SABARUDDIN SALATUN KECAM KERAS KETERLAMBATAN GAJI DOKTER KONTRAK DI BANGKEP: “MEREKA PEKERJA, BUKAN RELAWAN YANG BISA DIPAKSA KERJA TANPA DIGAJI”

BANGKEP, tatandak.id – Ketua Federasi Serikat Pekerja, Sabaruddin Salatun, A.M.Pi, mengecam keras polemik keterlambatan pembayaran gaji dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang hingga kini belum menemukan kejelasan.

Menurut Sabaruddin, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena para dokter pada dasarnya adalah pekerja profesional yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemberi kerja.

“Saya mengecam keras persoalan ini. Para dokter itu juga pekerja, bukan relawan yang bisa dipaksa bekerja berbulan-bulan tanpa menerima gaji. Mereka punya kebutuhan hidup, punya tanggung jawab pribadi. Sangat tidak pantas jika hak mereka tertunda sampai berbulan-bulan,” tegas Sabaruddin Salatun, A.M.Pi.

Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai berubah-ubah dalam menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran gaji tenaga kesehatan tersebut.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja, Sabaruddin mengaku sangat menyayangkan jika penjelasan dari pejabat terkait justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja, saya sangat menyayangkan pernyataan Kadis yang terkesan plin-plan. Publik tentu bertanya-tanya, sebenarnya masalahnya di mana. Jangan sampai persoalan hak pekerja justru menjadi kabur karena penjelasan yang berubah-ubah,” ujarnya.

Ia juga meminta Bupati Banggai Kepulauan untuk segera mengambil langkah tegas apabila benar kendala yang terjadi berkaitan dengan regulasi.

“Kalau memang kendalanya adalah Peraturan Bupati, maka saya meminta Bupati untuk segera menandatangani dan menyelesaikan Perbup tersebut. Jangan sampai tenaga kesehatan yang sudah bekerja justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” lanjutnya.

Lebih jauh, Sabaruddin juga berharap ke depan pemerintah daerah dapat menempatkan pejabat yang benar-benar memiliki rekam jejak dan kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sektor penting seperti kesehatan.

“Ke depan saya berharap Bupati dapat menempatkan kepala dinas yang juga dilihat dari sepak terjang dan kinerjanya. Karena menurut pandangan kami, sejak berpindah dari Dinas Pariwisata hingga sekarang, masyarakat belum melihat perubahan yang signifikan. Justru yang sudah baik harus dipertahankan dan diperbaiki,” katanya.

Sabaruddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut hak pekerja sekaligus kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang menjaga kesehatan masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah juga menjaga hak dan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.