Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Klaim BBM “Aman” Dipertanyakan, Warga Tuduh Polres Banggai Kepulauan Abaikan Fakta Lapangan

Klaim BBM “Aman” Dipertanyakan, Warga Tuduh Polres Banggai Kepulauan Abaikan Fakta Lapangan

  • calendar_month Sen, 16 Feb 2026
  • visibility 656
  • comment 0 komentar

BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Pernyataan Polres Banggai Kepulauan yang memastikan stok BBM aman dan distribusi di SPBU sesuai aturan justru memantik kemarahan publik. Warga menilai klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataan pahit yang mereka alami setiap hari di Banggai Kepulauan.

Di tengah pernyataan resmi yang terkesan menenangkan, masyarakat justru menghadapi realitas sebaliknya: BBM cepat habis, sulit diakses, dan diduga tidak didistribusikan secara adil.

“Aman dimana? Setiap kali masuk minyak di SPBU Totikum, dua hari sudah habis. Hari ketiga kami datang, sudah tidak ada. Kenapa tidak bisa bertahan 3-4 hari? Ada apa ini, kalau bukan jerigen yang diutamakan?” ujar seorang warga dengan nada geram.

Pernyataan itu bukan satu-satunya. Kritik warga bahkan menyentuh dugaan keterlibatan oknum aparat dan aparatur negara dalam rantai persoalan distribusi BBM subsidi.

“Persoalan BBM bersubsidi ini sulit terkendali kalau masih ada anggota polisi dan PNS yang justru menjadi pelaku di dalamnya. Padahal mereka seharusnya menjadi pengawas, bukan menjadi contoh buruk bagi masyarakat,” ungkap warga lainnya.

Lebih jauh, masyarakat juga menyoroti dugaan praktik pengisian jerigen tanpa prosedur resmi, yang disebut-sebut tetap dilayani tanpa rekomendasi.

“Tanpa rekomendasi pun SPBU tetap melayani pengisian jerigen, diduga karena ada setoran tambahan,” kata seorang warga, menyinggung praktik yang dinilai merusak keadilan distribusi BBM subsidi.

Kondisi ini memunculkan persepsi kuat di tengah masyarakat bahwa ada jurang antara pernyataan resmi dan realitas lapangan. BBM yang secara administratif disebut “aman”, dalam praktiknya justru tidak tersedia bagi masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan.

Akibatnya, publik mulai mempertanyakan keseriusan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Warga menilai, persoalan ini bukan sekadar soal distribusi, tetapi menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan aturan yang sudah jelas.

“Kalau aturannya jelas dan sanksinya jelas, kenapa pelanggaran masih terus terjadi? Jangan sampai masyarakat menilai aparat tutup mata dan tutup telinga,” tegas seorang warga.

Kemarahan publik kini tidak lagi hanya tertuju pada pengelola SPBU, tetapi juga pada aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan tindakan tegas yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat.

Bagi warga, persoalan BBM subsidi bukan sekadar soal energi, melainkan soal keadilan, integritas, dan keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri. Selama BBM masih sulit diakses oleh masyarakat yang berhak, maka setiap klaim “aman” akan terus dipandang sebagai narasi yang jauh dari kenyataan.

  • Penulis: Tatandak.id
  • Editor: Tatandak.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    Menurut Trisno R. Hadis, Konsumen yang Dirugikan Berhak Gugat Pelaku Usaha, BPSK Sediakan Jalur Cepat dan Gratis

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • visibility 3.063
    • 0Komentar

    TATANDAK.ID – Banyak konsumen belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku usaha apabila dirugikan. Padahal, negara telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Trisno R. Hadis, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tompotika (Untika) Luwuk sekaligus praktisi hukum (advokat), saat memberikan penjelasan […]

  • Hampir Tiga Bulan, Dana PIP Siswa SD Inpres Sambiut Disebut Belum Diserahkan kepada Penerima

    Hampir Tiga Bulan, Dana PIP Siswa SD Inpres Sambiut Disebut Belum Diserahkan kepada Penerima

    • calendar_month Rab, 28 Okt 2026
    • visibility 403
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Inpres Sambiut, Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa dana bantuan pendidikan yang telah dicairkan sejak Agustus hingga awal September 2026 diduga belum seluruhnya sampai ke tangan siswa penerima. Informasi tersebut diperoleh dari penelusuran awal tim tatandak.id […]

  • Gusti Farel: Laut Popidolon Terancam Bom Ikan, Pelapor Diintimidasi, Negara Diminta Bertindak Tegas

    Gusti Farel: Laut Popidolon Terancam Bom Ikan, Pelapor Diintimidasi, Negara Diminta Bertindak Tegas

    • calendar_month Sab, 29 Agu 2026
    • visibility 320
    • 0Komentar

    POPIDOLON (BANGKEP), tatandak.id – Ancaman terhadap kelestarian laut dan keselamatan masyarakat pesisir menjadi perhatian serius warga Desa Popidolon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ketua KOMPAK Renjala Teluk Kembar, Gusti Farel, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah nyata untuk melindungi wilayah pesisir sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang aktif menjaga laut. Gusti Farel […]

  • DUKUNGAN PENUH (IKMBM) TERHADAP RENCANA “MATA WARGA” – WARGA DAN MAHASISWA JADI JURNALIS DESA

    DUKUNGAN PENUH (IKMBM) TERHADAP RENCANA “MATA WARGA” – WARGA DAN MAHASISWA JADI JURNALIS DESA

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • visibility 481
    • 0Komentar

    MAKASSAR, tatandak.id – Pembina Organisasi IKMBM, Aprianto Siduan bersama pengurus memberikan dukungan penuh terhadap rencana “Mata Warga”, inisiatif di mana warga desa dan organisasi mahasiswa berperan sebagai jurnalis mandiri. Selain menyampaikan informasi akurat dan membangun kepercayaan publik, program ini juga menguatkan peran masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan potensi desa dan komunitas mahasiswa ke dunia luar, […]

  • Muhammad Saleh Gasin: Kasus PPPK Bangkep Bukti Ada yang “Kebal Hukum” di Daerah

    Muhammad Saleh Gasin: Kasus PPPK Bangkep Bukti Ada yang “Kebal Hukum” di Daerah

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • visibility 1.447
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Kasus dugaan pemalsuan dokumen PPPK di lingkungan BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya. Di balik jalannya persidangan yang kini sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Luwuk, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana perkara ini sempat mandek, bolak-balik antara Polres Bangkep dan Kejaksaan Negeri […]

  • Skandal Rekomendasi BBM Nelayan Bangkep, 2 Orang Bisa Kuasai 11 Ribu Liter Solar per Minggu

    Skandal Rekomendasi BBM Nelayan Bangkep, 2 Orang Bisa Kuasai 11 Ribu Liter Solar per Minggu

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • visibility 786
    • 0Komentar

    BANGGAI KEPULAUAN, tatandak.id – Dugaan penyalahgunaan rekomendasi BBM bersubsidi di Banggai Kepulauan kian terang-benderang. Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep bahwa dua nelayan asal Kombutokan (Totikum) bisa menguasai 11.000 liter solar hanya dalam sepekan. (17/09/2025) Data yang dipaparkan perwakilan Dinas Perikanan menyebut, masing-masing nelayan mendapat jatah 2 kiloliter solar per minggu, dengan pola penyaluran […]

error: Content is protected !!
expand_less