Solar Menghilang, Masyarakat Dipermainkan: SPBU Totikum Disorot, BBM Subsidi Dinilai Tak Berpihak

BANGKEP, tatandak – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan SPBU Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa 10/02/2026 kian memuncak . Solar bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang aktivitas pelayanan publik justru sulit diakses, tidak jelas jadwal distribusinya, dan memunculkan kecurigaan adanya persoalan serius dalam tata kelola penyaluran BBM.

Beragam pertanyaan dan keluhan terus bermunculan dari warga. Solar disebut sering dinyatakan “belum ada”, tanpa kepastian kapan tersedia. Ironisnya, saat masyarakat membutuhkan solar untuk antar-jemput anak sekolah, justru yang terjadi adalah ketidakpastian dan saling lempar alasan.

“Solar katanya belum ada, padahal kami butuh untuk antar jemput anak sekolah. Sudah ditanya berkali-kali, jawabannya selalu sama,” keluh salah satu warga.

Kondisi ini dinilai janggal. Masyarakat membandingkan dengan Pertalite yang relatif mudah diketahui ketersediaannya. “Kalau Pertalite, begitu mobil tangki lewat berarti sudah ada. Tapi solar ini tidak pernah jelas,” ujar warga lainnya.

Keluhan semakin tajam ketika muncul pengakuan bahwa solar sebenarnya sempat masuk, namun SPBU justru tidak membuka penjualan. “Kemarin solar masuk, tapi kenapa tidak dibuka? Ini yang bikin tanda tanya,” ungkap warga dengan nada kesal.

Situasi ini memicu dugaan adanya ketidakjelasan bahkan kejanggalan dalam pendistribusian solar subsidi. Masyarakat menegaskan, solar yang mereka butuhkan bukan untuk komersialisasi, melainkan untuk pelayanan dasar seperti transportasi sekolah, dll.

“Kapan mau maju daerah ini kalau setiap hari yang dibahas cuma BBM yang susah diakses? Kami tidak minta gratis, kami hanya minta bisa beli,” tegas warga lainnya.

Akibat kelangkaan di SPBU, masyarakat terpaksa membeli solar eceran dengan harga mencapai Rp15.000 per liter, jauh di atas harga subsidi. Ironisnya, warga yang datang pagi hari ke SPBU diarahkan datang sore, lalu diminta menunggu besok, kemudian ditunda lagi hingga minggu berikutnya. Siklus ketidakpastian ini berulang tanpa ujung.

“Katanya sore, lalu besok, lalu minggu depan lagi. Begini terus. Ini membuat masyarakat lelah dan marah,” ungkap seorang warga.

Sebagai BBM subsidi, solar seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber keresahan. Warga meminta agar pengelolaan distribusi dilakukan dengan rasa keadilan dan empati, bukan membuat masyarakat terus mengeluh tanpa kepastian.

“Ini minyak subsidi untuk masyarakat. Tolong beri rasa ke masyarakat. Jangan masyarakat terus-terusan dibuat mengeluh,” kata warga dengan nada kecewa.

Puncak kekecewaan terjadi ketika warga mendatangi langsung SPBU Totikum. Mereka mendapatkan jawaban bahwa solar masih ada, namun penjualan ditutup dan distribusi menunggu instruksi pimpinan yang tidak jelas kapan datangnya.

“Dibilang solar ada, tapi tidak didistribusikan. Alasannya menunggu instruksi pimpinan. Sampai kapan?” tanya warga.

Kondisi ini mencerminkan persoalan klasik Banggai Kepulauan: BBM subsidi ada di atas kertas, tapi sulit dirasakan di lapangan. Jika dibiarkan, pola ini hanya akan memperpanjang kemarahan publik dan memperlebar jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Masyarakat kini menunggu kejelasan dan tanggung jawab, bukan lagi janji, bukan lagi alasan, apalagi siklus keluhan yang terus berulang tanpa solusi. Jika BBM subsidi terus dikelola tanpa transparansi dan kepastian, maka yang disubsidi bukan masyarakat, melainkan ketidakadilan yang dilegalkan.