BERANI MEMPEKERJAKAN DOKTER, TAPI TAK MAMPU MEMBAYAR GAJI? WAJAH PEMDA BANGKEP DIPERTANYAKAN

BANGKEP, tatandak – Polemik keterlambatan gaji tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena dokter di Puskesmas Totikum Selatan harus bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji, tetapi juga karena alasan yang disampaikan pemerintah daerah dinilai berubah-ubah dan semakin membingungkan.

Pada penjelasan awal, Kepala Dinas Kesehatan Bangkep menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran gaji terjadi karena lambatnya pelaporan dan penginputan administrasi keuangan dari puskesmas hingga dinas. Bahkan disebutkan bahwa setelah laporan rampung, gaji para tenaga kesehatan diperkirakan bisa dicairkan dalam waktu beberapa hari setelah diproses di BPKAD.

Namun pernyataan itu kemudian berubah. Dalam penjelasan berikutnya, penyebab keterlambatan justru disebut karena status dokter kontrak yang tidak lagi diakomodasi dalam regulasi ASN, sehingga harus menunggu Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pembayaran insentif.

Dua alasan yang berbeda ini memicu gelombang pertanyaan di tengah masyarakat.

Jika benar hanya persoalan administrasi pelaporan keuangan, maka seharusnya masalah selesai setelah laporan dimasukkan. Namun jika persoalannya adalah belum adanya dasar regulasi pembayaran dokter kontrak, maka seharusnya persoalan ini sudah diketahui sejak awal tahun anggaran.

Publik pun mulai mempertanyakan hal yang lebih mendasar:

Bagaimana mungkin pemerintah daerah berani mempekerjakan dokter, tetapi belum menyiapkan mekanisme pembayaran gajinya?

Bagi masyarakat, situasi ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut harga diri dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap tenaga medis yang mereka pekerjakan sendiri.

Di lapangan, dokter tetap menjalankan tugasnya melayani pasien hingga selesai, bahkan sering melewati jam kerja resmi. Namun di sisi lain, hak dasar mereka untuk menerima gaji justru tertahan oleh persoalan birokrasi yang hingga kini belum jelas ujungnya.

Kondisi ini memunculkan penilaian keras dari sebagian masyarakat bahwa pemerintah daerah terlihat gagah menuntut pelayanan kesehatan maksimal, tetapi justru gagap ketika harus memenuhi kewajiban membayar tenaga medisnya sendiri.

“Kalau pemerintah belum siap membayar, mengapa sejak awal berani mempekerjakan dokter?” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan polemik ini.

Bagi banyak pihak, situasi ini menjadi tamparan moral bagi wajah birokrasi daerah. Tenaga medis yang seharusnya dijaga martabat dan kesejahteraannya justru harus bekerja dalam ketidakpastian.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari pimpinan daerah agar persoalan ini tidak semakin mempermalukan pemerintah sendiri di mata masyarakat.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal gaji yang belum dibayar, tetapi juga kredibilitas dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap orang-orang yang menjaga kesehatan masyarakatnya.