Penjilat Kekuasaan Merajalela, Nalar Kritis Tergerus: Catatan Keras Irwanto Diasa (Simbil)

TATANDAK.ID – Fenomena menjamurnya perilaku penjilat kekuasaan dinilai menjadi salah satu faktor utama melemahnya nalar kritis dalam birokrasi dan pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya merusak kualitas kebijakan, tetapi juga mempercepat normalisasi penyimpangan secara sistemik.

Pengamat sosial, Irwanto Diasa, yang akrab disapa Simbil, menilai bahwa loyalitas semu telah menggantikan keberanian moral dalam banyak ruang pengambilan keputusan. Kritik dianggap ancaman, sementara pujian berlebihan dijadikan mata uang untuk bertahan dan naik posisi.

“Yang tumbuh hari ini bukan budaya koreksi, melainkan budaya menyenangkan kekuasaan. Setiap kebijakan, seburuk apa pun dampaknya, selalu dicarikan pembenaran. Di situlah nalar kritis perlahan mati,” tegas Simbil.

Menurutnya, perilaku menjilat sering disamarkan dalam narasi stabilitas dan loyalitas. Padahal, yang dijaga bukan kepentingan publik atau sistem, melainkan posisi dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, pemimpin hanya mendengar apa yang ingin didengar, bukan apa yang perlu didengar.

Simbil mengingatkan, ketika kritik tidak lagi diterima sebagai umpan balik, organisasi kehilangan daya refleksi. Keputusan diambil tanpa assess yang jujur, mengabaikan risiko jangka panjang, serta menutup mata terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

“Data dipoles, masalah disederhanakan, kegagalan ditutupi dengan narasi manis. Ini menciptakan ilusi keberhasilan yang berbahaya. Dari luar terlihat rapi, tapi di dalam rapuh,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai budaya menjilat merusak pranata meritokrasi. Kapasitas dan integritas kalah oleh kedekatan personal. Mereka yang kritis perlahan disingkirkan, sementara yang pandai memuji justru dipromosikan. Dalam jangka panjang, pembiaran ini membentuk karakter institusi yang permisif terhadap penyimpangan.

“Jika pembiaran dibiarkan terus, ia akan menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, penyimpangan tidak lagi dianggap salah, melainkan biasa,” kata Simbil.

Dampak akhirnya, lanjut dia, dirasakan langsung oleh masyarakat. Kebijakan menjadi tidak sensitif, pelayanan publik kehilangan empati, dan kepercayaan publik runtuh secara perlahan. Negara hadir secara formal, tetapi absen secara substansial.

Meski demikian, Simbil menegaskan bahwa kritik ini bukan seruan untuk memusuhi kekuasaan. Ia justru mengingatkan bahwa kekuasaan membutuhkan kejujuran agar tetap sehat.

“Kekuasaan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan ilusi. Yang dibutuhkan bukan penjilat yang pandai memuji, tetapi orang-orang yang berani berkata jujur meski tidak nyaman,” pungkasnya.