukti Ada yang “Kebal Hukum” di Daerah

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • visibility 1.264
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Kasus dugaan pemalsuan dokumen PPPK di lingkungan BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya. Di balik jalannya persidangan yang kini sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Luwuk, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana perkara ini sempat mandek, bolak-balik antara Polres Bangkep dan Kejaksaan Negeri […]

error: Content is protected !!
expand_less