Pembangunan Sanggar Seni Desa Alakasing Dipertanyakan Warga, Pemdes Sebut Terkendala PMK 81

BANGKEP, tatandak.id – Pembangunan Gedung Sanggar Seni di Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, menuai sorotan dan tanda tanya dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai tidak hanya mengalami keterlambatan, tetapi juga dipertanyakan urgensi serta perencanaannya.

Pantauan di lokasi menunjukkan bangunan sanggar seni masih berada pada tahap struktur dinding dan belum rampung. Padahal, pada papan informasi proyek tertera waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender, dengan nilai anggaran sebesar Rp296.299.000 yang dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Alakasing.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa pekerjaan fisik pembangunan telah dimulai sejak Juli 2025, diawali dengan pekerjaan pondasi. Jika mengacu pada durasi pelaksanaan yang tertera, seharusnya proyek tersebut telah selesai paling lambat Oktober 2025.

“Bangunan itu mulai dari pondasi bulan Juli. Tapi anggaran baru diproses karena bendahara lama belum menyelesaikan administrasi,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait perencanaan dan tata kelola anggaran desa, terutama menyangkut kesiapan administrasi sebelum proyek fisik dilaksanakan. Warga menilai, keterlambatan pencairan anggaran seharusnya bisa diantisipasi jika perencanaan dilakukan secara matang dan cermat.

Tak hanya soal keterlambatan, pemilihan jenis kegiatan juga menjadi sorotan. Menurut warga, pembangunan sanggar seni belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Desa Alakasing saat ini.

“Kalau dilihat kondisinya, kantor BPD saja masih menumpang di Posyandu. Lalu apa urgensinya membangun sanggar seni? Budaya apa yang mau dikembangkan?” ujar warga lainnya.

Sebagian warga bahkan menduga pembangunan tersebut lebih didorong oleh pertimbangan administratif ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Mereka menilai program tersebut bukan lahir dari prioritas hasil musyawarah desa, melainkan sekadar menyesuaikan regulasi.

“Kalau ditelusuri, alasannya pasti mengacu ke regulasi, bukan karena kebutuhan warga,” tambahnya.

Warga menyayangkan penggunaan Dana Desa yang seharusnya dapat diarahkan ke sektor yang lebih berdampak langsung, seperti infrastruktur dasar atau fasilitas pemerintahan desa.

Menanggapi sorotan tersebut, Pj. Kepala Desa Alakasing Burhan S. Edi, S.T. memberikan klarifikasi resmi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Gedung Sanggar Seni merupakan program yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa sebelumnya, dan dirinya hanya melanjutkan program yang sudah ditetapkan.

“Program ini sudah direncanakan oleh Pj Kades sebelumnya. Saya hanya melaksanakan program yang sudah ada,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa anggaran kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam APBDes Tahun 2025, dengan skema Dana Desa Tahap I sebesar 40 persen dan Tahap II sebesar 60 persen (non-earmarking).

Menurutnya, hingga saat ini progres pekerjaan baru mencapai sekitar 40 persen, sesuai dengan besaran anggaran Dana Desa Tahap I yang telah dicairkan. Sementara itu, pekerjaan belum dapat dilanjutkan karena Dana Desa Tahap II (non-earmarking) tidak dapat dicairkan akibat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 (PMK 81).

“Berdasarkan PMK 81, Dana Desa Tahap II non-earmarking tidak bisa dicairkan lagi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dibayarkan menggunakan DD Tahap I dengan memanfaatkan anggaran dari kegiatan lain yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian pembangunan Gedung Sanggar Seni Desa Alakasing direncanakan akan kembali dianggarkan pada Tahun 2026, sebesar 60 persen dari pagu anggaran, untuk menuntaskan pembangunan tersebut.

Meski telah ada klarifikasi, masyarakat berharap pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan prioritas warga. Mereka juga meminta adanya pengawasan dari pihak terkait agar pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu langkah evaluasi lanjutan dari Pemerintah Desa Alakasing terkait proyek tersebut.