Rekomendasi BBM Pertanian di Bangkep Diduga Jadi Celah Pengecer, Dinas Pertanian Akui Mayoritas Pemohon Bukan Petani
- calendar_month 18 jam yang lalu
- visibility 289
- comment 0 komentar
BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Distribusi BBM bersubsidi sektor pertanian di Banggai Kepulauan makin disorot publik. Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep (17/09/2025), ketika Kepala Dinas Pertanian Sumiati Manompo, SP., MM., secara terbuka mengakui bahwa mayoritas pemohon rekomendasi BBM adalah pengecer, bukan petani pemilik alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Rata-rata yang mengambil rekomendasi adalah pengecer. Kami hanya meminta mereka mendata mesin yang digunakan,” tegas Sumiati dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.
Data Dinas Pertanian menunjukkan sejak 28 Juli hingga 16 September 2025, baru enam kecamatan dari total 12 yang mengajukan rekomendasi. Totalnya mencapai 12.087 liter pertalite dan ratusan liter solar. Namun, hampir seluruh rekomendasi itu hanya untuk mesin potong rumput.
Di Tinangkung Selatan terdapat 10 rekomendasi dengan total 2.030 liter pertalite dan 329 liter solar. Kecamatan Tinangkung mencatat 19 rekomendasi senilai 14.855 liter pertalite. Tinangkung Utara mengajukan 20 rekomendasi pertalite (3.000 liter) dan 11 rekomendasi solar (190 liter). Totikum mencapai 7.105 liter pertalite dan 184 liter solar untuk 35 unit mesin potong rumput, sedangkan Totikum Selatan mengajukan 5.075 liter pertalite untuk 30 mesin potong rumput dan satu traktor.
Pola seragam pengajuan rata-rata lima unit mesin potong rumput per rekomendasi dengan jatah 203 liter pertalite, hal ini semakin memperkuat dugaan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pengecer untuk menguasai kuota BBM bersubsidi.
Dalam rapat sebelumnya di rumah jabatan bupati, aparat hukum dari kejaksaan hingga kepolisian sudah memperingatkan agar Dinas Pertanian memperketat verifikasi data alsintan. Namun, pengakuan resmi Kadis Pertanian justru menunjukkan lemahnya pengawasan.
“Kami khawatir target-target pertanian di Bangkep tidak terealisasi. Kalau kuota dari pertanian dianggap rendah, nanti kita bicarakan bersama, tapi saya tidak mau mengambil risiko,” ujar Sumiati.
Pengakuan terbuka ini semakin menegaskan bahwa mekanisme rekomendasi BBM sektor pertanian rawan disalahgunakan. Celah ini bukan hanya menguntungkan pengecer, tetapi juga berpotensi menggagalkan program strategis pertanian Bangkep yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan petani kecil.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
Saat ini belum ada komentar