Sampah Jadi Ancaman Serius di Kawasan Wisata Unggulan Bangkep, Pemda Diminta Gerak Cepat Arahkan CSR
- calendar_month Rab, 25 Jun 2025
- visibility 505
- comment 0 komentar
Foto Ilustrasi
BANGKEP, tatandak.id — Persoalan sampah di kawasan wisata prioritas satu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dinilai semakin mengkhawatirkan. Kawasan Kopopokuli yang masuk dalam zona unggulan destinasi wisata, kini justru mulai dipenuhi tumpukan sampah di darat maupun di laut.
Padahal, kawasan ini tengah disiapkan menyambut event besar bertaraf nasional dan internasional, termasuk Festival Paisupok yang pernah dipresentasikan langsung oleh Bupati Bangkep di ajang Miss Universe Asia di Bali beberapa waktu lalu.
“Jauh-jauh wisatawan asing datang dari benua lain bukan untuk menikmati sampah yang berserakan di jalanan dan laut,” tegas Irwanto, salah satu penggiat lingkungan kepada tatandak.id
Sementara itu, seorang warga Lukpanenteng yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat soal pengelolaan sampah sebenarnya sudah mulai tumbuh berkat edukasi dari mahasiswa KKN dan pihak pemerintah. Hanya saja, kesadaran tersebut jadi tidak terarah karena tak ada solusi nyata dari pemerintah soal pengangkutan dan pengolahan sampah.
“Awalnya masyarakat sudah mulai tertib buang sampah di tong, tapi makin lama bingung juga mau buang ke mana. TPA belum ada yang jelas, pengolahan juga tidak jalan. Mau angkut juga pakai apa? Padahal sebagian sampah ini juga muncul karena ramainya wisatawan,” ungkapnya.
Irwan, yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan, menjelaskan bahwa penanganan sampah harus berbasis pada tiga pilar utama yakni edukasi dan pendampingan sosial, skema pengolahan limbah yang tepat, dan penyediaan sarana prasarana seperti kendaraan angkut, TPA, hingga teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.
Namun semua itu, kata dia, tetap membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
“Dan ini tidak bisa ditunda lagi. Apalagi sekarang sudah menjelang Festival Paisupok yang gengsi dan kehormatannya melekat pada Pemda. Jangan sampai tamu dari luar datang dan yang dijual justru aroma sampah,” sentil aktivis yang akrab disapa IDJ ini.
Menurut IDJ, Pemda seharusnya bisa lebih kreatif mencari alternatif pembiayaan penanganan sampah, salah satunya dengan mengarahkan CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN yang beroperasi di Bangkep. Hal itu dinilai lebih cepat ketimbang menunggu siklus tahunan APBD.
“Sebenarnya tinggal political will. Kalau Pemda peka, CSR itu bisa dimanfaatkan. Ini sudah darurat, jangan tunggu viral baru sibuk bersih-bersih,” tutupnya.
- Penulis: Tatandak.id
- Editor: Tatandak.id
Saat ini belum ada komentar